RI-Malaysia Sepakat Bentuk Otoritas Pembangunan Bersama di Perbatasan
- Presiden Prabowo dan Malaysia sepakat menyelesaikan masalah perbatasan yang menjadi hambatan lama bagi kedua negara.
- Kedua negara ingin mulai dengan kerja sama ekonomi yang disebut joint development, serta mengeksploitasi masalah perairan bersama.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia dan Malaysia berkomitmen untuk menyelesaikan masalah perbatasan yang menjadi hambatan lama bagi kedua negara. Menurut dia, masalah tersebut memang masih memerlukan waktu untuk bisa diselesaikan.
"Masalah perbatasan mungkin memerlukan waktu lagi untuk menyelesaikannya secara teknis, tapi prinsipnya kita sepakat untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak," kata Prabowo dalam pernyataan pers bersama di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/6/2025).
Ia mencontohkan masalah di Ambalat. Menurut Prabowo, sudah ada kesepakatan yang diambil oleh kedua negara untuk menyelesaikan masalah hukum di wilayah perbatasan tersebut.
"Kita sepakat bahwa sambil kita saling menyelesaikan masalah-masalah hukum, kita sudah ingin mulai dengan kerja sama ekonomi yang kita sebut joint development," kata Prabowo.
Menurut dia, terkait masalah perairan, kedua negara akan mengeksploitasinya bersama.
"Jadi kita sepakat bahwa harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat kita masing-masing," seru Prabowo.
Dalam kesempatan yang sama, Anwar menuturkan, jika tidak menjalin kolaborasi sejak sekarang, mungkin bisa menunggu hingga beberapa dekade untuk menyelesaikan permasalahan maritim dan bilateral lainnya.
"Apabila di kemudian hari tampaknya perundingan ini masih menemui jalan buntu dari segi hukum dan peraturan, maka bagi kita tidak ada halangan untuk memperlancar kerja sama ekonomi, termasuk Otoritas Pembangunan Bersama," kata dia.
Menurut Anwar, kolaborasi ini dibuat untuk mengabdikan waktu mencapai hasil yang menguntungkan kedua negara. Selain itu, ujar dia, untuk mempertahankan nasib rakyat yang ada di wilayah cukup jauh dari perbatasan.
