Partai Penguasa di Georgia Hapus Mandat Puluhan Parlemen Oposisi
- Partai Georgian Dream menghapus mandat anggota partai oposisi sebagai hukuman atas boikot yang dilakukan.
- Terminasi mandat diberikan kepada 49 anggota parlemen dari tiga partai oposisi setelah kericuhan di Georgia dan dugaan kecurangan dalam pemilu parlemen.
- Mantan Presiden Georgia mendesak negara-negara Barat memberikan tekanan besar kepada pemerintahan Georgia yang dipimpin GD untuk menyelenggarakan pemilu ulang.
Jakarta, IDN Times - Anggota parlemen Georgia dari Partai Georgian Dream (GD) melakukan pemungutan suara untuk menghapus mandat dari anggota partai oposisi pada Kamis (6/2/2025). Aksi ini sebagai hukuman atas boikot yang dilakukan oleh anggota partai oposisi.
Pekan lalu, ribuan warga kembali melangsungkan protes dan memblokir jalan akses utama keluar masuk ibu kota Tbilisi di bagian utara. Dalam demonstrasi tersebut, puluhan orang ditangkap, termasuk beberapa pemimpin aktivis dan partai oposisi.
1. Mandat dari 49 anggota parlemen oposisi dicabut
Terminasi mandat ini diberikan kepada 49 anggota parlemen dari tiga partai oposisi, meliputi Coalition for Change, Unity-UNM, dan Strong Georgia. Langkah ini setelah kericuhan di Georgia menyusul dugaan kecurangan dalam pemilu parlemen.
Kepala Komite Prosedural GD, Davot Matikashvili mengatakan bahwa seluruh komite mendukung terminasi ketiga partai oposisi tersebut. Ia menyebut, langkah ini akan menghapus imunitas dan hak mereka di parlemen.
"Karena kehilangan mandatnya, mereka tidak lagi dilindungi oleh imunitas parlemen. Mereka tidak dapat memberikan opini dan pandangannya baik itu di dalam maupun di luar gedung parlemen. Ini juga memungkinkan penangkapan anggota parlemen atau penggeledahan di rumahnya untuk investigasi kasus kriminal," terangnya, dilansir Civil.
Salah seorang anggota parlemen dari GD, Mamuka Mdinaradze mengatakan bahwa anggota oposisi telah menggunakan mandatnya untuk melancarkan sabotase politik. Ia menyebut langkah dari GD ini tegas dan dibutuhkan.
2. Zourabichvili sebut kehidupan politik di Georgia sudah berakhir
Mantan Presiden Georgia Salome Zourabichvili mengatakan bahwa kehidupan politik di Georgia telah berakhir setelah ditangguhkannya mandat anggota parlemen oposisi.
"Kehidupan politik di Georgia sudah berakhir secara efektif hari ini karena tidak ada lagi ruang politik bagi oposisi. Konstitusi tidak lagi ada dan tidak ada perlindungan kepada hak-hak warga bersuara di dalam parlemen," tuturnya, dikutip TVP World.
Zourabichvili mendesak negara-negara Barat untuk memberikan tekanan besar kepada pemerintahanan Georgia yang dipimpin GD. Ia meminta, Barat mendesak GD menyelenggarakan pemilu ulang.
Ia mengkritisi perubahan arah politik di Georgia, termasuk Undang-Undang (UU) anti-agen asing yang ditetapkan oleh GD. Zourabichvili mengatakan bahwa pemerintah GD akan semakin represif dan mengikuti gaya diktator Rusia.
3. Kobakhidze sebut Kedubes AS dan USAID terus melawan Georgia
Perdana Menteri Georgia Irakli Kobakhidze mengatakan bahwa Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) di Georgia dan USAID, beserta aktor lain telah melancarkan serangan terkoordinir terhadap rakyat dan negara Georgia.
"Di Georgia, Kedubes, USAID, dan organisasi lain, seperti NED telah melakukan aksi terkoodinasi untuk melawan rakyat dan negara Georgia. Kami berharap banyak dan di bawah pemerintahan baru, mereka akan mengubah sikap dari Kedubes AS, USAID, NED, dan lainnya," ungkapnya.
Ia menambahkan, di Georgia terdapat sejumlah organisasi non-profit (NGO) dan NGO kaya tersebut berusaha melancarkan kudeta. Ia menyebut, NGO tersebut masih mencoba melakukan aksinya dengan menginisiasi demonstrasi.
