Nigeria Resmi Cabut Larangan Penggunaan Twitter

Dilansir dari BBC, keputusan mencabut larangan yang dilakukan pemerintah Twitter
membuat pihak Twitter masih belum memberikan komentar hingga saat ini.

Direktur Jenderal Badan Teknologi Nigeria serta Badan Pengembangan Teknologi Informasi
Nasional (NITDA), Kashifu Inuwa Abdullahi, membuat pengumuman tersebut dan dia ditugaskan sebagai Ketua Komite Teknis Nigeria-Twitter Engagement yang dibentuk oleh
pemerintah Nigeria untuk mengawasi pembicaraan antara negara Afrika Barat dan Twitter.

Ia mengatakan persetujuan itu diberikan menyusul memo yang ditulis oleh Menteri
Komunikasi dan Ekonomi Digital Nigeria kepada Presiden Nigeria, Muhammadu BUhari.

Pernyataan itu mengungkapkan bahwa larang tersebut akan segera dicabut pada (13/1/2022) ini tengah malam waktu setempat.

Abdullahi juga mencaytat dalam pernyataannya bahwa Twitter telah setuju untuk menetapkan badan hukum di Nigeria selama kuartal pertama tahun 2022 ini.

Pembentukan badan hukum TWitter, menurut pernyataan itu, adalah langkah pertama raksasa media sosial dalam menunjukkan komitmen jangka panjangnya ke Nigeria.

Media sosial Twitter sendiri dikenal populer di kalangan sebagian besar warga Nigeria serta platform tersebut digunakan sebagai alat mobilisasi.

Itu merupakan salah satu dari 3 permintaan di mana Nigeria menilai Twitter telah gagal memenuhi untuk memulihkan operasi perusahaan di negara itu beberapa bulan setelah larangan.

Selain mendirikan kantor lokal atau badan hukum di negara tersebut, permintaan lain yang belum terpenuhi adalah membayar pajak secara lokal dan bekerja sama dengan pemerintah Nigeria untuk mengatur konten serta tweet berbahaya.

Tampaknya pemerintah Nigeria telah membuat kemajuan dengan permintaan tersebut.
Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah Nigeria, Twitter juga akan menunjuk
perwakilan negara untuk mengadakan pembicaraan dengan pemerintah Nigeria bila diperlukan.

Selain itu, Twitter telah setuju untuk mematuhi kewajiban pajak yang berlaku pada operasinya di bawah hukum Nigeria dan setuju mendaftarkan Nigeria di Portal Dukungan
Mitra dan Penegakan Hukumnya.

Portal tersebut akan berfungsi sebagai media bagi staf Twitter dan Nigeria untuk mengelola konten terlarang yang melanggar aturan komunitas Twitter serta lembaga penegak hukum Nigeria dalam menyampaikan laporan jika Twitter melanggar undang-undang di Nigeria.

Pada bulan Juni 2021 lalu, Nigeria mengambil keputusan kontroversial dengan menangguhkan Twitter setelah perusahaan tersebut menghapus postingan kontroversial
yang dibuat oleh Presiden NIgeria, Muhammadu Buhari, yang mengancam akan menghukum para separatis regional.

Jaringan telepon seluler setempat saat itu memblokir akses setelah diperintahkan untuk
melakukannya, tetapi beberapa pengguna menghindari larangan tersebut.

Beberapa pengguna melihat postingan yang dibuat Presiden Nigeria yang mengacu pada
perang saudara Nigeria sekitar 4 dekade lalu, sebagai ancaman terselubung terhadap
gerakan pemisahan diri di tetangga negara itu.

Pemerintah Nigeria menilai penghapusan cuitan tersebut dinilai mengecewakan, tetapi
bukan satu-satunya alasan untuk penangguhan sementara.

"Ada banyak masalah dengan platform media sosial di Nigeria, di mana informasi yang
salah dan berita palsu menyebar memiliki konsekuensi kekerasan di dunia nyata," ungkap
pernyataan dari pemerintah Nigeria saat itu yang dilansir dari BBC.

Sekitar bulan Oktober 2021 lalu, Presiden Nigeria selama pidato kepresidenannya yang
disiarkan televisi setempat pada peringatan Hari Kemerdekaan ke-61 Nigeria, mengatakan
larangan itu hanya akan dicabut jika raksasa media sosial itu memenuhi persyaratan tertentu.

Juru bicara Twitter mengatakan diskusi dengan pemerintah Nigeria dilakukan dengan
hormat dan produktif karena berharap untuk melihat layanan Twitter segera dipulihkan.