Indonesia-Vietnam Bahas Konsensus ASEAN untuk Myanmar

Lima Poin Konsensus untuk Myanmar juga menjadi topik kedua menteri luar negeri. Indonesia dan Vietnam sepakat pentingnya implementasi dari konsensus tersebut.

“Kami menyepakati pentingnya implementasi penuh dari lima poin konsensus karena akan membuka jalan bagi rekonsiliasi nasional, serta mengembalikan demokrasi di Myanmar,” kata Menlu Retno, dalam pernyataan pers daring, Rabu (20/7/2022).

“Di tengah masa yang penuh tantangan ini, menjadi semakin penting bagi ASEAN untuk berkontribusi pada perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan,” lanjut dia.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Vietnam, Bui Thanh Son menyampaikan dukungan penuh Vietnam untuk keketuaan ASEAN, tahun depan.

“Kami mendukung penuh keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023 dan kami juga mengucapkan selamat atas presidensi Indonesia di G20 yang berjalan lancar sampai hari ini,” ujar Bui.

Menanggapi dukungan Bui, Menlu Retno kembali menegaskan pentingnya menjaga relevansi ASEAN baik bagi rakyatnya maupun bagi dunia.

Sementara itu, sejak dibentuk pada 24 April 2021, hingga saat ini belum dirasa ada kemajuan dari Lima Poin Konsensus untuk perdamaian Myanmar usai kudeta. Tahun lalu, sepuluh pemimpin negara ASEAN, termasuk pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing menyepakai Lima Poin Konsensus tersebut.

Konsensus ini menyerukan diakhirinya kekerasan, dialog antara pihak-pihak yang difasilitasi oleh ASEAN, pemberian bantuan kemanusiaan oleh ASEAN, dan kunjungan delegasi ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan pihak-pihak terkait.

Memegang keketuaan ASEAN tahun ini, Kamboja meminta pengampunan untuk Suu Kyi. Pasalnya, Suu Kyi cukup memiliki peran penting untuk mengembalikan kondisi Myanmar kembali seperti sediakala.

Namun, kunjungan terakhir oleh Menlu Kamboja ke Naypyitaw untuk bertemu Aung San Suu Kyi pun gagal dan tak membuahkan hasil.