Menlu Sugiono: Indonesia Tak Akan Masuk Blok Eksklusif
- Menlu Sugiono menegaskan Indonesia akan tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan tidak bergabung dengan blok eksklusif di tengah rivalitas geopolitik global.
- Sugiono mendorong reformasi sistem multilateral agar lebih inklusif, adaptif, dan efektif, termasuk pembaruan tata kelola global serta reformasi Dewan Keamanan PBB.
- Keterlibatan Indonesia di BRICS, G20, ASEAN, D-8, Global South, dan proses menuju OECD menjadi strategi memperluas ruang diplomasi sekaligus memperkuat ketahanan nasional.
Jakarta, IDN Times – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan Indonesia akan terus memperkuat multilateralisme di tengah dunia yang semakin terfragmentasi dan diwarnai rivalitas geopolitik. Menurutnya, kondisi global saat ini justru membuat politik luar negeri bebas aktif semakin relevan bagi Indonesia.
Pesan tersebut disampaikan Sugiono saat memberikan pidato kunci dalam Jakarta Geopolitical Forum (JGF) ke-10 yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI di Jakarta, Rabu (9/7/2026).
Dalam pidatonya, Sugiono menekankan Indonesia tidak akan bergabung dengan blok-blok eksklusif di tengah meningkatnya persaingan antarnegara. Sebaliknya, Indonesia akan terus memperluas ruang diplomasi dan membangun jembatan kerja sama dengan berbagai pihak.
“Bebas aktif bukan berarti pasif atau netral. Indonesia tidak akan terseret ke dalam blok-blok eksklusif, tetapi akan terus membangun jembatan dan memperluas ruang strategisnya,” kata Sugiono dikutip dari rilis Kementerian Luar Negeri, Kamis (10/7/2026).
1. Sugiono: Politik bebas aktif semakin dibutuhkan
Sugiono mengatakan politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi landasan utama diplomasi Indonesia di tengah perubahan geopolitik global. Menurut dia, prinsip tersebut memberikan ruang bagi Indonesia untuk menentukan sikap secara mandiri tanpa harus berpihak pada blok kekuatan tertentu.
Di saat yang sama, Indonesia tetap aktif berkontribusi dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan ketertiban dunia melalui berbagai forum internasional.
“Bebas aktif bukan berarti pasif atau netral. Indonesia tidak akan terseret ke dalam blok-blok eksklusif, tetapi akan terus membangun jembatan dan memperluas ruang strategisnya,” ujarnya.
2. RI dorong reformasi sistem multilateral
Sugiono menilai berbagai kelemahan dalam sistem multilateral saat ini tidak boleh dijadikan alasan untuk meninggalkannya. Menurut dia, tata kelola global justru perlu diperbaiki agar lebih representatif, inklusif, adaptif, dan efektif dalam menghadapi tantangan masa depan.
Ia juga menilai sistem internasional yang dibangun setelah Perang Dunia II perlu disesuaikan dengan kondisi global saat ini.
“Tata kelola global yang dibangun pada 1945 perlu terus diperbarui agar tetap relevan dalam menghadapi realitas dunia tahun 2045,” katanya.
Sugiono menambahkan Indonesia akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar menjadi lebih transparan, demokratis, efektif, dan akuntabel.
3. BRICS, G20 hingga OECD jadi bagian strategi diplomasi RI
Dalam pidatonya, Sugiono juga menjelaskan keterlibatan Indonesia di berbagai forum internasional merupakan bagian dari upaya memperluas ruang strategis diplomasi.
Ia menyebut partisipasi Indonesia di BRICS, peran aktif di G20, kepemimpinan di ASEAN, keterlibatan di D-8 dan Global South, hingga proses aksesi menuju Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) berada dalam kerangka kebijakan luar negeri yang sama.
“Partisipasi di BRICS, peran aktif di G20, kepemimpinan di ASEAN, keterlibatan di D-8 dan dengan Global South, serta proses aksesi menuju OECD, semuanya merupakan bagian dari prinsip yang sama yaitu memperluas ruang strategis diplomasi Indonesia,” ujar Sugiono.
Menlu juga menegaskan, diplomasi Indonesia harus didukung oleh ketahanan nasional yang kuat. Menurutnya, ketahanan pangan merupakan bentuk otonomi strategis, ketahanan energi adalah bagian dari keamanan nasional, sementara sumber daya manusia dan penguasaan teknologi menjadi modal penting dalam memperkuat posisi geopolitik Indonesia. Menutup pidatonya, Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menjaga sistem multilateral.
“Multilateralisme masih dapat bekerja, tetapi tidak bisa berjalan secara autopilot,” katanya.
