Usai Townhall Danantara yang Tertutup, Erick Thohir Temui Pimpinan KPK
- Erick Thohir dan Kartika Wirjoatmodjo konsultasi dengan KPK terkait Townhall Meeting Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
- Kementerian BUMN ingin menciptakan sistem untuk menekan tingkat korupsi dengan kerja sama KPK dalam waktu dekat.
- Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mendukung agar kekayaan negara dapat dikelola tanpa celah korupsi oleh BPI Danantara.
Jakarta, IDN Times - Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo beserta jajaran mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka berdua dengan Pimpinan KPK dalam pertemuan selama sekitar satu jam.
Usai pertemuan, Erick Thohir mengungkapkan salah satu hal yang dibahas adalah untuk menindaklanjuti Townhall Meeting Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang digelar secara tertutup dan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
"Salah satunya (pertemuan membahas Townhall Meeting Danantara). BapakPpresiden memberikan arahan tegas kemarin bahwa pola pekerjaan yang sudah berjalan selama ini harus terus diperbaiki," ujar Erick di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).
1. Erick Thohir konsultasi dengan KPK
Erick mengatakan Kementerian BUMN juga berkonsultasi dengan KPK dalam pertemuan tersebut. Mereka ingin menciptakan sistem untuk menekan tingkat korupsi.
"Kita menekan, kita tidak menghilangkan, karena tidak mungkin, kenapa tidak mungkin, bukan karena tidak mampu, tetapi memang sistem dan leadership yang harus kita bangun," ujarnya.
2. Erick ungkap akan kerja sama dengan KPK
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan kerja sama dengan KPK. Menurutnya kerja sama ini untuk mendorong visi Presiden Prabowo Subianto.
"InsyaAllah dalam 2-3 Minggu ke depan, kita akan melaksanakan yang namanya payung kerja sama," ujarnya.
3. KPK harap tak ada korupsi di Danantara
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membenarkan bahwa mereka membahas perihal BPI Danantara. Apalagi Danantara akan mengelola kekayaan maupun deviden dari BUMN.
"Nah kami selaku lembaga penegak hukum yg mempunyai tugas dan fungsi pemberantasan korupsi, tentunya akan mendukung supaya jangan ada terjadi suatu peristiwa pidana korupsi di lembaga itu," ujarnya.
"Kami support kementerian sekarang ini, lembaga yang ada terbentuk, agar benar-benar kekayaan negara ini dapat dikelola dengan baik, tanpa ada suatu celah apapun dalam bidang korupsi," imbuhnya.
