Survei Urai Berbagai Alasan Masyarakat Tak Puas Kinerja Jokowi
Jakarta, IDN Times - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkap sejumlah alasan mengapa masyarakat kurang atau tidak puas sama sekali dengan kinerja Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan bahwa 9,7 persen responden mengaku sangat puas dengan kinerja presiden. Kemudian, lainnya 57,8 persen mengaku cukup puas, 25 persen kurang puas, dan tidak puas 4,4 persen.
1. Alasan terbanyak masyarakat tak puas dengan Jokowi karena harga kebutuhan pokok naik
Burhanuddin menjelaskan, ada sekitar 30 persen masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Jokowi. Sumber ketidakpuasan tertinggi ialah terkait faktor kebutuhan yang meningkat di era kepemimpinan Jokowi.
"Ada total kurang lebih sekitar 30 persen masyarakat yang tidak puas, jadi sekitar 1/3 masyarakat tidak puas itu sumber ketidakpuasan mereka karena faktor harga kebutuhan pokok yang meningkat," ujar Burhanuddin dalam konferensi pers survei nasional yang diselenggarakan secara daring, Senin (11/7/2022).
2. Alasan masyarakat tak puas kinerja Jokowi
Burhanuddin menjelaskan, dari sekitar 30 persen masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Jokowi, ada beberapa alasan yang diungkap masyarakat.
Berikut jawaban masyarakat ketika ditanya "Apa alasan PALING UTAMA Ibu/Bapak merasa kurang atau tidak puas sama sekali dengan kinerja Presiden Joko Widodo?":
- Harga-harga kebutuhan pokok (44,1 persen)
- Bantuan tidak merata (15,4 persen)
- Lapangan kerja/pengangguran (6,7 persen)
- Kemiskinan tidak berkurang (4,9 persen)
- Gagal menanggulangi pandem (3,9 persen)
- Kinerjanya buruk (3,4 persen)
- Kurang berpihak kepada rakyat kecil (3,2 persen)
- Gagal memberantas korupsi (2,1 persen)
- Dikendalikan oleh partai (1,3 persen)
- Kurang mampu memimpin (1,2 persen)
- Hutang negara semakin tinggi (1,1 persen)
- Ketimpangan pendapatan (1,1 persen)
- Ketidak adilan penegakan hukum (1 persen)
- Terlalu banyak pencitraan (0,7 persen)
- Gagal menangani mudik lebaran (0,6 persen)
- Ingin menunda pemilu (0,4 persen)
- Gagal menangani mafia minyak (0,3 persen)
- Kualitas pendidikan buruk (0,2 persen)
- Kurang berpihak kepada Islam (0,2 persen)
- Politik tidak stabil (0,1 persen)
- Tidak suka Jokowi (0,1 persen)
- Dikendalikan oleh pemodal (0,1 persen)
- Wibawa pemerintah jatuh (0,1 persen)
- Lainnya (6,8 persen)
- Tidak tahu/tidak jawab (1 persen)
3. Metode survei Indikator Politik Indonesia
Survei nasional Indikator Politik Indonesia ini dilakukan pada 16 hingga 24 Juni 2022, dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum (pemilu). Kemudian, juga mereka yang sudah berusia 17 atau lebih, serta sudah menikah ketika dilakukan survei.
Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel basis sebanyak 1.200 orang. Sampel berasal dari seluruh provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proposional. Adapun margin of error survei ini berada di angka sekitar 2,9 persen. Responden yang dipilih diwawancarai secara tatap muka.
