Empat Fakta Penangkapan Presiden Korsel Terkait Peringatan Darurat
Jakarta, IDN Times - Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, ditangkap penyidik Korsel dari kediaman kepresidenan, untuk diperiksa terkait peringatan darurat militer pada Desember lalu.
Penangkapan Yoon adalah upaya kedua. Peristiwa ini menandai pertama kalinya kepala negara Korsel dimakzulkan dan ditangkap otoritas hukum.
“Perintah penangkapan Yoon telah dilaksanakan pada pukul 10.33 waktu setempat,” demikian dinyatakan Badan Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi Korsel (CIO) dikutip ANTARA, Rabu (15/1/2025).
1. Yoin dibawa ke kantor CIO dan ditahan usai diperiksa
Rombongan kendaraan yang mengangkut Yoon berangkat dari kompleks kepresidenan di Seoul tengah, ke kantor CIO di Gwacheon Selatan Seoul.
Yoon kemudian keluar dari mobil dan memasuki kantor CIO untuk diperiksa. Para penyidik mengajukan perintah untuk penahanan dalam 48 jam. Yoon disebut akan ditahan di penjara Uiwang, dekat kantor CIO usai diperiksa.
2. Yoon didakwa atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan
Yoon yang dimakzulkan Majelis Nasional pada 14 Desember 2024, didakwa atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Ia dituduh memerintahkan mobilisasi militer ke Gedung Majelis Nasional, setelah menyatakan darurat militer pada 3 Desember 2024 demi menghalangi anggota parlemen mencabut pernyataan darurat itu.
3. Tak ada bentrokan fisik saat penangkapan
Yoon menyatakan, deklarasi darurat militernya adalah tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk memperingatkan partai oposisi menghentikan apa yang ia sebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan legislatif.
Dalam rekaman video yang dirilis usai penangkapannya, Yoon tetap melawan. Sembari menyebut penyelidikannya adalah ilegal, ia menyatakan keputusannya hadir dalam pemeriksaan CIO hanyalah untuk mencegah pertumpahan darah.
Penahanan Yoon berlangsung setelah negosiasi antara penyidik dengan perwakilan pihak Yoon, mengenai cara-cara melakukan penahanan dan membawanya untuk diperiksa.
"Tak seperti saat percobaan pertama kami, kini tak ada personel maupun staf Dinas Keamanan Presiden yang menolak pelaksanaan (perintah penangkapan)," ucap seorang pejabat CIO.
"Tak ada bentrokan fisik yang terjadi hari ini," lanjut dia.
4. Akses ke rumah Yoon diblokade
Karena personel pengamanan presiden memblokade jalur masuk kediaman kepresidenan di Seoul tengah yang masih dihuni Yoon dengan kendaraan, para penyidik terpaksa menggunakan tangga supaya bisa masuk.
Sejumlah anggota parlemen dari Partai Kuasa Rakyat (PPP), partai pendukung Yoon, dan pengacara pribadinya juga memblokade akses masuk kediaman Yoon.
Karena blokade itu, sejumlah penyidik bahkan berupaya memasuki kompleks kediaman kepresidenan melalui jalur pendakian yang ada di dekat lokasi.
"Ini bukannya penegakan hukum yang adil," kata salah seorang pengacara Yoon, Yun Gap-geun, yang menganggap upaya penyidikan tersebut ilegal.
Kepolisian juga mengerahkan 3 ribu personel demi membuka akses masuk kediaman kepresidenan, sehingga sempat terjadi bentrokan antara penyidik dengan pendukung Yoon yang membentuk blokade.
