Presiden Suriah Janji Hukum Dalang Pembunuhan Massal Warga Sipil
- Presiden Suriah berjanji menghukum pelaku pembunuhan massal yang menewaskan ratusan warga sipil.
- Hampir 1.500 orang tewas, termasuk 830 warga sipil Alawi dalam serangan di wilayah pesisir Suriah.
- Kekerasan ini dipicu oleh penyergapan terhadap pasukan keamanan Suriah oleh kelompok pendukung Assad.
Jakarta, IDN Times - Presiden Suriah, Ahmed al-Sharaa, berjanji akan menghukum pelaku pembunuhan massal yang menewaskan ratusan warga sipil. Peristiwa tersebut merupakan kekerasan terburuk sejak penggulingan rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024.
Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melaporkan hampir 1.500 orang tewas antara Kamis hingga Sabtu. Korban jiwa terdiri dari 830 warga sipil, sebagian besar berasal dari komunitas Alawi.
"Siapa pun yang terlibat dalam pertumpahan darah warga sipil, melukai rakyat kami, menyalahgunakan kekuasaan negara, atau memanfaatkan wewenang untuk kepentingan pribadi akan kami mintai pertanggungjawaban tanpa ampun," kata al-Sharaa, dilansir BBC.
Kekerasan ini berawal dari penyergapan terhadap pasukan keamanan Suriah oleh kelompok pendukung Assad pada Kamis (6/3/2024) di wilayah pesisir. Pasukan Suriah dituduh melakukan pembantaian massal terhadap warga sipil Alawi sebagai aksi balasan.
1. Suriah kacau akibat bentrokan pasukan pemerintah dengan pro-Assad
Kekerasan yang terjadi di provinsi Latakia dan Tartous telah menimbulkan kepanikan massal. Dua wilayah pesisir ini merupakan basis kuat pendukung mantan Presiden Assad yang berasal dari kelompok minoritas Alawi.
Pemerintah Suriah mengonfirmasi 200 anggota pasukan keamanan tewas dalam serangan itu. Angka tersebut masih menunggu verifikasi lebih lanjut.
Pasukan keamanan telah mengambil alih kendali wilayah pesisir pada Minggu (9/3/2025). Unit khusus sedang melakukan pencarian di area pegunungan sekitar yang diduga menjadi tempat persembunyian sekitar 5 ribu pemberontak pro-Assad.
Ratusan warga sipil mengungsi ke pangkalan militer Rusia di Hmeimim, Latakia. Video yang beredar menunjukkan kerumunan warga meneriakkan permintaan perlindungan kepada Rusia di luar pangkalan.
Alawi merupakan kelompok minoritas yang hanya berjumlah 10 persen dari total populasi Suriah yang mayoritas Muslim Sunni. Kelompok ini mendominasi pemerintahan Assad selama lima dekade sebelum penggulingan pada Desember 2024.
2. Langkah pemerintah Suriah menangani konflik
Pemerintah membentuk dua komite sebagai respons atas tragedi berdarah ini. Komite pertama bertugas menyelidiki pelanggaran terhadap warga sipil, sedangkan komite kedua fokus menjaga perdamaian dan rekonsiliasi.
Al-Sharaa menyalahkan Divisi Militer ke-4 pimpinan Maher al-Assad, saudara mantan presiden, sebagai dalang kerusuhan. Pasukan elite tersebut diduga bekerja sama dengan kekuatan asing yang tidak disebutkan identitasnya.
Al-Sharaa menyatakan pemerintahannya akan mengusut tuntas kasus ini. Komite independen yang terdiri dari berbagai kelompok, termasuk perwakilan Alawi, diberi tenggat waktu 30 hari untuk mengidentifikasi pelaku.
"Tidak ada yang berada di atas hukum. Semua orang yang tangannya berlumur darah warga Suriah akan diadili secepatnya," kata al-Sharaa.
Pejabat keamanan Suriah menyatakan intensitas konflik mulai menurun di kota-kota Latakia, Jabla, dan Baniyas. Pasukan gabungan terus melakukan operasi pengamanan wilayah pesisir.
3. Reaksi internasional atas tragedi di Suriah
Iran, sebagai sekutu lama Assad, membantah terlibat dalam kekerasan tersebut. Duta Besar Iran untuk Lebanon, Mojtaba Amani, menyebut pembunuhan warga Alawi sebagai tindakan sistematis dan sangat berbahaya.
Melansir Al Jazeera, Amerika Serikat menyalahkan teroris radikal dan militan asing atas kekerasan ini. Washington mendesak pertanggungjawaban pelaku pembunuhan terhadap komunitas minoritas Suriah.
Kepala HAM PBB juga menyerukan investigasi menyeluruh atas tragedi ini.
"Harus ada investigasi cepat, transparan, dan tidak memihak atas semua pembunuhan dan pelanggaran yang terjadi. Pelaku harus dimintai pertanggungjawaban sesuai norma dan standar hukum internasional. Kelompok yang meneror warga sipil harus mempertanggungjawabkan perbuatannya," ucap Kepala HAM PBB Volker Turk, dilansir The Independent.
