Dubes Korut di PBB: Tak Ada Kompromi soal Pertahanan Diri
- Korut menegaskan program nuklirnya hanya untuk mempertahankan diri, menolak tawar-menawar hak membela diri yang sah.
- Kritik terhadap AS dan Korea Selatan atas latihan militer gabungan, serta penolakan perundingan tanpa prasyarat dengan pemerintahan Biden.
- Penilaian Korut terhadap pemilihan presiden AS dan potensi pengaruh terhadap kebijakan Washington dalam menghadapi Pyongyang.
Jakarta, IDN Times - Korea Utara (Korut) mengatakan bahwa tidak akan pernah tawar-menawar atas hak mempertahankan diri, yang mana pihaknya menegaskan kembali program senjata nuklirnya 'hanya dibuat dan ada untuk mempertahankan diri'. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Duta Besar (Dubes) Korut, Kim Song, dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York pada 30 September.
Kim juga menyebut kegiatan militer Korut sebagai 'pelaksanaan hak membela diri yang sah oleh negara berdaulat, yang tidak membahayakan siapa pun'. Pihaknya juga mengecam Amerika Serikat (AS) yang menggambarkan kegiatannya sebagai ancaman dan provokasi.
"Jika menyangkut hak untuk membela diri, hak yang sah dari sebuah negara berdaulat, kita tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Jika menyangkut prestise nasional, kami tidak akan pernah tawar-menawar dengan siapa pun karena hal itu diperoleh melalui perjuangan berdarah seluruh rakyat Korea," ujarnya, dikutip dari Yonhap pada Selasa (1/10/2024).
1. Korut juga mengkritik latihan militer gabungan AS-Korsel
Pyongyang membenarkan program nuklir negaranya sebagai tindakan defensif dan mengkritik operasi badan penangkal nuklir utama Korea Selatan (Korsel) - AS, yang disebut Kelompok Konsultatif Nuklir (NCG).
Dubes Korut juga memperhatikan bahwa lanskap keamanan Semenanjung Korea menjadi jauh lebih akut karena Washington-Seoul telah mengadakan latihan militer gabungan kedua negara yang rutin dilakukan.
"Dalam situasi seperti itu, merupakan suatu keharusan bagi Korut untuk menjalankan hak kedaulatannya dengan mempertahankan kekuatan yang besar, yang mampu mempertahankan kepentingan keamanan nasional dan menjamin pembangunan yang damai," kata Dubes Kim.
2. Dubes Kim menegaskan Korut sebagai negara dengan senjata nuklir
Kim juga menyoroti tentang siapa pun yang memenangkan Gedung Putih dalam pemilihan presiden AS pada November, Pyongyang hanya akan berurusan dengan entitas negara yang disebut AS, bukan hanya pemerintahannya.
"Demikian juga, pemerintahan AS mana pun harus menghadapi Korut yang berbeda dengan apa yang biasa diperkirakan Washington," ungkapnya.
Pernyataan Kim tersebut secara tidak langsung menegaskan agar pemerintahan AS di masa depan menerima Korut sebagai negara dengan senjata nuklir, mengingat Pyongyang telah menggandakan program nuklir dan rudal balistiknya di bawah kepemimpinan Kim Jong Un.
Hal ini semakin meredupkan prospek dimulainya kembali perundingan nuklir yang serius antara Washington-Pyongyang yang telah terhenti sejak KTT pada Februari 2019 di Hanoi, Vietnam, yang berakhir tanpa kesepakatan. Pemerintahan Biden telah menawarkan untuk berbicara dengan Korut 'tanpa prasyarat', akan tetapi Pyongyang hingga kini belum merespons tawaran tersebut.
3. Apakah presiden terpilih AS akan mempengaruhi arah kebijakan Washington-Pyongyang?
Para pengamat menilai Korut telah dengan hati-hati mengamati perkembangan selama musim pemilu AS. Sebab, siapapun yang memenangkan Gedung Putih akan mempengaruhi arah kebijakan Washington.
Disebutkan, jika Kamala Harris terpilih, maka diperkirakan fokusnya akan pada penguatan jaringan aliansi dan kemitraan Amerika untuk melawan ancaman Pyongyang. Sementara, jika Donald Trump kembali ke Gedung Putih, hal tersebut diperkirakan dapat menghidupkan kembali diplomasi pribadinya dengan Kim Jon Un dalam memulai kembali keterlibatan diplomatik antara kedua negara.
Pada September, Korut untuk pertama kalinya melaporkan kepada publik bahwa pemimpinnya Kim Jong Un telah memeriksa fasilitas pengayaan uranium. Tujuan dari tindakan tersebut kemungkinan untuk menunjukkan bahwa Pyongyang berencana untuk lebih memajukan program pengembangan nuklirnya, NHK News melaporkan.
