Legislator PKS Catat Kontribusi Soeharto, Bawa RI Selamat dari Komunis
- Soeharto dinilai berhasil menjaga keamanan dari PKI
- Kiprah Soeharto di internasional mencerminkan kepedulian terhadap isu kemanusiaan dan dunia Islam
- Soeharto dinilai layak menerima gelar pahlawan karena banyak berjasa bagi bangsa ini
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar, mencermati pro dan kontra usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Adapun pemberian gelar diusulkan Kementerian Sosial (Kemensos).
Ansory berpendapat, setiap tokoh yang dinominasikan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional memiliki rekam jejak perjuangan dan berkontribusi nyata bagi bangsa dan negara. Karena itu, prosesnya harus objektif.
“Pemberian gelar pahlawan adalah bentuk penghormatan negara kepada individu yang telah memberikan jasa besar. Karena itu, prosesnya harus dilakukan secara objektif, berimbang, dan berdasarkan penilaian yang komprehensif, bukan sekadar melihat satu sisi dari perjalanan sejarah,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (6/11/2025).
1. Soeharto dinilai berhasil menjaga keamanan dari PKI
Ansory mengakui, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap tokoh bangsa memiliki kelebihan dan kekurangan dalam kiprah pengabdiannya.
“Kita harus menilai secara proporsional. Tidak menutup mata terhadap kekurangan, tetapi juga tidak menafikan jasa dan kontribusinya bagi bangsa,” kata Legislator Fraksi PKS itu.
Namun dalam konteks Soeharto, Ansory mencatat, terdapat sejumlah aspek yang patut dicermati secara objektif. Sebagai Bapak Pembangunan, ia dinilai berhasil meletakkan dasar pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan stabilitas politik di awal-awal pembangunan.
"Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mengalami kemajuan signifikan dalam bidang infrastruktur, pertanian, dan pendidikan,” kata dia.
Selain itu, Soeharto juga memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan negara, khususnya ketika Indonesia menghadapi ancaman ideologi komunis.
"Langkah-langkah yang diambil pada masa itu berperan penting dalam memastikan arah bangsa tetap pada jalur Pancasila dan menjaga keutuhan NKRI,” kata dia.
2. Kiprah Soeharto di internasional
Ansory turut menyinggung kiprah internasional Soeharto yang mencerminkan kepedulian terhadap isu kemanusiaan dan dunia Islam.
Pada tahun 1995, Soeharto melakukan kunjungan kenegaraan ke Bosnia-Herzegovina, di tengah perang yang masih berkecamuk. Kunjungan berisiko tinggi itu menjadi simbol empati dan solidaritas Indonesia kepada rakyat Bosnia, khususnya umat Islam yang menjadi korban konflik. Dari momentum itu pula lahir inisiatif pembangunan Masjid Istiqlal di Sarajevo, sebagai tanda persahabatan dan dukungan Indonesia terhadap perdamaian.
“Langkah tersebut menunjukkan sisi kemanusiaan dan keberanian yang patut diapresiasi. Ia membawa nama Indonesia sebagai bangsa yang peduli pada perdamaian dan solidaritas antarumat,” tutur Ansory.
Ansory berharap, proses penetapan gelar Pahlawan Nasional dilakukan dengan kejujuran sejarah, kebijaksanaan moral, dan semangat rekonsiliasi kebangsaan.
“Kita perlu belajar menghargai jasa tanpa menutup mata terhadap catatan sejarah. Pahlawan adalah manusia, dan manusia punya perjalanan yang kompleks. Semoga keputusan yang diambil nanti mampu memperkuat semangat kebangsaan, mempererat persatuan, dan menjadi teladan bagi generasi penerus,” kata dia.
3. Soeharto dinilai layak terima gelar pahlawan
Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon sebelumnya mengatakan, Soeharto dinilai banyak berjasa bagi bangsa ini. Ia pernah ikut perang di dalam dan luar negeri.
"Belum lagi operasi pembebasan Irian Barat dan lain-lain. Jadi ada, ada rinciannya. Nanti rinciannya kalau mau lebih panjang nanti saya berikan," ucap dia.
Fadli mengatakan, yang menyatakan Soeharto memenuhi syarat menjadi pahlawan nasional bukan hanya Dewan Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan (GTK). Soeharto dinilai telah memenuhi syarat dari tingkat bawah hingga atas sebagai pahlawan nasional.
"Dari TP2GP (Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat) yang di dalamnya juga, di dalam TP2GP juga akan ada sejarawan, ada macam-macam tuh orang-orangnya di dalam itu, ada sejarawan, ada tokoh agama, ada akademisi, ada aktivis, ya, kemudian di Kementerian Sosial dibawa ke kami. Jadi memenuhi syarat dari bawah. Dari beberapa layer itu sudah memenuhi syarat," ujar dia.
