Pembahasan Board of Peace On Hold, Kenapa?
- Pemerintah Indonesia menegaskan masih menjadi anggota Board of Peace, namun pembahasan forum tersebut ditangguhkan karena fokus dunia internasional tertuju pada konflik Iran.
- Kementerian Luar Negeri menyatakan keputusan Indonesia dalam mekanisme internasional tetap berlandaskan politik luar negeri bebas aktif dan kepentingan nasional.
- MUI mendesak pemerintah keluar dari Board of Peace, menilai forum bentukan AS itu tidak efektif mewujudkan perdamaian yang adil bagi Palestina.
Jakarta, IDN Times - Pakistan mendeklarasikan perang dengan Pemerintah Taliban, Afghanistan. Hal ini diumumkan Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, pada Jumat (27/2/2026), yang menandai eskalasi tajam di perbatasan kedua negara.
“Kesabaran kami sudah habis. Sekarang adalah perang terbuka antara kami dan kalian,” kata Asif di media sosial X, dilansir dari Al Jazeera.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Pakistan meluncurkan serangan ke sejumlah wilayah Afghanistan, termasuk Ibu Kota Kabul, pada Jumat dini hari. Militer Pakistan mengklaim serangan itu menewaskan 133 pejuang Afghanistan dan melukai lebih dari 200 orang.
Kementerian Informasi Pakistan menyatakan operasi militer dilakukan sebagai balasan atas serangan sebelumnya dari pihak Afghanistan.
“Pasukan rezim Taliban sedang menerima balasan di sektor Chitral, Khyber, Mohmand, Kurram, dan Bajaur,” kata dia.
Serangan Pakistan disebut diluncurkan setelah Afghanistan menyerang situs-situs militer Pakistan di sepanjang Garis Durand pada Kamis (26/2/2026) malam.
Ketegangan meningkat setelah Pakistan meluncurkan serangan udara ke kamp-kamp milik Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) dan afiliasinya pada akhir pekan lalu. Islamabad menuduh kelompok tersebut bertanggung jawab atas serangkaian serangan di wilayah Pakistan.
Selama beberapa pekan terakhir, sejumlah warga Pakistan tewas dalam serangan yang diduga dilakukan militan di kawasan perbatasan. Pakistan menyatakan memiliki bukti yang meyakinkan bahwa serangan tersebut dilakukan atas perintah pemimpin militan yang berbasis di Afghanistan.
Perbatasan sepanjang 2.611 kilometer antara kedua negara dikenal sebagai Garis Durand, wilayah yang selama ini menjadi sumber ketegangan historis.
1. Indonesia masih anggota BoP
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono, merespons desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar Indonesia keluar dari Board of Peace menyusul serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran. Sugiono menegaskan, hingga saat ini posisi Indonesia masih sebagai anggota BoP. Namun, pembahasan forum tersebut sementara tertunda karena fokus dunia internasional tertuju pada situasi Iran.
"Desakan karena? Ya, ini semua pembicaraan BoP on hold, semua apa namanya perhatian shifted ke situasi di Iran," ujar Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa lalu.
Meski demikian, Sugiono menambahkan, pemerintah tetap berkomunikasi dengan negara-negara anggota lain, khususnya kawasan Teluk yang turut terdampak.
"Kalau misalnya BoP, kita juga tetap sama teman-teman, kita konsultasi dan konsultasi dengan rekan-rekan kita di teluk, karena mereka mengalami juga diserang, karena mereka juga anggota BoP juga," kata dia.
2. Keputusan gabung BoP berlandaskan prinsip politik luar negeri RI
Kepada awak media, Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan, setiap keputusan Indonesia untuk berpartisipasi dalam berbagai mekanisme internasional akan tetap berlandaskan prinsip politik luar negeri RI.
“Setiap keputusan terkait partisipasi Indonesia dalam berbagai mekanisme internasional akan didasarkan pada politik luar negeri bebas aktif, kepentingan nasional Indonesia, serta perkembangan situasi di lapangan,” ucap dia.
3. Desakan RI keluar dari BoP
Di sisi lain, MUI juga mendesak Pemerintah Indonesia mencabut keanggotaan dari Board of Peace (BoP), forum yang dibentuk Presiden Amerika Serikat.
"Amerika Serikat, yang tengah memainkan peran sentral dalam pengelolaan konflik Palestina melalui BoP, menghadapi pertanyaan besar yaitu apakah strategi tersebut sungguh diarahkan untuk perdamaian yang adil, atau justru memperkuat arsitektur keamanan yang timpang dan mengubur kemerdekaan Palestina? Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan perdamaian sejati di Palestina," ucap Ketua MUI, Anwar Iskandar.
