Jepang Umumkan Lepas dari Keanggotaan IWC Tahun 2019

Dilansir dari The Guardian, pemerintah Jepang memutuskan untuk meninggalkan keanggotaan dari organisasi pelestarian ikan paus, IWC, pada tahun 2019 mendatang. Pasalnya, pemerintah Jepang ingin kembali melestarikan perburuan ikan paus secara komersial untuk pertama kalinya setelah 30 tahun dilarang dan langkah ini tentunya menuai kritik internasional. Armada Jepang akan memulai kembali operasi komersial pada bulan Juli 2019 mendatang seperti yang diungkapkan oleh kepala juru bicara pemerintah Jepang, Yoshihide Suga.

Suga mengatakan bahwa armada negaranya akan membatasi perburuannya di perairan teritorial Jepang dan zona ekonomi eksklusif dan ia menambahkan ekspedisi tahunannya yang kontroversial ke Samudera Selatan, yang merupakan sumber gesekan diplomatik antara Jepang dan Kanada, akan berakhir. Dia mengatakan Jepang akan secara resmi menginformasikan kepada IWC tentang keputusannya pada akhir tahun ini, yang berarti penarikan keanggotaannya ini akan berlaku mulai tanggal 30 Juni 2019 mendatang.

Pemerintah Australia melalui Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, dan Menteri Lingkungan Hidup Australia, Mellisa Price, mengatakan sangat kecewa dengan keputusan pemerintah Jepang yang menarik diri dari keanggotaan organisasi IWC. "Organisasi IWC memainkan peran penting dalam kerja sama internasional tentang konservasi paus.

"Organisasi ini adalah badan global terkemuka yang bertanggung jawab atas konservasi dan pengelolaan paus dan memimpin upaya internasional untuk mengatasi berbagai ancaman yang berkembang terhadap paus secara global, termasuk tangkapan sampingan, pemogokan kapal, keterjeratan, kebisingan, dan perburuan paus," ungkap pernyataan pemerintah Australia seperti yang dikutip dari The Guardian.

Lain lagi dengan pihak Greenpeace Jepang yang menuding pemerintah Jepang mengatur waktu pengumuman untuk menghindari kritikan. "Sudah jelas bahwa pemerintah berusaha menyelinap dalam pengumuman ini pada akhir tahun, jauh dari sorotan media internasional, tetapi dunia melihat ini sebagaimana adanya. Deklarasi hari ini tidak sesuai dengan komunitas internasional, apalagi perlindungan yang diperlukan untuk melindungi masa depan lautan kita dan makhluk-makhluk langka ini. Pemerintah Jepang harus segera bertindak untuk melestarikan ekosistem laut, daripada melanjutkan perburuan ikan paus komersial.

"Sebagai hasil dari teknologi armada modern, penangkapan ikan yang berlebihan di perairan pesisir Jepang dan daerah laut lepas telah menyebabkan menipisnya banyak spesies ikan paus. Sebagian besar populasi paus belum pulih, termasuk paus yang lebih besar seperti paus biru, paus sirip dan paus sei," ungkap pihak Greenpeace Jepang yang dikutip dari The Guardian.

Meskipun sudah bukan lagi anggota IWC, Jepang tetap mematuhi hukum internasional dibawah Konvensi PBB mengenai hukum laut. Dalam Konvensi PBB, negara-negara anggota PBB bekerja sama dalam konservasi ikan paus melalui organisasi internasional yang sesuai untuk konservasi, pengelolaan, dan studi mereka.

Jepang dapat mencoba untuk membentuk badan internasional lain jika negara tersebut berhasil mendapatkan banyak negara lain untuk mendaftar atau bergabung dengan yang sudah ada, seperti Komisi Mamalia Laut Atlantik Utara (NAMMCO) sebagai gantinya.

Para kritikus mengatakan praktek perburuan ikan paus adalah kedok untuk apa yang sebenarnya dimaksudkan untuk perburuan paus komersial. Ini berarti paus dapat diambil untuk studi ilmiah dan dagingnya kemudian dapat dijual untuk dikonsumsi. Jepang telah menangkap antara sekitar 200 dan 1.200 paus setiap tahun, mengatakan mereka sedang menyelidiki tingkat stok untuk melihat apakah paus itu terancam atau tidak.