Awasi Korea Utara, Australia & Kanada Kirim Pesawat Militer ke Jepang
Sydney, IDN Time - Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, pada hari Sabtu (28/4/2018), menyampaikan informasi bahwa Australia akan mengirim pesawat patroli militernya untuk mengawasi kapal-kapal Korea Utara yang sering terindikasi melanggar sanksi dari PBB.
Selain Australia, Kanada juga tergabung dalam satuan gugus tugas ini. Mereka semua akan berangkat menuju Pulau Okinawa untuk menumpang di Pangkalan Udara Kadena milik Amerika Serikat, seperti yang dilansir dari Reuters.
1. Mengambil bagian sebagai pengawas aktivitas kapal Korea Utara
Bergabungnya Australia dan Kanada ke dalam gugus tugas yang dipelopori oleh Amerika Serikat, membuat pengawasan kapal-kapal Korut yang sering terlibat dalam pelanggaran sanksi PBB dapat ditindak lebih cepat.
Sebelum kedatangan pesawat patroli militer Australia dan Kanada ke Jepang, ternyata Inggris sudah terlebih dahulu mengirimkan kapal perang mereka untuk bergabung bersama AS.
Sekarang dengan kekuatan pendukung dari 3 negara sekutu, Amerika Serikat sebagai pemimpin gugus tugas memastikan seluruh operasi pengawasan akan berjalan lebih optimal. Dilansir dari CBC, dalam melakukan tugasnya pengoperasian pesawat pengintai P-8A dilaksanakan oleh Angkatan Udara Australia.
Sedangkan pesawat patroli CP-140 Aurora oleh Angkatan Udara Kanada, keduanya menjadi satu bagian vital demi keberhasilan operasi.
2. Sanksi PBB adalah hal mutlak yang harus dipatuhi
Maraknya pelanggaran sanksi PBB oleh Korea Utara, membuat banyak negara yang berpengaruh di dunia mulai mengambil aksi. Pelanggaran tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan absolut dari pihak PBB, yang menyebabkan banyaknya kapal-kapal Korut membawa senjata dan barang kargo terlarang (Seperti: batu bara) untuk diperjualbelikan dengan negara lain.
Karena permasalahan inilah, mengapa 4 negara tersebut (AS, Inggris, Australia, dan Kanada) memutuskan untuk mengambil tindakan lebih jauh, dengan menjadi penjaga ketertiban pelaksanaan sistem perdagangan legal ke Korea Utara, dan mengantisipasi adanya pelanggaran seperti yang sering terjadi sebelumnya.
Masih tidak jelas mengapa Korut tetap terus melanggar sanksi tersebut. Meskipun PBB sudah melarang puluhan kapal mereka untuk berlayar, ataupun berlabuh di seluruh pelabuhan internasional.
3. Tekanan diplomatik tetap akan diberikan kepada Korea Utara
Walaupun situasi di Semenanjung Korea sudah mulai mendingin setelah pertemuan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, dan Pimpinan Korea Utara, Kim Jong-un, di DMZ pada hari Jumat (27/4/2018) lalu, banyak negara yang masih belum yakin situasi panas akan mudah dingin begitu saja.
Kim yang sudah menghentikan proyek uji coba roket dan nuklirnya ditambah dengan menyetujui kesepakatan denuklirisasi, ternyata masih dianggap akan membuat permasalahan yang besar. Maka dari itulah, mengapa Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Australia sepakat untuk tetap memberikan tekanan diplomatik kepada Korea Utara.
Menurut mereka, semua ini masih diperlukan untuk benar-benar menjamin bahwa Semenanjung Korea akan melakukan denuklirisasi. Sehingga menjadi kawasan bebas nuklir secepatnya.
