Jelang Pemilu, Presiden Sementara Peru Dimakzulkan karena Dugaan Korupsi
- Jeri diduga melakukan pertemuan rahasia dengan eksekutif China yang terlibat dalam operasi pembalakan liar.
- Penyelidikan awal difokuskan pada dugaan praktik korupsi dan perdagangan pengaruh terkait pertemuan tersebut.
- Konstitusi Peru memuat klausul yang memungkinkan presiden diberhentikan jika dianggap “tidak cakap secara moral”.
Jakarta, IDN Times - Kongres Peru memutuskan untuk memberhentikan Presiden interim Jose Jeri dari jabatannya di tengah tuduhan korupsi. Keputusan ini memperpanjang ketidakstabilan politik negara tersebut, hanya beberapa pekan sebelum pemilihan presiden dan legislatif pada April mendatang.
Jeri tengah menjalani penyelidikan awal atas dugaan korupsi dan perdagangan pengaruh yang berkaitan dengan serangkaian pertemuan tertutup dengan dua eksekutif asal China.
Dengan 75 suara setuju, 24 menolak, dan tiga abstain, parlemen mencopot Jeri dari jabatan yang baru ia emban sejak 10 Oktober, ketika pendahulunya Dina Boluarte diberhentikan di tengah gelombang kejahatan yang melanda negara itu.
Pemberhentian ini menjadi bab terbaru dari krisis politik berkepanjangan di Peru, yang telah memiliki tujuh presiden sejak 2016, dan kini bersiap menghadapi pemilu di tengah kemarahan publik atas lonjakan kejahatan dan kekerasan.
1. Tuduhan pertemuan rahasia dengan eksekutif China
Kasus yang menjerat Jeri bermula dari laporan yang bocor mengenai pertemuan rahasia pada Desember dengan dua eksekutif asal China. Salah satu dari mereka diketahui memiliki kontrak aktif dengan pemerintah, sementara yang lainnya sedang diselidiki atas dugaan keterlibatan dalam operasi pembalakan liar.
Penyelidikan awal difokuskan pada dugaan praktik korupsi dan perdagangan pengaruh terkait pertemuan tersebut.
Jeri membantah melakukan pelanggaran. Ia menyatakan, pertemuannya dengan para eksekutif itu bertujuan untuk mengorganisasi perayaan Peru–China. Namun, para penentangnya tetap menuduhnya terlibat korupsi.
2. Presiden berganti namun krisis terus berlanjut
Pencopotan Jeri kembali menjadi sorotan terkait dinamika politik Peru yang dalam satu dekade terakhir ditandai pergantian presiden secara cepat. Sejak 2016, negara Amerika Selatan itu telah memiliki tujuh presiden.
Para anggota parlemen semakin memiliki pengaruh besar terhadap cabang eksekutif, termasuk melalui penyelidikan korupsi yang berujung pemakzulan. Konstitusi Peru memuat klausul yang memungkinkan presiden diberhentikan jika dianggap “tidak cakap secara moral” untuk memimpin negara. Ketentuan ini ditafsirkan secara luas oleh parlemen dan telah beberapa kali digunakan untuk mencopot presiden.
Dina Boluarte, pendahulu Jeri, menjabat hampir tiga tahun dan bertahan dari protes keras yang menyebabkan puluhan demonstran tewas oleh aparat kepolisian. Namun, ia akhirnya diberhentikan dengan alasan ketidakcakapan moral, dengan anggota parlemen mengutip tingginya angka kejahatan dan skandal korupsi.
Sebelumnya, Pedro Castillo, pemimpin serikat buruh berhaluan kiri yang memenangkan pemilu presiden 2021, diberhentikan pada akhir 2022 setelah mencoba membubarkan parlemen untuk menghindari proses antikorupsi. Tahun lalu, Castillo dijatuhi hukuman 11 tahun penjara karena mencoba menggulingkan institusi negara.
3. Pemilu akan digelar April mendatang
Laman France24, Rabu (18/2/2026) melaporkan, setelah pencopotan Jeri, anggota parlemen akan memilih presiden baru dari internal mereka sendiri untuk memimpin hingga 28 Juli. Pada tanggal tersebut, presiden interim akan menyerahkan jabatan kepada pemenang pemilu presiden 12 April.
Jeri sendiri akan kembali menjalankan tugasnya sebagai anggota legislatif hingga 28 Juli, bertepatan dengan mulai bertugasnya Kongres yang baru.
Pemungutan suara untuk menentukan presiden sementara dijadwalkan berlangsung hari ini, setelah para anggota parlemen mendaftarkan kandidat mereka.
Di tengah ketidakpastian politik, perekonomian Peru relatif tetap stabil. Rasio utang publik terhadap produk domestik bruto tercatat 32 persen pada 2024, salah satu yang terendah di Amerika Latin. Pemerintah juga tetap membuka pintu bagi investasi asing, terutama di sektor pertambangan dan infrastruktur.
Menjelang pemilu, pengusaha konservatif dan mantan wali kota Lima, Rafael Lopez Aliaga, memimpin dalam persaingan yang padat. Ia bersaing dengan sejumlah tokoh lain, termasuk Keiko Fujimori, mantan anggota parlemen yang ayahnya pernah menjadi presiden Peru pada 1990-an.
Jika tidak ada kandidat yang meraih lebih dari 50 persen suara, pemilu putaran kedua akan digelar pada Juni antara dua kandidat teratas.
