ICC Tolak Permintaan Banding Mongolia atas Kegagalan Tangkap Putin
Jakarta, IDN Times - International Criminal Court (ICC), pada Jumat (29/11/2024), menolak permintaan banding Mongolia atas keputusan yang mengatakan negara tersebut melanggar kewajibannya karena gagal menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin saat berkunjung.
Pada awal September, Putin berada di negara Asia Timur tersebut, meskipun ada surat perintah penangkapan yang dikeluarkan terhadapnya oleh pengadilan yang berpusat di Den Haag. Putin dituduh melakukan kejahatan perang di Ukraina sejak invasinya pada Februari 2022.
1. Seputar pengajuan banding Mongolia ke ICC
The Straits Times melaporkan, ICC pada akhir Oktober menyebut Mongolia gagal menangkap Putin dan mengatakan bahwa masalah itu akan dirujuk ke badan pengawasnya untuk ditindaklanjuti, yakni Majelis Negara-negara Pihak (ASP).
Beberapa hari kemudian, Ulaanbaatar menyuarakan cuti untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut dan juga meminta agar dua hakim didiskualifikasi. Pihaknya juga meminta pengadilan untuk menunda keputusan banding sampai ada keputusan mengenai posisi para hakim. Akan tetapi, pengadilan menolak permintaan Mongolia pada 29 November 2024.
Para hakim menyatakan bahwa keputusan dan rujukannya ke ASP tidak dapat diajukan banding. Sebab, hal tersebut bukan merupakan 'keputusan formal pengadilan mengenai manfaat atau masalah prosedural dari kasus tersebut, melainkan penilaian kepatuhan terkait kewajiban untuk bekerja sama dengan Pengadilan'.
Statuta Roma, perjanjian pendirian pengadilan yang ditandatangani oleh 124 negara anggota, mewajibkan negara-negara untuk menangkap tersangka yang dicari.
2. Putin diduga ldeportasi ilegal terhadap anak-anak Ukraina
ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin pada Maret 2023. Ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa Putin bertanggung jawab atas kejahatan perang berupa deportasi ilegal kepada anak-anak Ukraina ke Rusia.
Kiev mengatakan ribuan anak Ukraina dideportasi secara paksa dari panti asuhan dan lembaga negara lainnya setelah pasukan Rusia menguasai sebagian besar wilayah negara itu dalam invasi pada tahun 2022. Namun, Moskow mengklaim bahwa pemindahan sejumlah anak dari wilayah yang dekat dengan pertempuran demi perlindungan mereka sendiri.
Kremlin telah menolak surat perintah penangkapan itu yang dianggap tidak memiliki konsekuensi apapun. Perjalanan Putin ke Mongolia tersebut merupakan perjalanan pertamanya dalam 18 bulan sejak surat perintah itu dikeluarkan.
3. Seputar kunjungan Putin di Mongolia
Pada 3 September, Putin bertemu dengan Presiden Mongolia Ukhna Khurelsukh dengan disambut karpet merah dan barisan kehormatan di bandara internasional Ulaanbaatar, saat ia tiba dari wilayah Tyva, Rusia.
Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin dilaporkan menandatangani kesepakatan mengenai pasokan bahan bakar penerbangan ke Ulaanbaatar dan studi kelayakan, serta pekerjaan renovasi pada pembangkit listrik Mongolia. Putin juga menjelaskan rencana untuk menghubungkan kedua negara dengan lebih baik melalui kereta api.
Seorang juru bicara pemerintah mengatakan, Mongolia tidak dapat menahan Putin karena negara itu bergantung pada energi. Mongolia mengimpor 95 persen produk minyak bumi dan lebih dari 20 persen listriknya dari negara-negara tetangga terdekatnya. Bagi Mongolia, pasokan tersebut sangat penting bagi kelangsungan hidup negaranya.
"Mongolia selalu menjaga kebijakan netralitas dalam sebuah hubungan diplomatiknya, sebagaimana dibuktikan oleh pernyataan resmi kami hingga saat ini," kata juru bicara pemerintah tersebut, dikutip dari Radio Free Europe/Radio Liberty.
