TPPO Lahir dari Kemiskinan-Pengangguran, Perlu Penanganan Komprehensif
Jakarta, IDN Times - Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) saat ini tidak hanya menimpa masyarakat kelompok menengah ke bawah saja, modus TPPO juga semakin beragam.
TPPO bahkan menyasar eksploitasi anak buah kapal, perkawinan dengan warga negara lain, kawin kontrak, pekerja ilegal, praktik kerja lapangan sampai dengan melalui modus online perusahaan scam.
“Masalah kemiskinan, pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah, minimnya perlindungan, dan isu putus sekolah merupakan faktor utama pendorong terjadinya TPPO, sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial namun harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum dalam keterangannya, dikitip Rabu (17/1/2024).
1. Ada 32 gugus tugas TPPO dibentuk di provinsi-provinsi di Indonesia
Polri sudah membentuk Satuan Tugas Khusus TPPO hingga ke tingkat Polres. Satgas TPPO dibentuk di Kesatuan Kewilayahan berdasarkan surat perintah tugas masing-masing Kasatwil di 34 Polda dan 508 Polres.
Per 15 Januari 2024, Gugus Tugas PP TPPO di daerah telah terbentuk 32 gugus tugas dari 38 provinsi dan 283 gugus tugas dari 514 kabupaten atau kota.
2. Pekerja migran banyak tersebar di Asia dan Afrika
Berdasarkan sumber Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) Pberdasarkan kawasan hingga November 2023 sebanyak 239.975 orang tersebar di kawasan Asia dan Afrika, 15.952 orang di kawasan Eropa dan Timur Tengah, serta 1.549 orang di kawasan Amerika dan Pasific.
Ini menjadi tantangan dan tanggung jawab bersama untuk melindungi WNI dari ancaman TPPO.
3. Kasus TPPO di Myanmar, WNI ditawarkan pekerjaan dari iklan medsos
Kasus TPPO di Indonesia belakangan menjadi perhatian berbagai pihak. Pada 2023 bahkan ada kasus saat 20 Warga Negara Indonesia (WNI) diduga menjadi korban TPPO dan mengalami penyekapan di Myanmar.
Kala itu, dari hasil koordinasi Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat dengan sejumlah pihak, dijelaskan bahwa hampir semua WNI korban TPPO masuk secara ilegal melalui Thailand dengan akses jalan darat, sehingga tidak tercatat di Imigrasi Myanmar.
"Dijanjikan gaji 1.000-1.500 dolar AS, dengan bonus, akomodasi, dan tiket pesawat," tulis Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, dalam keterangan yang diterima IDN Times, Sabtu (6/5/2023).
