Jakarta, IDN Times - Pemerintah Kota Surabaya mulai mengintensifkan pelaksanaan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital sebagai bagian dari program percontohan nasional. Melalui sistem yang terintegrasi, pemerintah berharap proses validasi penerima bantuan sosial (bansos) menjadi lebih akurat, cepat, dan tepat sasaran.
Pemkot Surabaya Implementasi Perlinsos Digital, Verifikasi Bansos Lebih Cepat
Intinya Sih
5W1H
Surabaya ditunjuk sebagai salah satu dari 42 daerah percontohan Perlinsos Digital 2026, dengan pelaksanaan mulai 20 Juni hingga 7 Juli 2026 dan melibatkan lebih dari 13 ribu agen lapangan.
Sistem Perlinsos Digital mengintegrasikan data lintas kementerian menggunakan NIK, IKD, dan face recognition sehingga verifikasi penerima bansos kini bisa selesai hanya dalam waktu 15–45 menit.
Warga dapat mendaftar mandiri lewat portal Perlinsos atau dibantu agen resmi, sementara lebih dari 12 ribu akun agen telah aktif untuk mendukung pendaftaran hingga batas waktu program berakhir.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Surabaya menjadi salah satu dari 42 daerah yang ditunjuk sebagai lokasi implementasi Perlinsos Digital 2026. Program ini mengintegrasikan berbagai data kementerian dan lembaga menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta teknologi pengenalan wajah atau face recognition.
1. Surabaya jadi salah satu daerah percontohan Perlinsos Digital 2026
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan pelaksanaan Perlinsos Digital di Kota Pahlawan berlangsung mulai 20 Juni hingga 7 Juli 2026.
Menurut Eri, sistem tersebut diharapkan mampu mempercepat proses verifikasi data masyarakat yang selama ini membutuhkan waktu cukup panjang.
"Alhamdulillah Perlinsos jalan sampai hari ini dan kita punya waktu dua minggu. Karena ketika rapat dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipimpin Pak Luhut B. Pandjaitan, saya menyampaikan dua minggu dengan catatan tidak ada trouble di aplikasinya," kata Eri.
Untuk mendukung pelaksanaannya, Pemkot Surabaya telah menyiapkan 13.094 agen Perlinsos yang berasal dari ASN, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga berbagai unsur pendamping masyarakat lainnya.
"13.094 orang agen alhamdulillah kemarin disahkan kita sudah berjalan. Meski sempat ada kendala, tapi sangat luar biasa Dewan Ekonomi, karena ketika kita menyampaikan, langsung diperbaiki," ujarnya.
2. Verifikasi data bansos bisa selesai dalam hitungan menit
Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, menjelaskan Perlinsos Digital merupakan sistem perlindungan sosial terintegrasi yang menghubungkan berbagai basis data kementerian dan lembaga.
"Sistem ini dirancang untuk menghubungkan berbagai basis data kementerian dan lembaga sehingga proses penilaian kelayakan penerima bantuan tidak lagi bergantung pada satu sumber data," katanya.
Melalui sistem tersebut, proses verifikasi yang sebelumnya dapat memakan waktu berbulan-bulan kini dapat dilakukan hanya dalam waktu sekitar 15 hingga 45 menit.
Setelah identitas diverifikasi menggunakan NIK dan teknologi face recognition, data masyarakat akan dicocokkan dengan berbagai basis data pemerintah, mulai dari Kementerian Sosial, Korlantas Polri, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BKN, hingga data pelanggan PLN.
Integrasi tersebut memungkinkan pemerintah melakukan penilaian berdasarkan berbagai indikator sosial ekonomi, seperti kepemilikan kendaraan, aset tanah dan bangunan, status pekerjaan, status ASN, hingga konsumsi listrik rumah tangga.
3. Warga bisa mendaftar mandiri atau melalui agen Perlinsos
Antiek menjelaskan warga yang telah mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui portal Perlinsos.
Sementara itu, masyarakat yang belum memiliki perangkat pendukung tetap bisa mendapatkan bantuan dari agen Perlinsos yang telah disiapkan pemerintah.
"Kemudian bagi warga apabila tidak memiliki sarana handphone yang sesuai, mereka bisa dibantu oleh agen, termasuk para ASN Pendamping Kampung Pancasila, Pendamping PKH, maupun TKSK," ujarnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya, Eddy Christijanto, memastikan lebih dari 12 ribu akun agen Perlinsos telah diaktifkan untuk mendukung pelaksanaan program di lapangan.
"Jadi kami berkoordinasi dengan Komdigi dan Dewan Ekonomi Nasional, alhamdulillah sudah semuanya diaktifkan. Sehingga agen itu sudah bisa bekerja, bergerak untuk membantu pendaftaran Perlinsos ini," tuturnya.
Eddy mengajak masyarakat yang selama ini merasa layak menerima bantuan sosial namun belum terdata untuk memanfaatkan masa pendaftaran yang berlangsung hingga 7 Juli 2026.
"Karena data itu ketika dimasukkan di data Perlinsos nanti akan terhubung dengan kementerian/lembaga dan akan muncul layak atau tidak layaknya. Nah, ketika itu tidak layak juga akan ada alasannya," pungkasnya. (ADV)
