Ridwan Kamil Tanya Efektivitas Bendungan, Dharma Singgung Korupsi
Jakarta, IDN Times - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 01, Ridwan Kamil (RK) menanyakan efektivitas Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi di Jawa Barat untuk mengurangi banjir kiriman ke DKI Jakarta.
Hal itu ditanyakan Ridwan Kamil kepada pasangan Calon Gubernur nomor urut 02 Pilkada Jakarta, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dalam debat terakhir cagub-cawagub Pilkada Jakarta.
Menjawab pertanyaan itu, Dharma mengatakan, efektivitas dua bendungan itu belum sepenuhnya dirasakan. Dia mengatakan, pengelolaannya belum menyesuaikan tujuan pembangunan bendungan itu, yakni untuk penanganan banjir kiriman ke Jakarta.
“Seandainya pengelolanya paham bagaimana mengelola air, supaya air ini yang dari banjir kiriman ini bisa dimanfaatkan untuk air minum di Jakarta, dengan menggunakan teknologi, dan juga mengajarkan adab kepada kita semua untuk belajar berhemat, sehingga warga Jakarta bisa menerima air bersih, air minum, tidak perlu beli galon lagi,” tutur Dharma.
Namun terkait penanganannya, Dharma mengaku tak bisa menjawab. Dia justru mempertanyakan kembali kepada Ridwan Kamil yang pernah menjadi Gubernur Jawa Barat.
“Pertanyaannya sudah sejauh mana penanganannya sejauh ini? Apakah Pak Emil pernah memanagenya ketika masih menjadi gubernur, atau kah ketika itu Pak Emil sudah selesai dari jabatan gubernur?” tanya Dharma.
Menjawab hal itu, Ridwan Kamil mengatakan, ia membantu proses pembebasan tanah dalam pembangunan dua bendungan tersebut. Dia mengatakan dua bendungan itu adalah kontribusi Jawa Barat untuk membantu mengurangi banjir kiriman di DKI Jakarta.
Merespons hal tersebut, Dharma menyinggung akuntabilitas proyek yang dibangun pemerintah. Dia mengatakan ada banyak potensi tindak pidana dalam setiap proyek pemerintah.
“Saya mantan penyidik, saya sangat paham, sering sekali proyek diada-adakan, di situ ada hitung-hitungannya. Mulai dari mesin, mulai dari alatnya dan sebagainya. Semakin banyak proyek, semakin banyak komisi,” ujar mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) itu.
Tak sampai di situ, Dharma juga menyinggung kondisi Jawa Barat saat pandemik COVID-19 dalam sesi tanya-jawab dengan tema Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim tersebut.
“Sejak terjadinya pandemik COVID-19, Jawa Barat sesuai keterangan Bapak di tanggal 17, Jawa Barat menjadi salah satu pak, bukan satu-satunya, salah satu menjadi provinsi yang miskin. Jadi jangan sampai semua itu terjadi, berakibat, hanya proyek, tetapi pemanfaatannya, pembinaannya tidak baik,” ucap Dharma.
