Bertemu di Jepang, Menteri G7 Bahas Krisis Iklim dan Polusi

Jakarta, IDN Times - Para menteri negara-negara yang tergabung dalam G7 berkumpul di Sapporo, Jepang, pada 15 hingga 16 April 2023. Beberapa komunike dihasilkan, salah satunya membahas krisis iklim dan polusi.
"Kita sama-sama menghadapi tiga masalah besar, yaitu soal krisis iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, serta polusi, ditambah lagi krisis energi global, yang berpengaruh terhadap aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan," tulis komunike yang diterima IDN Times, Minggu (16/4/2023).
1. Menteri G7 sepakat melakukan transformasi hijau

Untuk mengatasi masalah krisis iklim dan polusi ini, para Menteri G7 pun sepakat melakukan transformasi hijau. Transformasi ini dicanangkan akan berlangsung hingga 2050 mendatang.
"Secara global, kita mencanangkan transformasi hijau, dan akan direalisasikan setidaknya hingga 2050 mendatang. Tujuannya, untuk menjaga suhu kenaikan iklim di angka 1,5 derajat Celcius dan untuk menahan hilangnya keanekaragaman hayati hingga 2030," tulis komunike itu.
2. Perang Rusia-Ukraina mempengaruhi krisis energi global

Komunike itu juga menyebut, perang antara Rusia dan Ukraina memperburuk krisis energi global. Tidak cuma itu, perang ini juga berpengaruh terhadap persediaan energi dan makanan.
"Krisis energi global yang belum pernah terjadi sebelumnya yang ditandai dengan harga energi tinggi, volatilitas pasar dan gangguan pasokan energi, inflasi yang menimbulkan dampak ekonomi yang nyata bagi kehidupan masyarakat," demikian keterangan dalam komunike tersebut.
Selain itu, harga bahan pangan yang bersumber dari Rusia dan Ukraina juga melonjak. Hal tersebut berdampak ke negara lain menjadi konsumen terhadap bahan pangan dari Rusia dan Ukraina.
"Lonjakan harga biji-bijian dan pupuk dunia naik, meningkatkan kerawanan pangan dan malnutrisi," lanjut keterangan itu.
3. Menteri G7 kutuk agresi Rusia ke Ukraina

Lebih lanjut, dalam komunike tersebut, para menteri G7 juga mengutuk agresi Rusia terhadap Ukraina. Mereka menyebut, tindakan Rusia ini sebagai sesuatu yang ilegal.
"Kami mengutuk perang agresi Rusia yang ilegal, tidak dapat dibenarkan, dan tidak beralasan terhadap Ukraina, pelanggaran Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mengabaikan dampak perangnya," tulis komunike tersebut.
Adapun dalam pertemuan Menteri G7 di Jepang tersebut, Indonesia diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), Arifin Tasrif dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya.
Menteri Arifin juga menggelar sejumlah pertemuan bilateral termasuk dengan delegasi AS yang dipimpin utusan khusus Presiden AS urusan iklim, John Kerry dan Menteri METI Jepang, Yasutoshi Nishimura.