WFH Bukan Solusi, DPRD Dorong Pemprov DKI Batasi Mobil Dinas
- DPRD DKI menilai WFH satu hari seminggu bukan solusi utama penghematan BBM dan mendorong optimalisasi transportasi publik sebagai langkah yang lebih efektif.
- Anggota Komisi B DPRD DKI meminta evaluasi transparan terhadap kebijakan WFH sebelumnya agar keputusan baru berbasis data dan tidak mengganggu layanan publik.
- Gubernur DKI Pramono Anung menunggu keputusan pemerintah pusat terkait WFH, memastikan hari Rabu tetap difokuskan untuk penggunaan transportasi umum.
Jakarta, IDN Times - Wacana penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) dinilai bukan solusi utama untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). DPRD DKI mendorong optimalisasi transportasi publik sebagai langkah yang lebih efektif.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menegaskan, kebijakan WFH perlu pengkajian ulang secara komprehensif. Menurut dia, penerapan WFH tidak bisa diputuskan secara sederhana karena berpotensi mempengaruhi kualitas layanan publik.
"Harus berbasis data dan analisis yang jelas,” ujar dia dalam keterangan, Selasa (31/3/2026).
1. Subsidi transportasi dan pembatasan mobil dinas
Politikus PDI Perjuangan itu menilai, Jakarta memiliki keunggulan dari sisi transportasi umum yang sudah terintegrasi. Seperti MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan TransJakarta. Moda tersebut mampu menekan penggunaan BBM secara signifikan.
Dia mengusulkan langkah konkret, seperti subsidi transportasi bagi ASN dan pembatasan kendaraan dinas.
“Transportasi umum lebih realistis, hemat BBM dan pelayanan tetap optimal," kata dia.
2. Evaluasi hasil WFH
Dia juga meminta pemerintah membuka hasil evaluasi kebijakan WFH sebelumnya sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Harus transparan agar kebijakan tepat sasaran,” ujar dia.
3. Pramono tunggu keputusan pusat
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, akan mengikuti kebijakan soal kebijakan WFH yang ditetapkan pemerintah pusat. Namun, Pramono memastikan WFH di lingkungan Pemprov DKI tidak akan diterapkan pada hari Rabu.
"Mengenai hari, tentunya tidak hari Rabu. Kenapa tidak hari Rabu? Karena Rabu itu adalah hari transportasi umum," ujar Pramono di DPRD DKI Jakarta, Senin (30/3/2026).
Pramono mengatakan, saat ini Pemprov DKI masih menunggu keputusan pemerintah sehingga saat sudah ada ketetapan maka pihaknya akan segera menutuskan hari WFH bagi pegawai di Pemprov DKI.
"Kalau nanti sudah diputuskan oleh pemerintah pusat akan memutuskan di luar hari Rabu. Karena Rabu tetap untuk transportasi umum," kata dia.
