Realisasi Pajak Daerah Naik Rp99 Miliar di Era Pj Bupati Tangerang
Tangerang, IDN Times – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mencatatkan pencapaian luar biasa dalam penerimaan pajak daerah hingga akhir Mei 2024 dengan total penerimaan mencapai Rp1,2 triliun. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 9,01 persen atau naik Rp99 miliar secara tahunan (year on year/yoy), yang mana pada 2023 lalu tercatat sebesar Rp1,1 triliun.
Pj Bupati Tangerang Andi Ony mengapresiasi pencapaian ini sebagai hasil kolaborasi yang solid antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang serta dukungan dari seluruh elemen pemerintah daerah dan stakeholders terkait.
"Ini adalah kebanggaan bagi kita semua, karena dengan peningkatan penerimaan pajak ini, program pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat yang tertuang dalam APBD dapat berjalan optimal," ujar dia.
1. Kabupaten Tangerang berhasil menjaga stabilitas fiskal selama dua tahun terakhir
Andi menyampaikan, Kabupaten Tangerang berhasil menjaga stabilitas fiskal selama dua tahun terakhir. "Kapasitas fiskal kita sangat baik, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita sudah melebihi dana transfer dari pemerintah pusat. Ini menunjukkan bahwa kita mampu membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri," jelas Andi Ony.
Dengan jumlah penduduk sekitar 3 juta jiwa, APBD Kabupaten Tangerang yang mencapai Rp8 triliun adalah pencapaian yang luar biasa. "Semoga kondisi ini terus berkembang agar APBD kita benar-benar menjadi alat untuk menyejahterakan masyarakat," katanya.
Diketahui, APBD Kabupaten Tangerang tahun 2022 sebesar Rp7,21 triliun dan tahun 2023 sebesar Rp8,32 triliun.
2. Tidak lepas dari komitmen para wajib pajak dalam meningkatkan PAD
Pj Bupati Andy berterima kasih kepada para wajib pajak yang telah patuh terhadap kewajibannya. Keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen para wajib pajak dalam meningkatkan PAD.
"Dengan PAD yang meningkat, kita bisa terus melanjutkan pembangunan dan pelayanan masyarakat, termasuk upaya mengatasi stunting dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tangerang," jelasnya.
Pj Bupati juga menambahkan, sebagai bentuk apresiasi terhadap para wajib pajak, Pemkab Tangerang rutin mengadakan acara Pak Jaka Award. Kegiatan yang sudah berlangsung kali ketiga ini dilakukan untuk memberikan penghargaan kepada wajib pajak dan stakeholders yang telah berkontribusi dalam pengelolaan pajak daerah.
"Kami berharap acara ini dapat terus memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Mari kita bersama-sama membangun Kabupaten Tangerang dengan memenuhi kewajiban kita membayar pajak. Ingat, pajak yang kita bayar akan kembali kepada kita dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang lebih baik," tegasnya.
3. Pentingnya penerimaan pajak daerah dalam mendukung berbagai program pembangunan
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bapenda Kabupaten Tangerang, Slamet Budhi Mulyanto, menekankan pentingnya penerimaan pajak daerah dalam mendukung berbagai program pembangunan. Pajak daerah adalah salah satu sumber utama pendanaan program pembangunan.
"Dengan penerimaan yang meningkat, kita dapat memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya.
Slamet Budhi menambahkan, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat penting. Pasalnya dengan membayar pajak, masyarakat mendapatkan akses kemudahan fasilitas.
"Pajak yang kita bayarkan akan kembali kepada kita dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu patuh membayar pajak tepat waktu," terang dia.
Di sisi lain, Kepala Bidang Pendataan, Penilaian, dan Penetapan Pajak Daerah, Dwi Chandra Budiman mengingatkan pentingnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara rutin. Pembayaran PBB yang tertib juga akan menghindarkan masyarakat dari berbagai masalah, seperti kesulitan menjual aset properti karena adanya tunggakan pajak.
"Dengan sistem yang terintegrasi antara perpajakan,akta jual beli, dan pertanahan, pembayaran PBB yang tertib akan memastikan bahwa nilai ekonomis dari aset tetap terjaga dan tidak terhambat oleh masalah administratif," kata dia. (WEB)
