Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

TNI AL Beberkan Rutinitas Peserta SPPI saat Latsar Militer di Cilandak

TNI AL Beberkan Rutinitas Peserta SPPI saat Latsar Militer di Cilandak
Siswa Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang mengikuti pendidikan dasar militer di Satdik Brigif 1 Marinir. (www.instagram.com/@pasmar_1_korps_marinir)
Intinya Sih
  • TNI AL menjelaskan rutinitas peserta SPPI di Brigif 1 Marinir Cilandak dimulai sejak subuh hingga malam, mencakup kegiatan fisik, kelas teori, pengasuhan, dan pembentukan disiplin serta kekompakan.
  • Sebanyak 674 peserta SPPI mengikuti latihan dasar militer selama 30 hari dengan pengawasan kesehatan ketat setelah tiga peserta dilaporkan meninggal dunia saat pelatihan berlangsung.
  • Amnesty International Indonesia menilai pelatihan militer bagi calon manajer program pemerintah keliru dan mendesak penghentian kegiatan tersebut karena dianggap memperkuat militerisme di ruang sipil.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Share Article

Jakarta, IDN Times - Korps marinir TNI Angkatan Laut (AL) menjelaskan rangkaian kegiatan pelatihan dasar militer yang dilakukan oleh peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di Brigif 1 Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan. Kegiatan sehari-hari dimulai pukul 04.30 WIB dan diakhiri 21.30 WIB.

"Kami bangunkan siswanya, kemudian laksanakan ibadah salat subuh. Selanjutnya, kami lanjutkan kegiatan olahraga, pembinaan fisik, dan dilanjutkan dengan makan pagi. Setelah makan pagi, lalu apel pagi. Kemudian, dilanjutkan dengan kegiatan baris-berbaris PBB," ungkap Komandan Batalyon Latihan SPPI Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih di Brigif 1 Marinir, Letnan Kolonel (Mar) Agus Mutaqin, Kamis (25/6/2026).

Setelah itu, para peserta masuk ke dalam kelas untuk mengikuti materi. Sesi di dalam kelas berlangsung hingga sore hari. Kegiatan dilanjutkan dengan pengasuhan oleh para pelatih. Setelah pengasuhan kemudian dilanjutkan salat dan makan siang. Pengasuhan dilanjutkan kembali hingga pukul 21.30 WIB.

"Pengasuhan ini pemberian bekal. Salah satunya pengenalan lingkungan, etika selama di sini, hingga sikap PBB," tutur dia.

"Kami juga ajari yel-yel supaya mereka juga punya semangat untuk menyongsong kegiatan sehari-harinya," imbuh perwira menengah itu.

1. Peserta SPPI juga diajarkan kemampuan menembak

Kopdes Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, SPPI, Kemhan
Akademi Angkatan Udara (AAU) ikut menjadi tempat penyelenggaraan pendidikan dan latihan bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Kampung Nelayan Merah Putih. (Dokumentasi TNI AU)

Agus menyebut, di Brigif 1 Marinir terdapat 674 peserta SPPI yang mengikuti pendidikan latihan militer dasar. Sementara, agenda pendidikan hari ini terkait materi ilmu mengenal medan menggunakan peta.

"(Sebanyak) 674 peserta dibagi menjadi empat kompi. Kemudian, satu kompi dibagi ke dalam enam peleton," ujarnya.

Ketika ditanya kemampuan yang diajarkan selama mengikuti pendidikan dasar latihan militer, Agus menyebut, kemampuan umum. Salah satunya kemampuan PBB.

"Karena dengan PBB, mereka juga melatih kekompakan, kebersamaan dan solidaritas," ucap dia.

Agus pun tak menampik para peserta juga diajari latihan menembak perorangan. Harapannya, kata Agus, para peserta memiliki dasar-dasar militer yang bisa dipakai menjadi bekal untuk penugasan berikutnya.

2. Brigif 1 Marinir menerapkan pengawasan kesehatan para peserta yang ketat

SPPI, Kemhan, Koperasi Desa Merah Putih, Kopdes
Upacara pembukaan pendidikan dan latihan dasar militer bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di Akademi Angkatan Udara (AAU). (www.instagram.com/@militer.udara)

Agus pun mengakui sudah mendengar adanya tiga peserta SPPI yang meninggal saat mengikuti latihan dasar militer. Terbaru, peserta tersebut meninggal pada pekan ini.

Ia pun menempuh beberapa upaya pencegahan agar peristiwa serupa tidak terjadi. Salah satu caranya dengan memperketat pengecekan kondisi kesehatan para peserta.

"Sebagai pencegahan, yang pertama saat masuk, kami cek kesehatan mereka. Itu mencakup kondisi fisik dan tensi. Lalu, kami rekap, termasuk data-data soal riwayat penyakit kronis atau sakit berat," katanya.

Ia mengatakan, yang memiliki riwayat penyakit akan dipisahkan di tingkat peleton dan kompi, supaya kegiatan-kegiatan di lapangan yang terkait fisik, tidak diikutkan.

"Namun, setiap kegiatan seperti pembelajaran kelas tetap kami ikutkan karena itu ada program yang harus diterima seluruhnya," ucapnya.

Pelatihan dasar militer itu harus dilewati oleh peserta SPPI selama 30 hari. Prosesnya sudah dimulai serentak pada Selasa, 16 Juni 2026 dan berakhir pada pertengahan Juli 2026.

3. Amnesty International Indonesia desak semua latihan militer bagi calon manajer disetop

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. (IDNTimes/Lia Hutasoit)

Sementara itu, Amnesty International Indonesia (AII) pelatihan militer bagi calon manajer KDKMP dan KNMP sudah keliru sejak awal. Pelatihan semacam itu, kata AII, perlu dihentikan.

"Justru yang diperlukan adalah pelatihan keterampilan manajemen usaha, dan komunikasi yang dialogis. Bukan pelatihan militer yang berbasis kekuatan fisik dan komunikasi monologis," ungkap Direktur Eksekutif AII, Usman Hamid dalam keterangan pada Rabu, 24 Juni 2026.

"(Pelatihan militer ini) harus dihentikan," sambung dia.

Usman menyayangkan ada warga yang meregang nyawa hanya karena mengikuti pelatihan program pemerintah yang bermasalah sejak awal. Tetapi, kebijakan Kemhan yang mengumumkan peristiwa ini satu pekan setelah kejadian, juga menjadi tanda tanya. Peristiwa itu disampaikan Kemhan lewat keterangan tertulis pada Selasa, 23 Juni 2026.

"Mengapa baru diungkap ke publik setelah beberapa hari dimakamkan?" tanya Usman.

Dalam pandangannya, meninggalnya dua peserta SPPI menjadi potret buruk akan bahaya meningkatnya militerisme bagi warga sipil. Dominasi militer di ruang sipil termasuk di pemerintahan tidak pernah jadi jalan keluar bagi perbaikan kinerja pemerintah.

"Orde baru memberikan pelajaran penting bahwa militerisme di ruang sipil berujung menguatnya praktik otoriter pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Ketika militerisme di ruang sipil menguat maka yang jadi korban adalah warga," tutur dia.

Share Article
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Jujuk Ernawati
EditorJujuk Ernawati

Related Articles

See More