Kritik Rekrutmen Komcad ASN, Imparsial: Tanda Militerisasi Ruang Sipil

Seremoni pembukaan pelatihan dasar militer bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. (IDN Times/Santi Dewi)

Poin lain yang disorot oleh Imparsial yakni terbukanya celah atau ruang untuk kriminalisasi bagi warga sipil yang menolak penugasan atau dimobilisasi. Sebab, usai tercatat menjadi anggota Komcad, maka mereka harus siap kapanpun dikerahkan bila negara membutuhkan. Meskipun, mobilisasi anggota Komcad harus lebih dulu mendapat persetujuan dari DPR.

Bahkan, penolakan itu bisa mengakibatkan hukuman pidana. Hal itu tertulis di dalam Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) Nomor 23 Tahun 2019. Di dalam Pasal 66 ayat (1) tertulis 'komponen cadangan yang berasal dari unsur warga negara wajib memenuhi panggilan untuk mobilisasi.' Sedangkan, sanksi pidana diatur di dalam Pasal 77 ayat (1), yang berbunyi 'setiap komponen cadangan yang dengan sengaja membuat dirinya tidak memenuhi panggilam mobilisasi atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya terhindar dari mobilisasi sebagaimana dimaksud di dalam pasal 66 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama empat tahun.'

Selain itu, di Pasal 77 ayat (2) tertulis 'setiap orang yang menyebabkan komponen cadangan tidak memenuhi panggilan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.'

Menurut Ardi, adanya ancaman pidana bagi warga sipil jelas bertentangan dengan standar HAM internasional. "Mewajibkan ASN sebagai komponen cadangan adalah wujud nyata militerisasi di ruang sipil," katanya.

Selain itu, Imparsial juga bercermin dari negara-negara demokratis lainnya seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS) yang telah meninggalkan wajib militer karena dinilai tak efektif, menganggu produktivitas ekonomi, dan tak relevan dengan karakter konflik modern.

"Negara-negara tersebut memilih membangun tentara profesional, memperkuat teknologi dan industri pertahanan, dan menjaga kekuatan militer terlatih dan terdidik dalam menggunakan teknologi pertahanan," imbuhnya.

Ilustrasi ASN Pemprov NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Imparsial juga menyoroti bahwa ASN bukan instrumen pertahanan. Dengan memberikan pelatihan semi militer kepada warga sipil maka akan mengikis batas antara fungsi sipil dan militer, serta memperkuat kecenderungan negara menggunakan militer sebagai solusi instan atas persoalan tata kelola publik.

"Ini merupakan ancaman serius dalam agenda reformasi sektor keamanan. Apalagi Indonesai memiliki sejarah kelam terkait penggunaan militer dalam mengurus berbagai persoalan masyarakat sipil," katanya.

Selain itu, kata Ardi, di dalam situasi global yang semakin dipenuhi ketidakpastian seperti saat ini, pemerintah seharusnya fokus pada penguatan profesionalisme komponen utama yaitu TNI sendiri, terrmasuk modernisasi alutsista.

Kepala Badan Cadangan Nasional (Bacadnas) Kementerian Pertahanan, Letnan Jenderal TNI Gabriel Lema (pakai baret hijau). (www.instagram.com/@kemhanri)

Kepala Badan Cadangan Nasional Kemhan, Letnan Jenderal TNI Gabriel Lema menjelaskan, ASN yang mengikuti Komcad tidak hanya berasal dari instansi atau lembaga pusat. ASN Pemda juga sudah memulai lebih dulu. Gabriel menyebut sudah ada 500 ASN di lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan yang ikut Komcad.

"(Komcad untuk ASN di Pemda Sulsel) dibuka pada 30 Maret oleh Kabacadnas juga. Saat ini sudah berlangsung selama tiga minggu. Puji syukur, hari ini di tingkat pusat, seluruh kementerian dan lembaga sudah direpresentasikan lewat 55 kementerian atau lembaga," kata Gabriel pada Rabu kemarin.

Gabriel juga mengakui target Kemhan untuk menghadirkan 2.000 ASN pada gelombang pertama Komcad tidak terpenuhi. Gelombang pertama hanya diikuti 1.773 ASN.