Hungaria Protes Jerman Ikut Campur Urusan Negaranya
- Menteri Luar Negeri Hungaria memprotes campur tangan Jerman di dalam urusan negaranya, menyebabkan ketegangan diplomatik antara kedua negara.
- Hungaria di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Viktor Orban terus berseteru dengan Uni Eropa dan diklaim cenderung pro-Rusia serta menolak pengiriman penasehat militer ke Ukraina.
- Komisi Eropa menggugat Hungaria di pengadilan terkait kebijakan kontroversial untuk melindungi kedaulatan nasional dan membentuk Kantor Perlindungan Kedaulatan (SPO) yang berfungsi menginvestigasi rakyat dan organisasi yang diduga merusak kedaulatan negara.
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri (Menlu) Hungaria, Peter Szijjarto, memprotes Jerman yang dituding ikut campur urusan dalam negaranya. Ia pun memanggil Duta Besar (Dubes) Jerman di Budapest, Julia Gross untuk menjelaskan terkait maksud dari negaranya.
"Saya memanggil Dubes Jerman Julia Gross untuk menjelaskan pernyataannya yang tidak bisa diterima. Dia sudah mengintervensi urusan dalam negeri Hungaria dan ini adalah sebuah pelanggaran kedaulatan negara kami," tutur Szijjarto pada Kamis (3/10/2024),, dikutip RFE/RL.
Hungaria di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Viktor Orban terus berseteru dengan Uni Eropa (UE) dan diklaim cenderung pro-Rusia. Budapest juga menolak pengiriman penasehat militer ke Ukraina dalam program European Union Advisory Mission Ukraine (EUAM).
1. Dubes Jerman kritik Hungaria yang tidak lagi kredibel
Protes ini datang setelah Dubes Gross mengungkapkan kritikan atas sikap pemerintah Hungaria dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut Budapest cenderung menjauh dari rekan-rekannya di dalam UE.
"Hungaria berada pada jalur yang berlawanan dan menjauh dari rekan-rekannya di dalam UE. Sudah ada serangkaian aksi dan provokasi dari pemerintah Hungaria saat ini justru menurunkan kredibilitas negaranya sendiri," terangnya, dilansir Reuters.
Ia juga melayangkan protes terhadap pernyataan kontroversial seorang anggota parlemen Hungaria, Balazs Orban pekan lalu, yang menyebut seharusnya Ukraina tidak perlu menahan gempuran Rusia.
"Pernyataan tersebut mengejutkan semua pihak karena merusak prinsip solidaritas di antara sekutu. Saya melihat banyak orang pada malam ini yang berniat menjadi jembatan. Bersama, kami harus tetap menjalin kerja sama, bukannya dihancurkan," sambungnya.
2. Komisi Eropa menggugat Hungaria soal pendirian SPO
Pada hari yang sama, Komisi Eropa sudah menggugat Hungaria di pengadilan terkait kebijakan kontroversial untuk melindungi kedaulatan nasional. Hukum tersebut diklaim berfungsi membungkam kritik dan menargetkan organisasi non-profit (NGO).
"Setelah melakukan penilaian dari jawaban balasan otoritas Hungaria, Komisi Eropa memutuskan tetap mengidentifikasi bahwa tindakan ini adalah salah satu hal yang tidak baik dan masih belum diselesaikan hingga kini," ungkapnya, dikutip Euronews.
Pada Desember lalu, Parlemen Hungaria sudah menyetujui proposal dari PM Orban untuk membentuk Kantor Perlindungan Kedaulatan (SPO). Badan tersebut berfungsi menginvestigasi rakyat dan organisasi yang diduga merusak kedaulatan negara dan identitas konstitusional.
SPO dapat mengambil informasi dari individu maupun kelompok yang menerima pendanaan dari luar negeri dan dituding berusaha mempengaruhi pemilu dan demokrasi di negaranya.
3. Orban sebut UE mengarah kepada perang dingin dengan China
PM Orban mengatakan bahwa UE sudah mengarah kepada perang dingin di bidang ekonomi dengan China. Ia menyebut Brussels sedang mempersiapkan sebuah tarif khusus kepada mobil listrik asal China.
"Apa yang mereka lakukan saat ini kepada kita atau apa yang UE inginkan sebenarnya kepada kami adalah sebuah perang dingin di sektor ekonomi. Produk buatan UE akan semakin sulit dijual jika ekonomi dunia terbagi menjadi dua blok. Ini akan membuat ketidakjelasan," tuturnya.
Di bawah Orban, Hungaria menjadi rekan dagang dan investasi terpenting China di Eropa. Padahal, mayoritas anggota UE lainnya berusaha mengurangi ketergantungan dari bahan baku dan produk asal China.
