Malaysia Minta Myanmar Perpanjang Gencatan Senjata Usai Gempa
- Malaysia meminta perpanjangan gencatan senjata di Myanmar pasca gempa bumi.
- Menteri Luar Negeri Malaysia menekan Myanmar agar mematuhi Konsensus Lima Poin ASEAN.
- ASEAN fokus pada deeskalasi konflik dan kekerasan di Myanmar, namun krisis kepercayaan antar pihak menjadi tantangan utama.
Jakarta, IDN Times – Malaysia meminta untuk segera memperpanjang gencatan senjata pascagempa dalam konflik Myanmar pada Minggu (25/5/2025). Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, dalam sambutan pembuka pertemuan regional ASEAN sekaligus menyerukan agar negara tersebut segera mewujudkan perdamaian.
"Kami menyerukan kepada para pemangku kepentingan di Myanmar untuk menghentikan permusuhan, serta memperpanjang dan memperluas gencatan senjata, guna memfasilitasi jalan yang panjang dan sulit menuju pemulihan, dan meringankan penderitaan rakyat Myanmar,” kata Hasan, dilansir dari Channel News Asia.
Gencatan senjata Myanmar mulai diterapkan pada akhir Maret usai bencana gempa bumi yang menewaskan 3.800 orang di negara itu. Perjanjian tersebut telah diperpanjang sebelumnya, namun akan segera berakhir pada akhir Mei.
1. Myanmar harus patuhi lima poin konsensus
Dalam kesempatan itu pula, Hasan menekan Myanmar agar tetap mematuhi Konsensus Lima Poin ASEAN. Konsensus itu terdiri dari pengiriman bantuan kemanusiaan, penghentian aksi kekerasan, diadakannya dialog inklusif, mengajukan ASEAN untuk memfasilitasi mediasi, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar.
"Satu hal yang pasti bahwa kami sepakat adalah bahwa pemerintah Myanmar harus mematuhi konsensus lima poin yang mereka sendiri sepakati sebagai salah satu penandatangan," kata Hasan.
Hasan menekankan dua poin paling penting, yakni penghentian segera permusuhan dan penunjukan utusan khusus untuk mengunjungi ibu kota Myanmar, Naypyidaw.
2. Utusan Malaysia bakal kunjungi Myanmar lagi
Hasan memastikan bahwa dirinya akan mengunjungi Naypidaw sebagai bagian dari perwakilan ASEAN pada Juni mendatang. Kunjungan itu merupakan salah satu upaya Malaysia yang kini menjabat keketuaan ASEAN.
"Kita harus menyelidiki (masalah ini) dengan kesabaran karena pihak-pihak yang bertikai sudah bertikai selama puluhan tahun," kata Hasan.
Pada April, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, juga bertemu dengan pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing di Bangkok. Dalam pertemuan itu, ia mendesak junta untuk menghormati gencatan senjata.
3. Tak mudah menghentikan konflik
Dilansir dari Al Jazeera, Hasan menilai bahwa fokus utama ASEAN saat ini adalah upaya deeskalasi konflik dan kekerasan di Myanmar. Namun upaya ini akan sangat menantang karena krisis kepercayaan di antara pihak yang berkonflik.
Di sisi lain, konflik terus meluas hingga ke perbatasan. Pengungsi kian meningkat ke negara tetangga dan kejahatan transnasional semakin marak.
Junta Myanmar telah mengumumkan rencana untuk mengadakan pemilihan umum sekitar akhir tahun. Namun pihak oposisi telah mendesak masyarakat dan partai-partai politik untuk memboikot setiap pemilihan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah militer.
Hasan mengatakan bahwa tidak ada gunanya mengadakan pemilu jika hanya ada partisipasi sebagian dari rakyat.
