2 Tahun Kudeta Myanmar, Ini Penjelasan AS soal Penjatuhan Sanksi
Jakarta, IDN Times - Dua tahun kudeta Myanmar, Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap enam individu dan tiga entitas yang berhubungan dengan junta militer Myanmar, salah satunya adalah memasok pendapatan mereka.
“Sanksi tersebut dijatuhkan ke pimpinan senior Kementerian Energi Myanmar, Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar (MOGE), dan Angkatan Udara Burma, serta penjual senjata dan anggota keluarga dari rekanan bisnis militer yang ditunjuk sebelumnya,” kata Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, dalam keterangan dari Kedutaan Besar AS di Jakarta, yang diterima IDN Times, Rabu (1/2/2023).
“Kami juga memberlakukan sanksi bagi Komisi Pemilihan Persatuan (Union Electoral Commission), yang telah dikerahkan oleh rezim untuk memajukan rencananya pemilihan yang sangat cacat yang akan menumbangkan keinginan rakyat Myanmar,” lanjut Blinken.
1. Total ada 80 individu dan 30 entitas yang dijatuhi sanksi
Blinken menyebutkan, hingga saat ini, AS telah memberlakukan sanksi terhadap 80 individu dan 30 entitas guna memblokir pendapatan junta serta untuk mempromosikan aspirasi demokrasi rakyat Myanmar. Sanksi ini diberlakukan di bawah Perintah Eksekutif 14014.
“Sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021, krisis politik, ekonomi, dan kemanusiaan di Burma semakin parah,” ucap Blinken lagi.
Tercatat, akibat kudeta, hampir 3 ribu orang tewas, hampir 17 ribu orang ditahan, dan lebih dari 1,5 juta orang mengungsi.
2. AS ragu pemilu Myanmar akan berjalan adil
Sementara itu, AS juga meragukan bahwa pemilu Myanmar akan digelar secara bebas dan adil, mengingat junta militer saja telah merebut kekuasaan Myanmar dengan cara kudeta.
“Banyak pemangku kepentingan politik utama telah mengumumkan penolakan mereka untuk berpartisipasi dalam pemilihan ini, yang tidak akan inklusif atau representatif, dan hampir pasti akan memicu pertumpahan darah yang lebih besar,” tutur Blinken.
Ia melanjutkan, Washington akan terus mendukung gerakan pro-demokrasi dan upayanya untuk memajukan perdamaian dan pemerintahan multipartai di Myanmar.
“Kami memuji mereka yang bekerja untuk memperkuat persatuan dan kohesi dan menjadi bagian berbagai kelompok yang memiliki visi yang sama akan demokrasi sejati dan inklusif di Myanmar,” sambungnya lagi.
3. AS minta junta militer tanggung jawab
Selain itu, AS juga akan terus mendorong dan meminta junta militer untuk bertanggung jawab atas krisis politik yang saat ini sedang berlangsung.
“Termasuk melalui dukungan bagi Mekanisme Investigasi Independen PBB untuk Myanmar dan upaya internasional lainnya untuk melindungi dan mendukung populasi yang rentan, termasuk Rohingya,” ucapnya.
Blinken menegaskan, AS akan terus bekerja sama dengan ASEAN dan PBB soal situasi di Myanmar, serta dengan para komunitas internasional untuk menegakkan Lima Poin Konsensus dan mendukung Myanmar kembali ke jalur demokrasi.
