Menteri HAM: Latihan Militer Calon Manajer Kopdes Tak Relevan
- Natalius Pigai menilai latihan dasar militer bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih tidak relevan karena yang dibutuhkan adalah pembentukan mental dan karakter kerja, bukan pelatihan fisik.
- Pigai menegaskan pelatihan harus mencakup tiga aspek utama: knowledge, skills, dan attitude, dengan fokus pada moral, disiplin, tanggung jawab, serta etos kerja tanpa unsur militeristik.
- Meskipun tidak meminta penghentian program yang berjalan, Pigai mendorong evaluasi agar pelatihan sesuai standar HAM dan menekankan pentingnya pendidikan mental dibanding latihan fisik ala militer.
Jakarta, IDN Times - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menilai latihan dasar militer (latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak relevan. Menurut dia, yang dibutuhkan dalam pembentukan calon pengelola koperasi adalah pendidikan mental dan karakter kerja, bukan pelatihan fisik bergaya militer.
"Oleh karena itulah, yang diinginkan, diharapkan ke depan itu bukan pendidikan fisik, tapi pendidikan mental yang mental militer. Mental militer itu adalah, rajin, tanggung jawab, cekatan, kerja cepat, kerja objektif, antikorupsi, disiplin tinggi. Sebenarnya yang dibutuhkan tuh di situ. Bukan persoalan pelatihan seperti semi militer atau militer sekolah-sekolah pendidikan dasar militer. Saya pikir itu tidak terlalu penting," kata dia, Senin (29/6/2026).
1. Harus cakup tiga aspek utama
Pigai menjelaskan, pelatihan bagi calon manajer KDMP tetap harus mencakup tiga aspek utama, yakni knowledge, skills, dan attitude. Aspek attitude yang dimaksud adalah pembentukan mental, moral, disiplin, tanggung jawab, objektivitas, dan etos kerja, bukan pendidikan fisik ala militer.
"Pendidikan pelatihan itu, ada tiga aspek utama yang dididik. Pertama adalah knowledge. Knowledge oke, kita setuju knowledge. Pendidikan knowledge. Kedua pendidikan skills, keterampilan. Oke, kita setuju. Tapi ada perdebatan di mental, pendidikan mental, attitude. Jadi knowledge, skills, attitude. Attitude itulah yang mungkin menjadi perdebatan," kata dia.
"Kenapa attitude ini perlu? Attitude ini kan bicara tentang mental dan moral. Moral itu terkait dengan hubungan transendental antara manusia dengan Tuhan, baik dan buruk. Nah, mental itu terkait dengan disiplin, rajin, tanggung jawab, objektif, imparsial, cekatan, nah itu mental," kata dia.
2. Calon manajer KDMP bukan mau berperang
Oleh karena itu, kata dia, latihan dasar militer tidak relevan diterapkan dalam program pembentukan calon manajer KDMP. Dengan demikian, menurut dia mental seperti militer yang harus dibentuk, bukan latihan fisik seperti militer
"Nah, itu sebenarnya. Bukan militernya. Bukan pelatihan militernya. Bukan angkat senjatanya. Bukan! Ini bukan untuk mau perang. Memang kalaupun juga mereka itu dipersiapkan untuk ada cadangan masa yang akan datang, ya, janganlah ya! Saya pikir saya dalam konteks Koperasi Desa, KDMP itu. KDMP itu mungkin persoalan untuk pelatihan fisik yang bersifat militer, latihan dasar militernya itu sebaiknya tidak boleh. Ditiadakan, sebaiknya," kata dia.
3. Tak minta dihentikan saat masih berjalan
Meski demikian, Pigai tidak meminta program yang sedang berjalan dihentikan. Dia menekankan, pemerintah perlu melakukan evaluasi agar pelaksanaan pelatihan memenuhi standar hak asasi manusia.
"Kan saya bilang evaluasi. Program yang sedang berjalan itu evaluasi. On going process to achieving of human rights standard. Jadi sedang proses menuju standar-standar yang paling tertinggi dalam konteks hak asasi manusia. Sedang dalam proses itu, harus dilakukan evaluasi. Untuk itulah, rekomendasi saya, pendidikan fisik militer sebaiknya diusahakan tidak boleh. Tapi mental dan karakter kerja seperti disiplin, rajin, cekatan, tanggung jawab, boleh," kata dia.
Pigai menambahkan, nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran, dan kerja cepat tetap dapat diterapkan tanpa harus mengadopsi latihan dasar militer. Menurut dia, yang perlu diambil adalah karakter kerja, bukan praktik pelatihan militernya.
