Presiden Sementara Korsel Han Duck-soo Terancam Dimakzulkan
Jakarta, IDN Times - Korea Selatan (Korsel) kembali menghadapi babak baru dalam krisis politiknya setelah partai oposisi utama mengajukan mosi pemakzulan terhadap presiden sementara, Han Duck-soo.
Langkah ini dilakukan karena penolakan Han untuk menunjuk tiga hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang diperlukan dalam mengadili Presiden Yoon Suk-yeol, yang sebelumnya telah dimakzulkan oleh parlemen.
Mosi pemakzulan ini diajukan pada Kamis (26/12/2024) dan akan diputuskan melalui pemungutan suara di Majelis Nasional pada Jumat (27/12/2024). Jika mosi disetujui, Han akan diberhentikan dari jabatannya sebagai perdana menteri sekaligus presiden sementara. Langkah ini menjadikannya presiden sementara pertama yang dimakzulkan dalam sejarah demokrasi Korsel.
1. Pemakzulan presiden sementara dimulai
Dilansir dari The Korean Herald, pemakzulan Han Duck-soo diajukan oleh Partai Demokrat (DPK), yang memiliki mayoritas 170 kursi di Majelis Nasional dari total 300 kursi.
Menurut Jo Seoung-lae, juru bicara senior DPK, langkah ini diperlukan untuk memulihkan tatanan konstitusi Korsel dan menstabilkan urusan negara.
Langkah tersebut muncul setelah Han menolak melantik tiga hakim MK yang sebelumnya telah disetujui oleh parlemen. Han menyatakan bahwa ia hanya akan menyetujui pelantikan tersebut jika ada kesepakatan bipartisan antara DPK dan Partai Kekuasaan Rakyat (PPP).
“Tanpa kompromi bipartisan, pengangkatan ini bisa merusak tatanan konstitusi,” ujar Han.
Namun, Ketua Majelis Nasional, Woo Won-shik, menolak alasan Han. Ia menilai tindakan tersebut melanggar kewajiban eksekutif untuk menjalankan keputusan parlemen.
“Presiden sementara harus menjalankan tugasnya sesuai akal sehat, bukan menunda keputusan yang telah disetujui parlemen,” kata Woo.
2. Siapa pemimpin Korsel jika pemakzulan terjadi?
Jika mosi pemakzulan ini disetujui, Menteri Keuangan Choi Sang-mok akan mengambil alih sebagai presiden sementara. Pemakzulan ini menjadi langkah pertama dalam sejarah Korsel terhadap presiden sementara.
Han juga mendapat kritik atas penolakannya terhadap dua rancangan undang-undang (RUU) khusus. Salah satunya terkait penyelidikan pemberlakuan darurat militer oleh Presiden Yoon pada 3 Desember 2024. RUU lainnya mengupayakan penyelidikan atas dugaan korupsi yang melibatkan istri Presiden Yoon, Kim Keon-hee.
“Penolakan Han untuk menunjuk hakim MK dan menunda penyelidikan terhadap pemberontakan adalah bukti bahwa dia tidak memiliki kemauan atau kualifikasi untuk menjalankan konstitusi,” ujar Park Chan-dae, pemimpin fraksi DPK, dikutip dari Al Jazeera.
Di sisi lain, PPP menuduh langkah DPK sebagai upaya untuk menguasai pengadilan konstitusi.
“Tindakan ini dapat sangat merusak keadilan dalam sidang pemakzulan Presiden Yoon," kata Kweon Seong-dong dari PPP.
3. Perebutan hakim MK memperburuk krisis
Dilansir The Guardian, keputusan Han menunda pelantikan tiga hakim MK telah memperburuk kebuntuan politik di Korsel. Saat ini, MK hanya memiliki enam hakim aktif, sementara keputusan untuk memakzulkan Presiden Yoon memerlukan suara bulat dari sembilan hakim.
Jika tiga hakim tambahan dilantik, pemakzulan dapat tetap disahkan meski ada tiga suara berbeda pendapat.
Presiden Yoon sendiri dimakzulkan pada 14 Desember 2024 setelah deklarasi darurat militer yang kontroversial. Ia kini menunggu keputusan akhir dari MK. Jika terbukti bersalah atas tuduhan pemberontakan, ia terancam hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati.
Kebuntuan ini mencerminkan ketegangan antara DPK dan PPP yang terus meningkat.
“Prinsip dalam konstitusi adalah agar presiden sementara menjaga stabilitas pemerintahan, bukan memanfaatkan kekuasaan eksekutif untuk kepentingan politik,” kata Han.
Namun, oposisi tetap yakin bahwa langkah ini diperlukan demi memastikan integritas konstitusional Korsel. Mereka percaya bahwa pelantikan tiga hakim baru dapat mengakhiri kebuntuan dan mempercepat keputusan pemakzulan Yoon.
Krisis politik yang melibatkan Presiden Yoon dan Han Duck-soo ini menunjukkan dinamika kompleks pemerintahan Korsel. Keputusan yang diambil Majelis Nasional pada Jumat (27/12/2024) akan menjadi momen penting dalam menentukan stabilitas politik negara di masa mendatang.
