Titiek: Mau Mau Diberi Gelar atau Tidak, Soeharto tetap Pahlawan Kami
- Titiek Soeharto mendukung usulan pemberian gelar pahlawan nasional bagi Soeharto karena jasanya yang besar kepada bangsa dan negara.
- Meski tidak berharap terlalu banyak, Titiek akan berterima kasih jika usulan tersebut dikabulkan tahun 2025. Ia yakin jutaan rakyat Indonesia juga menganggap Soeharto sebagai pahlawan.
- Usulan pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional ditentang oleh Amnesty International Indonesia karena dianggap mencederai amanat reformasi dan menghalalkan kekerasan negara serta pelanggaran HAM selama kepemimpinannya.
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menyambut baik munculnya rencana pemberian gelar pahlawan nasional bagi Soeharto. Usulan itu disampaikan oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.
Nama Soeharto diusulkan menjadi pahlawan nasional setelah pada 2024 lalu MPR resmi mencabut nama Soeharto dari Ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penyebutan nama Soeharto tertera di Pasal 4 TAP MPR tersebut.
"Iya, alhamdulilah. Alhamdulilah, kalau pemerintah mau berkenan untuk menganugerahkan gelar pahlawan untuk Presiden Soeharto. Karena mengingat jasanya yang begitu besar kepada bangsa dan negara," ujar Titiek di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (23/4/2025).
Meski begitu, ia mengaku tidak berharap terlalu banyak usulan rencana tersebut akan terealisasi. Sebab, bukan kali ini saja nama Soeharto diusulkan menjadi pahlawan nasional. Tetapi, seandainya kali ini usulan tersebut dikabulkan tahun 2025, maka Titiek akan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah.
"Pak Harto kan wafat sudah lama sekali ya. Setiap tahun wacana ini, setiap hari pahlawan selalu muncul, muncul, muncul (usulan jadi pahlawan nasional). Kami sampai 'udah ah, udah lah. Mau dikasih gelar atau enggak, pokoknya Beliau tetap pahlawan bagi kami semua," tutur dia.
1. Titiek Soeharto yakin Pak Harto dianggap pahlawan bagi rakyat Indonesia
Lebih lanjut, Titiek meyakini tidak hanya keluarganya yang menganggap presiden kedua Indonesia itu sebagai pahlawan. Jutaan rakyat Indonesia pun diyakini menganggap Soeharto adalah pahlawan.
"Jadi, sekali lagi, bagi kami keluarga, diberi gelar atau tidak diberi gelar, Pak Harto adalah pahlawan bagi kami. Saya yakin Beliau juga adalah pahlawan buat berjuta-juta rakyat Indonesia yang mencintainya," kata Titiek.
2. Pengusulan Soeharto jadi pahlwan nasional dinilai cederai amanat reformasi
Namun, pengusulan nama Soeharto sebagai pahlawan nasional ditentang oleh sejumlah pihak, salah satunya Amnesty International Indonesia (AII). Direktur AII, Usman Hamid mengatakan pengusulan nama Soeharto sebagai pahlawan nasional telah mencederai amanat reformasi yang mengamanatkan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di bawah kepemimpinannya. Selama 32 tahun memimpin, Soeharto merupakan pemimpin tangan besi.
"Keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu hingga hari ini masih mendambakan keadilan yang tidak kunjung datang. Oleh karena itu, usulan tersebut harus ditolak. Itu pun jika negara masih memiliki komitmen terhadap penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu," ujar Usman dikutip dari keterangan tertulis pada Rabu (23/4/2025).
Ia menggaris bawahi peranan Soeharto selama memimpin Indonesia menghalalkan kekerasan negara yang bersifat sistematis terhadap rakyatnya. Selain itu, di rezim Soeharto, media massa dibredel, terjadi pelanggaran HAM berat serta praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang terstruktur.
"Tanpa mempertimbangkan semua masalah tersebut, maka mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan nasional hanya lah upaya untuk menghapus dosa-dosa Soeharto dan memutarbalikan sejarah," tutur dia.
3. Mensos Saifullah janji dengarkan penolakan usulan Soeharto jadi pahlawan nasional
Sementara, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjanjikan bakal mendengarkan penolakan yang disampaikan publik terkait usulan Soeharto dijadikan pahlawan nasional. Semua usulan dari masyarakat akan ditindak lanjuti oleh Kementerian Sosial.
"Ya, tentu kami semua dengar ya. Ini bagian dari proses. Semua kami dengar, kami ikuti," ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu pada 20 April 2025 lalu di Komplek Widya Chandra, Jakarta Selatan.
"Normatinya juga kami lalui. Kalau kemudian ada kritik dan saran, tentu kami dengarkan," imbuhnya.
