TOP 5: Prabowo Akui Kesalahan Program MBG hingga ID Pers Dikembalikan

Biro Pers Kembalikan ID Pers Istana Jurnalis CNN Indonesia TV (dok. Istimewa)

Redaksi CNN Indonesia TV melakukan mediasi dengan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. Mediasi itu membahas pencabutan ID Pers Istana Kepresidenan terhadap salah satu jurnalis CNN Indonesia TV, Diana Valencia.

Setelah mediasi, Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden mengembalikan ID Pers Istana untuk Diana. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana.

"Kami juga ingin menyampaikan bahwa ID yang diambil oleh teman-teman di Biro Pers itu adalah ID khusus istana, jadi ID wartawan yang khusus bertugas di Istana," ujar Yusuf di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/9/2025).

"Biro Pers dan Media tidak mengambil ID profesional Mbak Diana sebagai jurnalis. Kita tidak mempunyai kewenangan itu, tapi yang diambil oleh teman-teman itu adalah ID khusus Istana. Namun demikian ID khusus Istana itu pun sekarang akan dikembalikan kepada yang bersangkutan," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Istana memastikan hal tersebut tidak terjadi lagi. Menurutnya, BPMI menyesal telah mencabut ID Pers Istana jurnalis CNN Indonesia TV.

"Kami juga memastikan bahwa kejadian ini tidak akan terulang kembali. Jadi teman-teman yang bertugas di Istana, kita memahami bahwa tidak akan lagi terulang kembali kejadian ini dan Kepala Biro Pers dan Media juga telah telah menyesal begitu untuk menarik ID teman-teman," kata dia.

Yusuf memastikan, Presiden Prabowo Subianto menjunjung tinggi kebebasan pers.

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan akad massal dan serah terima kunci program kredit pemilikan rumah (KPR) rumah subsidi di Cileungsi, Bogor (Youtube.com/Sekretariat Presiden)

Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengakui ada peristiwa keracunan massal dalam program unggulan, Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski begitu, dalam pandangan Prabowo manfaat yang dirasakan oleh publik jauh lebih besar. Ia mengatakan, dalam kurun waktu 11 bulan sejak diluncurkan, MBG sudah dirasakan oleh 30 juta penerima manfaat.

"Saudara-saudara sekalian, sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat (MBG). Tiga puluh (30) juta anak dan ibu-ibu hamil tiap hari menerima makanan (bergizi). Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makanan, iya. Kami sudah menghitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017 persen," ujar Prabowo di acara penutupan Musyawarah Nasional VI PKS di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2025).

Meski begitu, pemerintah mengaku masih belum puas dengan upaya pembagian MBG. Lantaran masih terdapat hambatan dalam distribusinya. Purnawirawan Jenderal TNI itu menyebut, belum pernah ada satu pun upaya di dunia yang bisa mendistribusikan MBG ke 30 juta penerima manfaat dalam waktu kurang dari satu tahun.

"Bahkan, Brasil memerlukan waktu 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat. Presiden Lula (da Silva) yang cerita itu ke saya, kalau mereka butuh waktu 11 tahun. Kita dalam 11 bulan sudah (menjangkau) 30 juta penerima," katanya.

"Apakah ada kekurangan? Ada. Tapi, manfaatnya sangat-sangat besar," imbuhnya.

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan akad massal dan serah terima kunci program kredit pemilikan rumah (KPR) rumah subsidi di Cileungsi, Bogor (Youtube.com/Sekretariat Presiden)

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan 26 ribu akad massal dan serah terima kunci program kredit pemilikan rumah (KPR) rumah subsidi di Cileungsi, Bogor. Dalam acara itu, turut hadir Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM

Mulanya, Prabowo menyinggung mengenai politik di Indonesia itu harus berjalan dewasa. Prabowo ingin tidak ada saling menjatuhkan meski berbeda pandangan politik.

"Politik kita harus politik Indonesia, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi kita harus demokrasi yang santun, demokrasi yang penuh persaudaraan, berbeda partai nggak ada masalah ya kan?" ujar Prabowo, Senin (29/9/2025).

Prabowo menyampaikan, pihak yang menang sebaiknya mengajak yang kalah. Kemudian, yang kalah memberikan dukungan kepada pemenang.

"Rakyat kita tidak suka pemimpin yang penuh dendam," ucap dia.

Dalam kesempatan itu, Prabowo kemudian menyebut Dedi Mulyadi yang berasal dari Gerindra. Prabowo mewanti-wanti Dedi Mulyadi agar hati-hati.

"Gubernur Jawa Barat kebetulan Gerindra, tapi kalau brengsek saya usut kau. Tapi saya yakin kau tidak brengsek. Tapi jangan salah, saya tahu ada kader-kader Gerindra yang begitu jadi bupati, wali kota, apa itu istilahnya itu petantang-petenteng," imbuhnya.

Presiden Prabowo Subianto saat tiba di Tanah Air usai kunjungan Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Prabowo tiba di Indonesia melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Sabtu (27/9/2025) sekitar pukul 15.30 WIB. (YouTube/Sekretariat Presiden)

Presiden Prabowo Subianto menghadiri penutupan Munas ke-VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan tak ada dendam dengan Anies Baswedan.

Terlebih, ketika itu muncul narasi Prabowo tersinggung mendapat nilai 11 dari 100. Nilai itu diberikan Anies Baswedan saat debat calon presiden pada Pilpres 2024.

"Politik seperti itu, politik juga harus ramai, gak ada masalah. Aku tuh terus terang saja, saya tuh gak dendam sama Anies, gak. Kalau dikasih nilai 11, gue tuh gak apa-apa, eh bener lho," ujar Prabowo di Jakarta, Senin (29/9/2025).

Prabowo berseloroh, dengan diberi nilai 11 oleh Anies, bisa membuatnya menang menjadi Presiden RI. Sebab, Para emak-emak kasihan dengan Prabowo.

"Sebetulnya dia yang bantu aku menang karena emak-emak kasihan iya kan? Saudara-saudara kalau debat presiden wle wle wle kan enggak menarik, rakyat seneng lihat ramai-ramai seneng, bener enggak?" kata dia.

Pernyataan Prabowo itu disambut riuh oleh kader PKS. Mereka tertawa dan bertepuk tangan.

Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi Chromebook. (IDN Times/Aryo Damar)

Kejaksaan Agung (Kejagung) membantarkan penahanan tersangka korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Kebudayaan (Kemendikbud), Nadiem Makarim.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna menjelaskan, pembantaran ini dilakukan karena Mendikbud di era Presiden Joko “Jokowi” Widodo itu harus menjalani operasi ambeien di salah satu rumah sakit pemerintah.

“Ya, informasi yang bersangkutan memang sakit ya, dilakukan operasi. Dibantarkan di rumah sakit,” kata Anang di Kejagung, Senin (29/9/2025).

Pembantaran terhadap Nadiem ini dilakukan sejak pekan lalu. Namun, Anang belum mengetahui apakah Nadiem saat ini telah menjalani operasi dan masih berada di rumah sakit untuk pemulihan pascaoperasi atau belum.

Ia hanya memastikan, Nadiem masih berada di rumah sakit.