Menteri Israel Ancam Mundur jika Gencatan Senjata Disetujui
Jakarta, IDN Times - Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir mengancam mundur dari kabinet PM Benjamin Netanyahu jika kesepakatan gencatan senjata Gaza disetujui. Ancaman muncul saat negosiasi pembebasan sandera antara Israel dan Hamas memasuki tahap kritis di Qatar.
Ben-Gvir mengajak Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich bergabung menentang kesepakatan tersebut. Ia menyebut kesepakatan ini akan membuat Israel tunduk dan menyerah pada Hamas.
Pengunduran diri Ben-Gvir tidak akan berdampak signifikan terhadap stabilitas pemerintahan Netanyahu. Namun, langkah ini bisa mempersulit Netanyahu mengajukan legislasi terkait kesepakatan tersebut.
1. Detail kesepakatan yang ditentang Ben-Gvir
Rancangan kesepakatan gencatan senjata Gaza mencakup beberapa poin krusial. Fase pertama akan membebaskan 33 sandera termasuk anak-anak, perempuan, laki-laki di atas 50 tahun, serta mereka yang sakit dan terluka.
Israel berkomitmen membebaskan 1.000 tahanan Palestina selama fase pertama yang direncanakan berlangsung 60 hari. Pasukan Israel juga akan melakukan penarikan bertahap dari beberapa wilayah, termasuk Koridor Netzarim.
"Kesepakatan ini menghapus pencapaian perang, tidak membebaskan semua sandera, dan mempertaruhkan nasib sandera lain yang tidak termasuk dalam kesepakatan," ujar Ben-Gvir pada Selasa (15/1/2025), dilansir dari Hareetz.
Otoritas Israel menyebut kesepakatan tersebut masih dalam tahap perumusan. Ia menyebut masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan.
2. Kemajuan negosiasi gencatan senjata Israel-Hamas
Amerika Serikat (AS), Qatar, dan Mesir berperan sebagai mediator dalam pembicaraan gencatan senjata ini. Israel diwakilkan oleh Direktur Dinas Intelijen Israel Mossad, David Barnea dan Direktur Keamanan Internal Shin Bet, Ronen Bar.
Presiden AS Joe Biden menyatakan kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera sudah dekat.
"Kesepakatan ini akan membebaskan sandera, menghentikan pertempuran, memberikan keamanan bagi Israel, dan meningkatkan bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina yang sangat menderita dalam perang ini," kata Biden, dilansir Reuters.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyebut keputusan sekarang berada di tangan Hamas. Qatar telah memberikan naskah final teks kesepakatan gencatan senjata kepada Israel dan Hamas pada Senin (13/1/2025).
Kesepakatan ini berpotensi meredakan ketegangan di Timur Tengah. Perang telah memperburuk konflik yang ada di Tepi Barat, Lebanon, Suriah, Yaman, dan Irak, serta konfrontasi Israel-Iran.
3. Pro-kontra terkait gencatan senjata
Survei menunjukkan dukungan luas publik Israel terhadap rancangan kesepakatan ini. Masyarakat Israel berharap kesepakatan tersebut dapat mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari setahun.
Namun, beberapa keluarga sandera menentang kesepakatan karena khawatir hanya sebagian sandera yang dibebaskan. Saat ini masih ada sekitar 98 sandera yang ditahan Hamas sejak serangan 7 Oktober 2023.
Smotrich mengungkapkan keberatannya terhadap kesepakatan tersebut namun tidak mengancam keluar dari koalisi. Seperti Ben-Gvir, ia menginginkan Israel melanjutkan kampanye militer di Gaza hingga Hamas menyerah sepenuhnya.
"Ini bukan sekadar keputusan sulit demi memulangkan sandera, melainkan keputusan yang secara sadar akan membahayakan nyawa banyak warga sipil Israel. Pengalaman telah membuktikan akibat buruk dari kesepakatan semacam ini," kata Ben-Gvir.
Ben-Gvir menyebut partainya Otzma Yehudit saja tidak memiliki kekuatan cukup menghentikan kesepakatan. Ia juga berjanji tidak akan menjatuhkan pemerintahan Netanyahu bila partainya berada di oposisi, dilansir Times of Israel.
