Riset Setara: 10 Kota Paling Intoleran, Mayoritas di Pulau Sumatra
- Mayoritas kota intoleran di Indonesia berada di Pulau Sumatra, dengan enam kota dari pulau tersebut masuk dalam daftar 10 besar.
- Kota yang paling intoleran adalah Pare-Pare, Sulawesi Selatan, diikuti oleh Cilegon, Banten, dan Lhokseumawe, Aceh.
Jakarta, IDN Times - Lembaga Setara Institute merilis Indeks Kota Toleran (IKT) di Indonesia tahun 2024. Berdasarkan riset tersebut ditemukan mayoritas 10 kota yang paling intoleran berada di Pulau Sumatra.
Total ada enam kota dari Pulau Sumatra yang masuk daftar ini. Kota-kota itu, di antaranya Lhokseumawe, Aceh; Banda Aceh, Aceh; Pekanbaru, Riau; Bandar Lampung, Lampung; Sabang, Aceh; dan Pagar Alam, Sumatra Selatan.
Meski begitu, kota yang dinyatakan paling intoleran adalah Pare-Pare, Sulawesi Selatan.
1. Sepuluh kota paling intoleran
Mengacu data Setara Institute, berikut ini 10 kota paling intoleran, di mana kota dengan poin toleran semakin kecil, menjadi kota yang paling intoleran.
Berikut ini 10 kota paling intoleran:
- Pare-Pare, Sulawesi Selatan (3,945)
- Cilegon, Banten (3,994)
- Lhokseumawe, Aceh (4,140)
- Banda Aceh, Aceh (4,202)
- Pekanbaru, Riau (4,320)
- Bandar Lampung, Lampung (4,357)
- Makassar, Sulawesi Selatan (4,363)
- Ternate, Maluku Utara (4,370)
- Sabang, Aceh (4,377)
- Pagar Alam, Sumatra Selatan (4,381)
2. Banda Aceh, Pekanbaru, Lhokseumawe kerap masuk 10 besar kota intoleran
Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Ismail Hasani menjelaskan, setidaknya ada empat kota yang dari tahun ke tahun hingga 2024 masuk 10 besar kota paling intoleran. Kota itu ialah Cilegon, Banda Aceh, Pekanbaru, dan Lhokseumawe.
"Hal lain yang perlu mendapat sorotan berupa keberadaan sejumlah kota yang konsisten sama dari tahun-tahun sebelumnya pada peringkat 10 skor terendah, termasuk tahun 2023, seperti Cilegon, Banda Aceh, Pekanbaru, dan Lhokseumawe," kata Ismail dalam keterangannya, Selasa (27/5/2025).
Ismail memaparkan, kondisi pemajuan toleransi di keempat kota tersebut stagnan. Meski sering jadi sorotan publik, namun pemerintah daerah setempat belum mampu mendorong adanya inovasi maupun terobosan pemajuan toleransi, baik berbasis kebijakan, program, maupun ruang perjumpaan lintas agama.
"Meskipun terus diupayakan dan sudah lama memiliki ruang-ruang komunikasi dialogis yang baik antar agama dan etnis, tetapi nyatanya terhambat oleh kebijakan pemerintah kota," ucap dia.
3. Metodologi penilaian Indeks Kota Toleran
Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Ismail Hasani menjelaskan, IKT Setara Institute mendefinisikan kota toleran sebagai kota yang memiliki visi dan rencana pembangunan inklusif, regulasi yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi, kepemimpinan yang progresif bagi praktik dan promosi toleransi, tingkat intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan rendah, dan upaya berkelanjutan dalam mengelola keberagaman dan inklusi sosial.
"Setara Institute dalam studi ini menurunkan konsep toleransi ke dalam beberapa variabel sistemik kota yang dapat memengaruhi perilaku sosial antar identitas dan entitas warga, yakni kebijakan-kebijakan pemerintah kota, tindakan-tindakan aparatur pemerintah kota, perilaku antar entitas di kota termasuk warga dengan warga, pemerintah dengan warga, dan relasi-relasi sosial dalam heterogenitas demografis warga kota," tuturnya.
Ada delapan indikator penelitian Indeks Kota Toleran yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Kebijakan Pemerintah Kota; Peristiwa Intoleransi; Dinamika Masyarakat Sipil; Pernyataan Publik Pemerintah Kota; Tindakan Nyata Pemerintah Kota; Heterogenitas Agama; dan Inklusi Sosial Keagamaan.
