Filipina Sahkan UU Pertahanan untuk Dorong Industri Militer Lokal
- Presiden Filipina menandatangani Undang-Undang Republik No 12024 untuk mengembangkan industri pertahanan lokal.
- UU ini memberikan preferensi pada perusahaan milik warga Filipina dalam pengembangan material pertahanan, termasuk teknologi militer dan senjata.
- UU baru ini menawarkan insentif bagi perusahaan pertahanan lokal, seperti keringanan pajak dan pembiayaan pemerintah, untuk mendorong investasi di sektor pertahanan.
Jakarta, IDN Times - Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr menandatangani undang-undang pertahanan swadaya baru pada Selasa (8/10/2024). UU yang dikenal sebagai Undang-Undang Republik (RA) No 12024 ini merupakan legislasi pemerintahan Marcos yang bertujuan mengembangkan industri pertahanan Filipina.
Pengesahan UU ini menjadi langkah strategis bagi Manila untuk mendorong produksi peralatan pertahanan lokal. Hal tersebut dilakukan guna mengurangi ketergantungan pada impor dan menciptakan peralatan yang lebih sesuai dengan tantangan keamanan negara.
"Ini adalah langkah logis bagi negara yang berada di tengah pergeseran dan gejolak geopolitik. Inti dari undang-undang ini adalah menumbuhkan industri pertahanan nasional yang kuat dan berkelanjutan," ujar Marcos, dikutip dari Reuters.
1. Filipina ingin produksi alat pertahanan yang lebih sesuai kebutuhannya
Berdasarkan UU baru ini, Departemen Pertahanan Nasional Filipina ditugaskan untuk merumuskan dan menerapkan Program Postur Pertahanan Swadaya. Program tersebut akan memberikan preferensi pada perusahaan milik warga Filipina dalam pengembangan, pelayanan, dan pengoperasian material di negara tersebut.
Cakupan UU ini meliputi pengembangan teknologi militer, senjata dan amunisi, pelatihan tempur, sistem senjata, lapis baja, serta berbagai peralatan dan material militer lainnya. Marcos menegaskan bahwa UU ini akan memprioritaskan produksi alat pertahanan kritis di dalam negeri, mulai dari senjata ringan, kendaraan taktis hingga sistem lain yang lebih canggih.
"Kami akan memprioritaskan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan sistem yang memenuhi kebutuhan unik kami. Hal ini penting agar kami tetap selangkah lebih maju dari ancaman yang berkembang, terutama ancaman asimetris yang mungkin tidak sepenuhnya dapat ditangani oleh sistem tradisional," jelas Marcos.
2. Pemerintah Filipina akan beri insentif untuk perusahaan pertahanan lokal
Untuk mendorong investasi di sektor pertahanan, UU baru ini menawarkan berbagai insentif. Mulai dari keringanan pajak hingga pembiayaan yang didukung pemerintah. Perusahaan pertahanan lokal akan dibebaskan dari pajak pendapatan nasional, pajak pertambahan nilai, dan bea masuk atas impor pasokan yang diperlukan untuk produksi.
Dilansir dari Inquirer, UU ini juga menghapus persyaratan Kontrak Tunggal Terbesar yang Diselesaikan. Pemerintah juga menghilangkan kewajiban bahwa produk harus digunakan oleh setidaknya dua militer asing sebelum Filipina dapat membelinya. Ketua DPR Ferdinand Martin Romualdez menyatakan optimismenya bahwa UU ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
"UU ini tidak hanya akan memperkuat keamanan kita, tetapi juga membuka peluang bagi industri kita untuk tumbuh dan berinovasi," ujarnya.
Romualdez menambahkan, revitalisasi industri pertahanan lokal akan menciptakan lapangan kerja, memajukan inovasi teknologi, dan menumbuhkan budaya kemandirian dalam sektor pertahanan. UU ini juga membuka peluang untuk inovasi di bidang kecerdasan buatan, robotika, dan pertahanan siber.
3. Filipina siapkan Rp548 triliun untuk tingkatkan pertahanan
UU pertahanan swadaya ini dianggap melengkapi Konsep Pertahanan Kepulauan Komprehensif yang baru-baru ini diadopsi Filipina. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan, serta melindungi kepentingan maritim negara.
"Pengesahan dan penandatanganan undang-undang ini mengirimkan pesan kuat bahwa kami serius dalam melindungi kedaulatan dan mengamankan masa depan kami," tegas Romualdez.
Saat ini, Filipina memiliki industri pertahanan yang relatif kecil, hanya mampu memproduksi senjata ringan dan amunisi. Oleh karena itu, UU baru ini diharapkan dapat mendorong modernisasi militer negara dengan meningkatkan kemampuan industri pertahanan lokal.
Untuk mendukung upaya tersebut, Filipina telah mengalokasikan dana sebesar 35 miliar dolar AS (sekitar Rp548 triliun) untuk peningkatan militer. Dana tersebut akan disebarkan selama satu dekade ke depan.
Keputusan ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan. Akhir-akhir ini, Filipina kerap menghadapi konfrontasi laut dan udara dengan China atas wilayah yang diperebutkan di perairan yang dikenal sibuk tersebut.
