Dampak Perang Timur Tengah, Tiga Negara ASEAN Terapkan WFH
- Lonjakan harga minyak akibat konflik Timur Tengah mendorong Filipina, Thailand, dan Vietnam menerapkan kebijakan penghematan energi untuk menjaga pasokan dan stabilitas ekonomi domestik.
- Filipina memberlakukan sistem kerja empat hari, pembatasan perjalanan dinas, serta target pengurangan konsumsi listrik dan bahan bakar hingga 20 persen bagi lembaga pemerintah.
- Thailand dan Vietnam mendorong kerja dari rumah; Thailand menahan ekspor minyak dan membatasi harga solar, sementara Vietnam menghapus bea impor minyak serta menghadapi lonjakan harga bahan bakar.
Jakarta, IDN Times - Sejumlah negara di Asia Tenggara mulai menerapkan berbagai kebijakan penghematan energi menyusul lonjakan harga minyak dunia yang dipicu konflik di Timur Tengah. Filipina, Thailand, dan Vietnam menjadi beberapa negara yang mengambil langkah cepat untuk mengurangi konsumsi energi serta menjaga stabilitas pasokan bahan bakar.
Pemerintah di negara-negara tersebut mengeluarkan berbagai kebijakan mulai dari pengurangan hari kerja, penerapan kerja dari rumah, hingga pembatasan perjalanan dinas. Kebijakan ini dilakukan sebagai respons terhadap gangguan pasokan minyak global akibat konflik di kawasan Timur Tengah.
Lonjakan harga energi serta ketidakpastian distribusi bahan bakar menjadi perhatian serius bagi negara-negara yang bergantung pada impor energi. Pemerintah pun berupaya memastikan pasokan tetap tersedia sambil menekan konsumsi energi.
Langkah-langkah tersebut juga bertujuan mengurangi tekanan terhadap ekonomi domestik yang berpotensi terdampak kenaikan harga bahan bakar.
1. Filipina terapkan empat hari kerja
Di Filipina, Presiden Ferdinand Marcos Jr mengumumkan kebijakan sementara, berupa penerapan empat hari kerja bagi sebagian pegawai pemerintah. Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi sektor layanan darurat dan pelayanan publik penting seperti kepolisian, pemadam kebakaran, serta kantor yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat.
“Selain itu, saya memerintahkan semua lembaga pemerintah untuk menghemat dan mengurangi konsumsi listrik dan bahan bakar sebesar 10–20 persen,” kata Marcos seperti dikutip dari Inquirer.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 114 dan sejalan dengan Surat Edaran Komisi Layanan Sipil Filipina Nomor 6 tahun 2022 yang telah diperbarui melalui Surat Edaran Nomor 1 tahun 2025. Aturan tersebut akan tetap berlaku hingga dicabut atau dihentikan lebih awal oleh presiden.
Dalam surat edaran itu juga disebutkan bahwa setiap lembaga pemerintah harus menyusun pedoman internal untuk memastikan sistem pengawasan berjalan baik.
“Semua lembaga diperintahkan untuk menyusun pedoman internal untuk memastikan pemantauan dan dokumentasi yang tepat, termasuk verifikasi kehadiran, standar kinerja, dan mekanisme pemantauan, sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan ketentuan CSC yang berlaku,” demikian bunyi surat edaran tersebut.
Pemerintah Filipina juga sementara melarang perjalanan dinas dan kegiatan yang dianggap tidak penting, termasuk rapat yang masih dapat dilakukan di dalam kantor. Selain itu, pemerintah sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keamanan warga Filipina yang terdampak konflik di Timur Tengah.
2. Thailand dorong kerja dari rumah
Pemerintah Thailand juga mengambil langkah penghematan energi dengan mendorong pegawai pemerintah bekerja dari rumah jika memungkinkan. Otoritas setempat meminta kantor-kantor pemerintah mengurangi konsumsi listrik dengan mengatur suhu pendingin udara hingga 26 derajat Celsius.
“Pemerintah ingin semua sektor menggunakan sumber daya dengan bijak dan efektif,” kata pemerintah Thailand dalam sebuah pernyataan.
Selain itu, para pejabat juga diminta menghindari perjalanan ke luar negeri untuk sementara waktu.
Thailand sebelumnya menyatakan telah mengamankan pasokan minyak nasional untuk dua bulan ke depan. Namun, pemerintah memutuskan menangguhkan ekspor minyak guna menjaga cadangan energi dalam negeri.
Pemerintah juga menetapkan batas harga solar di bawah 30 baht per liter selama periode 15 hari sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga bahan bakar.
3. Vietnam hadapi lonjakan harga bahan bakar dan anjurkan WFH
Di Vietnam, pemerintah mengambil langkah dengan menghapus bea masuk untuk berbagai produk minyak bumi impor. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada Senin (9/3) dan direncanakan berlangsung hingga akhir April guna mencegah kekurangan bahan bakar serta menstabilkan pasar domestik.
Kementerian Perdagangan Vietnam juga meminta perusahaan-perusahaan lokal mendorong karyawan mereka bekerja dari rumah sebagai bagian dari upaya penghematan energi. Pemerintah Vietnam menyebut negara tersebut termasuk yang paling terdampak oleh gangguan pasokan bahan bakar akibat konflik di Timur Tengah karena ketergantungannya pada impor energi dari kawasan tersebut.
Selain mendorong kerja dari rumah, pemerintah juga mengimbau masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum, bersepeda, atau berbagi kendaraan.
Perdana Menteri Pham Minh Minh bahkan melakukan pembicaraan melalui telepon dengan para pemimpin Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab untuk memastikan pasokan minyak dan bahan bakar bagi Vietnam. Meski sejauh ini Vietnam berhasil menghindari kekurangan bahan bakar secara luas, tekanan terhadap pasar energi mulai terasa.
Data dari perusahaan bahan bakar Petrolimex menunjukkan harga bensin di Vietnam naik 32 persen, solar meningkat 56 persen, dan minyak tanah melonjak hingga 80 persen sejak akhir bulan lalu. Kenaikan harga tersebut memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar di ibu kota Hanoi.
Seorang warga bernama Tuan mengaku harus menunggu hampir satu jam untuk mengisi bahan bakar sepeda motornya.
“Saya masih punya cukup bensin untuk mengendarai sepeda motor saya hari ini, tetapi saya pasti harus mengisinya malam ini. Lalu saya harus mengantre lagi malam ini?” ujarnya.
Media pemerintah juga melaporkan bahwa puluhan SPBU kecil terpaksa tutup sementara atau mempersingkat jam operasional karena persediaan bahan bakar yang mulai menipis.
