CEK FAKTA: Benarkah Australia Pernah Tagih Bantuan Rp13 Triliun untuk Aceh?
- Bantuan Australia untuk Aceh diungkit oleh mantan PM Tony Abbott
- Andrew Chan dan Myuran Sukumaran tetap dieksekusi mati di Nusakambangan
- Tidak pernah ada kebijakan resmi Australia menagih kembali bantuan kemanusiaan Aceh
Jakarta, IDN Times - Sebuah konten di media sosial menunjukkan alasan Presiden Prabowo Subianto yang hingga hari ini belum bersedia menerima bantuan dari pemerintah negara asing untuk menangani banjir di Pulau Sumatra. Salah satu penyebabnya diduga kuat karena tak ingin bantuan tersebut ditagih belakangan oleh pemerintah asing yang bersangkutan.
Di konten itu, Prabowo disebut belajar dari perilaku Pemerintah Australia yang pernah memberikan bantuan senilai Rp13 triliun untuk pemulihan Aceh usai dihantam tsunami pada 2004 lalu. Konten itu diberi judul "Australia Meminta Kembali Bantuan Rp13 T Tsunami Aceh 2004 atau Diganti Pembebasan Narapidana Narkoba WN Australia."
"Karena ini lah, guys, bapak presiden Pak Prabowo tidak mau minta bantuan kepada negara asing karena tidak ada yang free di dunia ini. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Contoh saja Australia, mereka menyumbangkan Rp13 triliun dan mereka minta imbalan, guys," demikian narasi yang disampaikan oleh pemilik akun TikTok bernama Rahmad, dikutip Minggu (28/12/2025).
"Imbalannya itu pembebasan narapidana warga negara mereka yang terlibat kasus narkoba yang ada di Indonesia. Ini sangat-sangat kocak, guys," imbuhnya.
Benarkah Negeri Kanguru pernah menagih kembali bantuan senilai Rp13 triliun untuk pemulihan tsunami Aceh?
1. Bantuan dari Australia untuk Aceh pernah diungkit oleh mantan PM Tony Abbott
Bila ditelusuri, narasi Australia pernah menagih kembali bantuan kemanusiaan untuk Aceh terjadi di bawah kepemimpinan Perdana Menteri ke-28 Australia, Tony Abbott. PM yang memimpin Negara Kanguru selama dua tahun itu mengungkit bantuan untuk Aceh sebagai strategi agar Pemerintah Indonesia membatalkan eksekusi mati terhadap dua narapidana, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Keduanya merupakan bagian dari bandar narkoba kenamaan, Bali Nine. Pernyataan itu disampaikan oleh Abbott ketika meminta permohonan pengampunan bagi kedua warga negaranya tersebut.
"Mari kita tidak lupakan beberapa tahun lalu ketika Indonesia dihantam gelombang tsunami, Australia telah mengirimkan bantuan senilai miliaran dolar. Kami juga mengirimkan personel militer dalam jumlah signifikan untuk membantu Indonesia. Warga negara kami juga kehilangan nyawanya dalam kampanye bantuan kemanusiaan itu," ujar Abbott pada 2015 lalu seperti dikutip dari harian Inggris, The Guardian."
"Saya ingin katakan kepada rakyat dan Pemerintah Indonesia: kami di Australia selalu siap sedia untuk membantu Anda. Tetapi, kami berharap Anda juga melakukan hal yang sama kali ini," imbuh politisi dari Partai Liberal itu.
Pernyataan Abbott itu tidak hanya menuai kritik dari lawan politiknya di Australia. Pemerintah Indonesia juga mengkritik sikap pamrih Abbott.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri kala itu, Arrmanatha Nasir, merespons dengan kalimat yang keras. Ia berharap pernyataan Abbott bukan merupakan sikap resmi dari Pemerintah Australia.
"Ancaman bukan bagian dari bahasa diplomasi, dan dari yang saya ketahui, tidak ada satu pun yang merespons dengan baik sebuah ancaman," kata Arrmanatha yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri itu.
Selain itu, sempat dilakukan aksi simbolis pengumpulan koin untuk mengembalikan bantuan dari Negeri Kanguru.
2. Andrew Chan dan Myuran Sukumaran tetap dieksekusi mati di Nusakambangan
Meski permohonan pengampunan formal sudah diajukan, tetapi Indonesia tidak bergeming. Pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo kala itu tetap memutuskan untuk mengeksekusi mati dua warga Australia, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.
Dikutip dari situs resmi Kedutaan Besar Australia di Jakarta, PM Abbott kala itu menyayangkan eksekusi mati terhadap kedua warganya tetap dilakukan. Abbott menilai eksekusi tersebut kejam.
"Kami mengatakan kejam karena Andrew Chan dan Myuran Sukumaran telah menghabiskan satu dekade di penjara sebelum dieksekusi, dan tidak perlu, karena kedua pemuda Australia ini sepenuhnya telah ter-rehabilitasi selama di penjara," ujar Abbott yang dikutip pada hari ini.
"Australia menghormati sistem Indonesia. Kami menghormati kedaulatan Bangsa Indonesia tetapi kami menyesalkan apa yang telah dilakukan dan segala sesuatu tidak bisa berjalan seperti biasa," imbuhnya.
Ia kemudian menempuh kebijakan menarik Duta Besar Australia untuk Indonesia dengan alasan untuk berkonsultasi. Selain itu, penarikan Dubes tersebut sebagai bentuk protes terhadap Indonesia.
Tony Abbott menjabat PM hingga 2015. Namun, selama menjabat, ia tak pernah merilis kebijakan resmi untuk menagih kembali bantuan kemanusiaan yang pernah diberikan untuk Aceh. Begitu pula ketika ia digantikan oleh Malcom Turnbull sebagai PM.
3. Tidak pernah ada kebijakan resmi Australia menagih kembali bantuan kemanusiaan Aceh
Dengan demikian, maka narasi Australia meminta kembali bantuan kemanusiaan yang pernah diberikan untuk Aceh ketika dihantam tsunami pada 2004 lalu, tidak tepat.
Narasi itu muncul di media sosial ketika desakan kepada Presiden Prabowo Subianto agar membuka pintu bagi bantuan dari dunia internasional, menguat. Sebab, skala kerusakannya lebih besar dibanding tsunami 2004 yang menghantam Aceh dan sebagian Sumatra Utara.
