Selain KPPS, Bawaslu Sebut Petugas Kelurahan Ada yang Meninggal

Bagja menyebut, sejumlah petugas di tingkat kelurahan dan desa, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan/Desa (PKD) juga ada yang meninggal dunia.

"Tidak hanya KPPS tapi petugas kelurahan dan desa," tutur dia.

Bagja lantas meminta agar petugas yang sakit dan meninggal dijamin segala keperluannya.

"Kami perintahkan untuk mengurus proses baik proses pemakaman maupun santunan. Jadi ada juga yang kita juga harus mengurus hal-hal demikian. Dan ada juga bantuan dari pemerintah kota dan juga teman-teman kepolisian membantu dalam pengurusan jenazah dan lain-lain," ujar dia.

Kendati begitu, Bawaslu hingga saat ini belum merinci jumlah korban yang sakit dan meninggal.

Bagja menyampaikan, sebenarnya pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU untuk memastikan agar tidak ada korban berjatuhan.

"Kan sudah dilakukan apa yang bisa kita lakukan, misalnya pemeriksaan kesehatan, kemudian rekam kesehatan yang bersangkutan. Tapi pada saat kelelahan dan lain-lain ini kan sudah kita hitung. Jadi kami minta kan agar menjaga kesehatan. Tapi ya kita tidak tahu kondisi pada saat itu," imbuh dia.

Sebelumnya, KPU) RI mengonfirmasi bahwa ada sejumlah petugas KPPS yang meninggal dunia.

Anggota KPU RI, Idham Holik menuturkan informasi tersebut didapat dari berbagai daerah.

"Kami memang telah mendapatkan informasi dari berbagai daerah, ada beberapa anggota KPPS yang wafat ya," kata Idham di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 15 Februari 2024 sore.

Idham memastikan jumlah petugas KPPS yang meninggal tidak sebanyak Pemilu 2019 lalu.

Saat ditanya, apakah petugas KPPS itu meninggal karena beban kerja yang berat, Idham menjelaskan sebenarnya KPU sudah mengusulkan agar dibuat metode penghitungan surat suara dengan dua panel.

Sistem dua panel dibuat agar mengurangi beban kerja petugas KPPS. Namun sayangnya, usul itu ditolak oleh DPR RI.

"Pada waktu kami konsultasi dengan pembentukan undang-undang untuk membahas rancangan Peraturan KPU Nomor 25 tahun 2023, kami telah mengusulkan agar metode penghitungan surat suara dengan dua panel. Tapi dalam rapat konsultasi tersebut ternyata pembentukan undang-undang berpendapat tetap satu panel, yang pada akhirnya proses perhitungan suara suara itu dilakukan sampai dengan dini hari," kata dia.

Adapun maksud dua panel itu, penghitungan suara dilakukan oleh dua kelompok berbeda di TPS. Mekanismenya panel A untuk penghitungan Pemilu Presiden (Pilpres) dan DPD RI. Sementara, panel B Pemilu Legislatif (Pileg) DPR RI hingga Kabupaten/kota.

Penghitungan suara dua panel ini dianggap KPU memudahkan KPPS memangkas durasi penghitungan suara. Dengan begitu, ada ruang dan waktu yang cukup untuk mempersiapkan pengisian formulir hasil penghitungan suara.

"Itu ada efisiensi waktu. Tapi pada saat kami rapat konsultasi dengan pembentuk undang-undang. Mereka masih memandang cukup satu panel. Sebagaimana yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, persis sama dengan (pemilu) 2019 lalu," imbuh dia.

Idham menuturkan, saat ini KPU masih melakukan pendataan lebih lanjut terkait nama, lokasi, dan penyebab petugas KPPS tersebut meninggal.

"Saat ini, KPU masih lakukan pendataan," beber dia.

KPU juga memastikan pihaknya akan mengumumkan secara resmi ke publik terkait data yang diterima soal petugas KPPS meninggal tersebut.

"Itu nanti secara resmi KPU akan sampaikan kepada publik," ujar Idham.