Perjalanan Ibu Kota Baru yang Diumumkan Jokowi Pertama Kali 2019

2. Anggaran pemindahan ibu kota baru diperkirakan capai Rp466 triliun

Desain ibu kota baru (YouTube/Sekretariat Presiden)

Pemindahan ibu kota baru termasuk proyek besar, lalu berapa anggarannya? Bambang Brodjonegoro memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota negara Jakarta ke kota lain di luar Pulau Jawa sekitar Rp323 hingga Rp466 triliun. Menurut Bambang, sumber pembiayaan berasal empat sumber.

Untuk initial infrasturcture, fasilitas kantor pemerintahan dan parlemen, bersumber dari ABPN khusus. Lalu untuk infrastruktur utama dan fasilitas sosial, dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selanjutnya untuk beberapa unsur utama, dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan terakhir untuk fasilitas properti dan komersial dari fasilitas sosial, dan swasta.

Bambang menjelaskan juga, apabila ingin merealisasikan rencana tersebut, harus ada semacam badan otorita yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Badan ini bertugas mengelola dana investasi pembangunan kota baru, serta melakukan kerja sama baik dengan BUMN maupun swasta.

“Mengelola aset investasi dan menyewakan aset tersebut kepada instansi pemerintah atau pihak ketiga, serta mengelola proses pengalihan aset pemerintah di Jakarta untuk membiayai investasi pembangunan kota baru,” jelas Bambang dalam laman resmi Sekretariat Kabinet RI.

3. Dua skenario disiapkan untuk pemindahan ibu kota

Desain ibu kota baru (YouTube/Sekretariat Presiden)

Bambang Brodjonegoro menjelaskan terdapat dua skenario yang disiapkan untuk pemindahan ibu kota ini. Jika mengikuti skenario pertama, di mana tidak ada resizing jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh ASN pemerintah pusat pindah ke ibu kota baru.

Dengan menggunakan data 2017, perkiraan penduduk ibu kota baru 1,5 juta orang. Jumlah ini terdiri dari anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, Polri, TNI kemudian anggota keluarganya.

“Dengan penduduk 1,5 juta, pemerintahan akan membutuhkan 5 persen lahan, ekonomi 15 persen, sirkulasi infrastruktur 20 persen, pemukiman 40 perse dan ruang terbuka hijau 20 persen, diperkirakan dibutuhkan lahan sampai atau minimal 40.000 hektare untuk estimasi atau skenario yang pertama,” jelas Bambang.

Skenario kedua, apabila ketika pemindahan ada resizing dari ASN dengan jumlah 111 ribuan, ditambah Polri/TNI, anggota keluarganya menyesuaikan dengan 4 anggota keluarga, pelaku ekonominya 184.000, jumlah penduduk di bawah satu juta, tepatnya 870.000 dibutuhkan kira-kira lahan dengan peruntukan persentase pemakaian yang sama, maka diperlukan lahan lebih sedikit yaitu 30.000 hektare.

“Dari situ kita mencoba membuat estimasi besarnya pembiayaan tadi. Estimasi besarnya pembiayaan di mana skenario 1 diperkirakan membutuhkan biaya Rp466 triliun atau 33 miliar dolar AS . Skenario 2, lebih kecil karena kotanya lebih kecil yaitu Rp323 triliun atau 23 miliar dollar AS,” jelas Bambang.

4. Nagara Rimba Nusantara yang didesain Urban+ memenangkan kompetisi

Desain ibu kota baru (YouTube/Sekretariat Presiden)

Tampak semakin serius dengan pembangunan ibu kota baru, pemerintah sampai menggelar lomba untuk desainnya. Sayembaraini memiliki total hadiah sebesar Rp5 miliar dan dapat diikuti secara online melalui website sayembaraikn.pu.go.id.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Mochamad Basoeki Hadimoeljono, meluncurkan sayembara ini dalam acara "Dialog Nasional Rancang Bangun dan Kesiapan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara NKRI" di Balikpapan, Rabu (2/10).  

Basoeki menjelaskan tahun 2019 hingga 2021 merupakan tahap perancangan kawasan Ibu Kota Negara. Termasuk, Sayembara Urban Desain yang digelar mulai 3 Oktober 2019 sampai 18 Oktober 2019.  

Desain ibu kota yang diharapkan oleh pemerintah termasuk area Teluk Balikpapan. Basoeki menjelaskan ibu kota negara yang baru akan menjadi Smart Metropolis. Bahkan, dia bercita-cita agar ibu kota negara ini tidak hanya menjadi ibu kota Indonesia, melainkan juga ibu kota Asia.

Lalu, pada 23 Desember 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengumumkan pemenang sayembara gagasan desain kawasan Ibu Kota Negara (IKN) di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (23/12/2019). Nagara Rimba Nusantara yang didesain Urban+ menjadi pemenang utama.

5. Jokowi tunjuk Pangeran MBZ, Masayoshi Son dan Tony Blair jadi Dewan Pengarah Badan Otorita IKN

(Presiden Jokowi dengan Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Syekh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ)) IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Tak lama kemudian setelah gencarnya promosi ibu kota baru, Presiden Jokowi kembali membuat keputusan untuk menggaet asing dalam proyek besar ini. Guna melancarkan investasi dan pembangunan ibu kota negara, Jokowi membentuk Badan Otorita Ibu Kota Negara.

