Ramai Dibahas, Apa Itu Perjanjian Waitangi?
- Perjanjian Waitangi ditandatangani pada 6 Februari 1840 di Waitangi, Selandia Baru, mengatur hubungan antara suku Māori dan Mahkota Inggris.
- Perbedaan interpretasi teks dalam bahasa Inggris dan Māori menciptakan konflik yang berdampak hingga hari ini.
- Perjanjian ini menjadi simbol penting dalam gerakan protes Māori yang menuntut pengakuan atas hak-hak mereka, serta memunculkan pembentukan Tribunal Waitangi pada 1975.
Perjanjian Waitangi, yang ditandatangani pada 6 Februari 1840, menjadi tonggak penting dalam sejarah Selandia Baru. Perjanjian ini melibatkan para kepala suku Māori dan perwakilan Mahkota Inggris, dengan tujuan mengatur hubungan antara kedua pihak serta memastikan hak-hak tanah dan kedaulatan. Namun, perbedaan interpretasi antara versi Inggris dan Māori menciptakan kontroversi yang berdampak hingga hari ini. Melansir NZSTI dan NZ History, perjanjian ini tidak hanya menjadi fondasi hukum Selandia Baru, tetapi juga simbol perjuangan hak-hak Māori di tengah dinamika kolonialisme.
1. Apa itu Perjanjian Waitangi?
Perjanjian Waitangi, atau Te Tiriti o Waitangi dalam bahasa Māori, adalah kesepakatan yang ditandatangani pada 6 Februari 1840 di Waitangi, Selandia Baru. Perjanjian ini mengikat banyak kepala suku Māori dengan perwakilan Mahkota Inggris. Draf awalnya ditulis dalam bahasa Inggris oleh Kapten William Hobson dan diterjemahkan ke dalam bahasa Māori oleh misionaris Henry Williams dan putranya, Edward. Terjemahan ini menjadi dokumen utama yang ditandatangani oleh mayoritas kepala suku Māori.
Perjanjian ini terdiri dari tiga pasal:
- pertama, memberikan hak pemerintahan kepada Mahkota Inggris;
- kedua, menjamin kepemilikan Māori atas tanah, hutan, dan sumber daya lainnya;
- ketiga, memberikan hak-hak sebagai subjek Inggris kepada Māori.
Namun, perbedaan interpretasi antara versi Inggris dan Māori menciptakan konflik yang terus berlanjut hingga hari ini. Dalam versi Inggris, Inggris dianggap memiliki kedaulatan penuh, tetapi dalam versi Māori, konsep kedaulatan ini lebih merujuk pada “pengawasan” atau “perlindungan,” sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda.
2. Latar belakang sejarah dan kontroversi
Perjanjian ini muncul dari keinginan Inggris untuk mengatur kolonisasi di Selandia Baru secara legal dan melindungi hak-hak penduduk asli dari ancaman kolonialisme Prancis serta New Zealand Company. Meskipun dianggap sebagai tonggak hubungan antara Māori dan Mahkota, banyak janji dalam perjanjian ini yang dilanggar, termasuk dalam hal perlindungan tanah dan kedaulatan Māori.
Pada akhir abad ke-20, Perjanjian Waitangi menjadi simbol penting dalam gerakan protes Māori yang menuntut pengakuan atas hak-hak mereka. Hal ini memunculkan pembentukan Tribunal Waitangi pada 1975, sebuah lembaga yang bertujuan untuk menyelesaikan klaim pelanggaran perjanjian.
3. Relevansi perjanjian di era modern
Saat ini, Perjanjian Waitangi diakui sebagai landasan penting dalam hubungan bikultural antara Māori dan penduduk non-Māori di Selandia Baru. Meski demikian, perdebatan tentang interpretasi kedaulatan dan keadilan bagi Māori terus berlangsung. Setiap tahun, tanggal 6 Februari diperingati sebagai Hari Waitangi, yang menjadi kesempatan untuk refleksi, tetapi juga sering diwarnai aksi protes. Upaya modern untuk memenuhi janji-janji perjanjian ini melibatkan penyelesaian klaim tanah dan pengakuan atas identitas suku Māori dalam perekonomian regional.
Hingga kini, Perjanjian Waitangi tetap menjadi landasan hubungan bikultural antara Māori dan pemerintah Selandia Baru. Meskipun perjanjian ini sering menjadi sumber konflik, upaya untuk merealisasikan keadilan melalui Tribunal Waitangi telah membawa kemajuan signifikan. Sebagaimana dilansir Origins OSU, perjanjian ini mengingatkan bangsa Selandia Baru tentang pentingnya menghormati hak-hak pribumi dalam membangun masyarakat yang inklusif. Hari Waitangi yang diperingati setiap tahun pun menjadi momen refleksi atas sejarah panjang perjuangan dan harapan akan rekonsiliasi yang lebih adil.
