Pejabat Paraguay Dipecat karena Kerja Sama dengan Negara Fiktif
Jakarta, IDN Times - Pejabat Kementerian Pertanian Paraguay, Arnaldo Chamorro, dipecat usai menandatangani dokumen kerja sama dengan pejabat yang mengaku dari negara United States of Kailasa.
Pejabat palsu itu mengaku posisi negaranya berada di Amerika Selatan.
Pemberhentian resmi Chamorro dilakukan pada Rabu (29/11/2023). Dia mengaku tertipu karena negara itu tidak ada. Chamorro juga mengatakan pejabat palsu tersebut bertemu dengan Menteri Pertanian Carlos Gimenez.
1. Rekomendasi untuk aktif jajaki hubungan diplomatik
Dokumen memorandum yang ditandatangani oleh Chamorro dan pejabat palsu membayangkan pembentukan hubungan diplomatik antara kedua negara.
"Mereka (pejabat) datang dan menyatakan keinginannya untuk membantu Paraguay. Mereka mempresentasikan beberapa proyek, kami mendengarkan mereka dan itu saja," kata Chamorro dikutip dari France24.
Memorandum merekomendasikan agar Paraguay secara aktif menjajaki hubungan bilateral. Selain itu, mereka disebut meminta dukungan pengakuan sebagai negara berdaulat di berbagai organisasi internasional.
2. Kementerian menyesali kesalahan prosedur yang terjadi
Dokumen yang ditandatangani dilengkapi dengan kop surat dan stempel resmi kementerian. Chamorro memberi hormat kepada penguasa United States of Kaliasa, Yang Terhormat Nithyananda Paramashivam.
Dilansir Barron's, Chamorro juga memuji kontribusi negara fiktif itu terhadap hinduisme, kemanusiaan dan Republik Paraguay.
Media di Paraguay mengatakan bahwa Paramashivam sebenarnya adalah warga negara India yang dicari karena kejahatan yang dilakukan di negaranya.
Kementerian Pertanian menyesali kesalahan prosedur itu.
"Memorandum tersebut tidak dapat dianggap resmi," katanya.
3. Bukan hanya Paraguay yang tertipu
Kabar kerja sama dengan negara fiktif itu segera viral dan banyak mendapta cemoohan di media sosial. Namun, ini bukan pertama kalinya perwakilan United States of Kailasa menipu.
Dilasir The Guardian, pada Februari lalu, mereka berhasil berpartisipasi dalam pertemuan komite PBB di Jenewa dan menandatangani perjanjian dengan beberapa pemimpin lokal di Amerika Serikat (AS) dan Kanada.
Perwakilan negara fiktif itu juga menandatangani perjanjian kota kembar dengan balai kota Newark di New Jersey, yang kemudian mengaku telah ditipu.
