Mesir Kecam Keputusan Israel Perluas Pemukiman di Dataran Tinggi Golan
Jakarta, IDN Times - Mesir mengecam keputusan Israel untuk memperluas pembangunan pemukiman di Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki. Kairo menyebut tindakan tersebut mencerminkan kurangnya keinginan Tel Aviv untuk mencapai perdamaian yang adil di kawasan.
"Keputusan Israel tersebut adalah pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Suriah," kata Kementerian Luar Negeri Mesir, dikutip dari Anadolu Agency pada Senin (16/12/2024).
Pada 15 Desember, Israel menyetujui rencana yang diusulkan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk meningkatkan pembangunan permukiman Israel di Dataran Tinggi Golan dengan anggaran melebihi 40 juta shekel (sekitar Rp178 miliar).
1. Separuh populasi di Dataran Tinggi Golan dihuni oleh pemukim Yahudi
Mesir mengatakan bahwa ekspansi berkelanjutan Israel dalam merebut tanah Arab dan mengubah susunan demografi wilayah yang diduduki jelas melanggar hukum internasional.
Kairo juga menyerukan kepada pihak-pihak internasional yang aktif dan Dewan Keamanan PBB untuk memikul tanggung jawabnya dalam menolak pelanggaran kedaulatan Suriah tersebut, serta mengakhiri aktivitas permukiman Israel.
Dataran Tinggi Golan adalah wilayah Suriah yang diduduki Israel secara ilegal berdasarkan hukum internasional sejak perang Timur Tengah pada tahun 1967. Saat ini, sekitar 50 ribu orang tinggal di wilayah itu, di mana setengahnya adalah pemukim Israel dan separuh lainnya warga Arab yang terdiri dari Druze, Alawi dan lainnya.
Ada 33 pemukiman Yahudi di Golan yang diduduki, yang tergabung dalam apa yang disebut Dewan Regional Golan. Permukiman-permukiman tersebut dianggap ilegal menurut hukum internasional, yang dibantah Israel.
2. Israel kerahkan militer ke Dataran Tinggi Golan
Netanyahu mengatakan, langkah perluasan tersebut diperlukan karena front baru telah terbuka di perbatasan Israel dengan Suriah, setelah runtuhnya rezim Bashar al Assad. Ia juga ingin menggandakan populasi di Dataran Tinggi Golan.
Pihaknya mengatakan, perubahan kendali di Damaskus berarti pengaturan gencatan senjata pada 1974 telah runtuh. Pasukan Israel bergerak ke zona penyangga yang memisahkan Dataran Tinggi Golan dari Suriah pada hari-hari setelah kepergian Assad.
Israel juga mengintensifkan serangan udara terhadap lokasi militer di seluruh Suriah, yang merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara tersebut. Tindakan Israel itu mendapat kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan beberapa negara Arab, termasuk Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Irak.
Netanyahu mengklaim bahwa Israel tidak berminat pada konflik dengan Suriah. Menurutnya, pemerintahannya akan menentukan kebijakan Israel terkait Suriah berdasarkan kenyataan di lapangan.
"Israel akan terus mempertahankan (wilayah itu), membuatnya makmur dan membangunnya," ujarnya.
3. Tumbangnya rezim Assad setelah hampir 25 tahun berkuasa
Di sisi lain, mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert mengatakan bahwa ia tidak melihat alasan apapun bagi negaranya untuk memperluas wilayah ke Dataran Tinggi Golan.
"Netanyahu mengatakan kami tidak tertarik memperluas konfrontasi dengan Suriah dan kami berharap kami tidak perlu melawan pemberontak baru yang saat ini mengambil alih Suriah. Jadi, mengapa kami melakukan hal yang sebaliknya," kata Olmet, dikutip dari BBC.
Presiden Assad, yang memerintah Suriah selama hampir 25 tahun, melarikan diri bersama keluarganya ke Rusia dan mencari suaka pada 8 Desember. Insiden ini terjadi setelah kelompok pemberontak, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang dipimpin oleh Ahmed al-Sharaa menguasai ibu kota, Damaskus.
HTS juga memimpin faksi pemberontak lainnya dan merebut kota-kota penting di seluruh negeri dalam serangan cepat yang berlangsung kurang dari dua minggu. Kelompok-kelompok tersebut terus membentuk pemerintahan transisi di Suriah.
