Bahas Diplomasi RI hingga BoP, Cak Imin: Yang Sinis Itu Gak Paham
- Cak Imin menegaskan seluruh diplomasi dan kerja sama luar negeri Indonesia, termasuk dengan Amerika Serikat, semata-mata untuk memperkuat kepentingan serta kekuatan nasional.
- Ia menilai pandangan sinis publik terhadap kerja sama RI–AS muncul karena kurang memahami kerangka besar strategi pemerintah menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Di sisi lain, muncul desakan dari sejumlah tokoh dan ormas agar Indonesia keluar dari Board of Peace karena dinilai tak lagi sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan bahwa seluruh langkah diplomasi Indonesia, termasuk keterlibatan dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) dilakukan semata-mata untuk kepentingan nasional.
Menurut Cak Imin, berbagai kebijakan luar negeri yang dijalankan pemerintah, baik dalam bentuk diplomasi perdamaian, kerja sama bilateral, maupun kerja sama multilateral dengan sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat (AS) memiliki tujuan utama menjaga kekuatan nasional Indonesia.
“Mau peran perdamaian yang diambil oleh Pak Presiden, mau diplomasi yang digunakan semua, maupun kerja sama bilateral, multilateral, semua ini adalah untuk kepentingan nasional. The first, tujuan utama adalah untuk kepentingan nasional," kata Cak Imin saat ditemui di GBK, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
1. Akui masih banyak publik sinis karena tidak paham kerangkanya
Cak Imin menilai masih ada pihak yang memandang sinis terhadap hasil kerja sama Indonesia dengan Amerika Serikat. Namun, menurut dia, pandangan tersebut muncul karena kurang memahami kerangka besar kebijakan pemerintah.
Padahal, berbagai inisiatif seperti diplomasi perdamaian yang dilakukan Presiden hingga penguatan hubungan ekonomi dengan negara lain merupakan bagian dari strategi menjaga stabilitas dan pertumbuhan nasional.
“Kalau ada sinis terhadap hasil kerja sama Indonesia-Amerika misalnya, mereka nggak paham bahwa ini adalah dalam kerangka menjaga kekuatan nasional kita sendiri,” kata dia.
2. Kerja sama multilateral demi dongkrak ekonomi nasional
Cak Imin menegaskan bahwa kerja sama internasional sangat penting untuk menjaga pertumbuhan industri dalam negeri serta memperkuat kinerja ekspor Indonesia.
Melalui hubungan perdagangan yang baik dengan berbagai negara, pemerintah berharap industri nasional dapat terus berkembang dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
“Agar industri kita tetap tumbuh, ekspor kita baik, hubungan perdagangan menguntungkan. Nah, itu yang paling penting," kata dia.
3. Muncul desakan Indonesia keluar BoP
Belakangan muncul desakan agar Indonesia keluar dari keanggotaan Board of Peace, menyusul eskalasi antara Iran, Israel, dan AS. Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW) mendorong Presiden Prabowo untuk mempertimbangkan kembali untuk keluar dari BoP karena organisasi tersebut sudah tidak sesuai dengan semangat awal pendiriannya, yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia.
Di sisi lain, kata dia, sudah banyak petisi dari organisasi kemasyarakatan yang mendesak agar Indonesia keluar dari keanggotaan BoP.
"Jadi saya kira beliau sangat sangat sangat baik untuk mempertimbangkan dengan serius, bahkan sudah lebih dari 64 tokoh, 60 ormas gitu ya yang kemudian juga menandatangani petisi untuk agar Indonesia keluar dari BoP," kata HNW di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Desakan yang sama juga dilontarkan Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin yang menilai, Indonesia sebaiknya segera keluar dari keanggotaan BoP. Ia menilai, keputusan tetap berada dalam BoP berpotensi membahayakan integritas politik luar negeri Indonesia di mata dunia serta menyimpang dari prinsip konstitusional politik luar negeri bebas aktif.
“Indonesia sudah terlanjur masuk ke dalam BoP. Namun daripada berlarut-larut dan menimbulkan persoalan yang lebih besar, sebaiknya pemerintah segera mengambil langkah untuk keluar. Ini penting demi menjaga konsistensi prinsip bebas aktif yang menjadi amanat konstitusi kita,” ujar TB Hasanuddin, kepada wartawan, Selasa (3/3/2026).
