Bahas Situasi Palestina, Mesir Jadi Tuan Rumah KTT Negara Arab
- Mesir akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak negara Arab pada 27 Februari 2025 untuk membahas perkembangan serius terbaru terkait Palestina.
- Mesir menggalang dukungan regional untuk menentang rencana Trump merelokasi warga Palestina dari Gaza ke Mesir dan Yordania.
Jakarta, IDN Times - Mesir akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak negara Arab pada 27 Februari 2025. Pertemuan ini untuk membahas perkembangan serius terbaru terkait Palestina.
Pertemuan puncak darurat Arab itu akan diadakan saat Mesir menggalang dukungan regional untuk menentang rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Sebelumnya ramai Trump mau merelokasi warga Palestina dari Jalur Gaza ke Mesir dan Yordania, sambil membangun kendali atas Gaza.
"Pertemuan diadakan setelah konsultasi ekstensif oleh Mesir di tingkat tertinggi dengan negara-negara Arab dalam beberapa hari terakhir, termasuk Palestina, yang meminta pertemuan untuk membahas perkembangan serius terbaru," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir, dilansir dari Arab News, Selasa (11/2/2025).
1. Negara Arab menentang usul Trump memindahkan warga Palestina
Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty berbicara dengan mitra regional, termasuk Yordania, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, untuk memperkuat penentangan terhadap pemindahan paksa warga Palestina dari tanah mereka.
Ide ini dilontarkan Trump, yang ingin wilayah pesisir Palestina itu dikuasai oleh mereka. Trump membayangkan akan membangun kembali wilayah yang hancur itu menjadi 'Riviera Timur Tengah'. Trump juga meminta Mesir dan Yordania memukimkan kembali warga Palestina di tempat mereka.
Pernyataan itu telah memicu reaksi global. Negara-negara Arab dengan tegas menolak usulan tersebut, bersikeras pada solusi dua negara dengan negara Palestina yang merdeka di samping Israel.
2. Trump ingin membeli Gaza
Trump sebelumnya mengatakan berkomitmen untuk membeli dan memiliki Gaza. Pernyataan itu ia lontarkan, meski ada kecaman global atas rencana yang dia ungkapkan pekan lalu.
Otoritas Palestina dan kelompok pejuang Palestina, Hamas menegaskan kembali bahwa tanah Palestina tidak untuk dijual. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji usulan Trump.
“Ide ini sangat revolusioner dan kreatif,” ujar Netanyahu.
3. Relokasi warga Palestina hambat Two State Solution
Indonesia menegaskan, penolakan dalam upaya pemindahan paksa warga Palestina. Relokasi, ditegaskan Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri, bisa menghambat Two State Solution.
"Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau mengubah komposisi demografis wilayah pendudukan Palestina," demikian dikutip dari pernyataan Kementerian Luar Negeri RI pada akun resminya di X.
Indonesia menegaskan tindakan tersebut menghambat pula terwujudnya Palestina yang berdaulat.
"Tindakan semacam itu akan menghambat terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sebagaimana dicita-citakan oleh Solusi Dua Negara (Two State Solution) berdasarkan perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," tegas Kemlu.