Di dalam badan otorita tersebut, Jokowi menunjuk tiga dewan pengarah untuk proyek ibu kota baru. Ketiganya adalah Putra Mahkota Uni Emirat Arab Syeikh Mohammed Zayed bin Al Nahyan, CEO Softbank Masayoshi Son, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Selain itu, Jokowi disebut juga akan segera menunjuk Kepala Badan Otorita IKN. Terdapat beberapa kandidat yang akan mengisi jabatan tersebut seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro, Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumiyono, dan Bupati Banyuwangi Azwar Anas.

Namun, hingga kini, Jokowi belum juga menentukan dan mengumumkan siapa yang akan menjadi kepala dalam pembangunan ibu kota baru ini.

6. Bagaimana perkembangan ibu kota baru saat ini?

Presiden Jokowi saat meninjau lokasi IKN di PPU untuk pertama kalinya sejak penentuan IKN baru (IDN Times/Yuda Almerio)

Lalu, sejauh apa sih perkembangan ibu kota baru saat ini? Dalam rapat kerja bersama DPR, Menteri Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pemerintah tengah mematangkan masterplan pembangunan ibu kota baru. Ia menuturkan groundbreaking untuk pembangunan ibu kota baru akan dilaksanakan tahun ini.

"Kalau semuanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan rancangan di-masterplan yang disusun, dan detail plan yang sudah disiapkan. Kami optimistis mudah-mudahan Istana Presiden bisa di groundbreaking pada tahun ini," kata Suharso seperti yang disiarkan di channel YouTube Komisi XI DPR RI, Rabu (17/3/2021).

Senada dengan Suharso, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyebut peletakan batu pertama pembangunan Istana Kepresidenan akan dilakukan tahun ini.

"InsyaAllah mudah-mudahan. Mohon doanya semua masyarakat Kaltim. Tahun ini direncanakan dimulainya groundbreaking pembangunan Istana Baru Presiden di Lokasi IKN Baru," kata Isran Noor seperti dikutip dari situs kaltimpemprov.go.id.

Selain itu, Suharso juga optimistis pembangunan Istana Kepresiden bisa segera rampung. Ia bahkan mengatakan Presiden Jokowi bisa melakukan upacara 17 Agustus 2024 di Kalimantan Timur.

"Kami sampaikan kepada Bapak Presiden, mudah-mudahan kalau semuanya berjalan dengan baik dan vaksinasi benar-benar bisa mencapai herd immunity, maka tanggal 17 Agustus 2024, Presiden bisa melaksanakan, kita melaksanakan peringatan 17 Agustus di ibu kota negara yang baru," ujar Suharso.

Suharso kemudian menuturkan, pembangunan Istana Presiden pada tahun ini diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi. Selain itu juga untuk meningkatkan kepercayaan investor.

"Dengan demikian orang ada trust dengan kita dan sektor-sektor lain akan ikut dengan sendirinya," tutur Suharso.

Sementara, Wakil Bupati Penajem Paser Utara H Hamdam mengatakan peletakan batu pertama pembangunan Istana Kepresidenan menunggu pengesahan Rencana Undang-Undang Tentang Pemindahan Ibu Kota Negara. RUU pemindahan ibu kota baru ini masih memang menunggu persetujuan DPR RI. 

"Peletakan batu pertama pembangunan IKN di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tentu menunggu RUU tentang IKN disahkan oleh DPR RI sebagai dasar hukumnya," ujar Wakil Bupati Hamdam kepada IDN Times, Jumat (19/3/2021).

Hamdan mengatakan, pemerintah tidak mungkin gegabah melaksanakan pembangunan IKN tanpa landasan hukum yang kuat. Menurutnya, RUU Tentang IKN nantinya menjadi landasan hukum pembangunannya di Kalimantan Timur (Kaltim). 

Apalagi dalam berbagai kesempatan, Hamdan menyebutkan, Presiden Joko Widodo pun sudah menegaskan kelanjutan pembangunan IKN tinggal menunggu pengesahan RUU. Sehingga pemerintah dalam hal ini tidak melanggar prosedur sesuai ketentuan administrasi negara. 

"Bahkan bapak Jokowi telah menyatakan dari beberapa media massa pembangunan IKN menunggu RUU tersebut disahkan oleh DPR," sebut Hamdam.

Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten PPU, Nicko Herlambang, mengungkap untuk menunjang kebutuhan air bersih di kawasan IKN tersebut pemerintah sedang membangun dua proyek bendungan di wilayah PPU yakni, Bendungan Sepaku dan Bendung gerak Sungai Talake. Dua proyek hingga kini terus berjalan terus berjalan.

"Saat ini pembangunan Bendungan Sepaku memasuki tahapan proses pembangunan fisik bendungan dengan total anggaran pembangunan dialokasikan sebesar Rp900 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)," ucapnya.

Dikatakannya, luas bendungan Sepaku tersebut mencapai 437 hektare meliputi tubuh bendungan dan areal genangan. Lokasinya, berada di Desa Tengin Baru Sukomulyo dan Desa Argomulyo di Kecamatan Sepaku.

Diterangkan Nicko, Bendungan Sepaku itu dibangun dengan tujuan untuk mendukung terciptanya ketahanan air dan pangan. Lalu guna persiapan pemindahan ibu kota negara dalam hal ketersediaan air bersih.

Sedangkan pembangunan bendung gerak di Sungai Talake, dengan anggaran pembangunan total Rp1,7 triliun untuk membiayai pembebasan lahan dan pengerjaan fisik bendungan tersebut, kini telah memasuki proses lelang. 

Baca Juga: Dulu Istana Terindah di Indonesia, Ini 5 Fakta Menarik Istana Maimun