Macron Tunjuk Francois Bayrou Jadi PM Prancis ke-4 di 2024
Jakarta, IDN Times - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengangkat Francois Bayrou sebagai Perdana Menteri pada Jumat (13/12/2024). Bayrou merupakan pemimpin partai tengah MoDem sekaligus sekutu dekat Macron sejak 2017.
Pengangkatan ini terjadi sepekan setelah Michel Barnier digulingkan melalui mosi tidak percaya parlemen. Bayrou menjadi perdana menteri keempat Prancis sepanjang 2024, rekor terbanyak sejak era Republik Kelima.
Proses pengangkatan Bayrou sempat diwarnai ketegangan. Macron bahkan mempersingkat kunjungannya ke Polandia demi menyelesaikan krisis politik ini. Melansir New York Times, Bayrou yang berusia 73 tahun pernah tiga kali mencalonkan diri sebagai presiden sebelum mendukung Macron.
1. Tantangan besar menanti PM Bayrou
Bayrou akan menghadapi ujian berat sejak hari pertama menjabat. Defisit anggaran Prancis telah mencapai 6,1 persen dari produk domestik bruto.
Pemerintahan baru harus menyusun anggaran 2025 sebelum 21 Desember. Parlemen sebelumnya telah menolak proposal anggaran Barnier yang berisi penghematan 60 miliar euro sekitar Rp1.008 triliun melalui kombinasi pemotongan anggaran dan kenaikan pajak.
"Saya sangat menyadari gunung Himalaya kesulitan yang ada di hadapan kami," ujar Bayrou dalam pidato pelantikannya, dilansir Le Monde.
RUU darurat keuangan akan dibahas Senin pekan depan. Langkah ini bertujuan mencegah lumpuhnya pemerintahan pada 1 Januari 2025. RUU tersebut memungkinkan pemerintah memungut pajak dan membayar gaji pegawai negeri meski belum ada anggaran resmi.
Bayrou juga berjanji untuk mengatasi krisis kepercayaan antara politisi dan rakyat.
2. Sikap partai oposisi terhadap PM Bayrou
Melansir The Guardian, parlemen Prancis saat ini terpecah dalam tiga kubu besar tanpa mayoritas mutlak. Kelompok tersebut terdiri dari aliansi kiri, blok tengah-konservatif, dan sayap kanan jauh. Situasi ini membuat Bayrou sulit mendapat dukungan solid.
Partai Sosialis memberi syarat agar tidak bergabung dalam mosi tidak percaya. Mereka menuntut pemerintahan Bayrou tidak memaksakan undang-undang tanpa persetujuan parlemen. Partai ini juga menolak tawaran posisi menteri.
Partai sayap kanan Rassemblement National menyatakan tidak akan langsung mengajukan mosi tidak percaya.
"Kami meminta dia melakukan hal yang tidak dilakukan pendahulunya, mendengarkan oposisi dan membangun anggaran yang masuk akal," kata Marine Le Pen dari Rassemblement National, dilansir dari CNN.
Bayrou hanya mendapat dukungan sekitar 160 anggota parlemen dari total 577 kursi. Kubu kiri keras La France Insoumise bahkan mengancam akan mengajukan mosi tidak percaya baru. Bayrou juga memiliki hubungan tidak harmonis dengan mantan presiden Prancis Nicolas Sarkozy.
3. Prancis hadapi krisis politik
Krisis politik Prancis bermula saat Macron menggelar pemilihan parlemen kilat pada Juni 2024. Pemilu tersebut menghasilkan parlemen terpecah tanpa mayoritas absolut bagi kubu manapun.
Barnier menjadi perdana menteri tersingkat sepanjang sejarah Republik Kelima Prancis. Ia hanya menjabat tiga bulan sebelum digulingkan mosi tidak percaya gabungan kubu kiri dan kanan.
"Negara kami berada dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat serius," kata Barnier kepada penerusnya.
Bayrou sendiri memiliki catatan hukum kontroversial. Pada Februari lalu, Bayrou baru terbebas dari tuduhan penggunaan dana parlemen untuk membayar asisten palsu. Jaksa penuntut telah mengajukan banding dan proses persidangan baru masih menunggu jadwal.
