Ribuan Warga AS Demo Tolak Kebijakan Donald Trump
Jakarta, IDN Times – Ribuan warga Amerika Serikat (AS) menggelar demonstrasi di Washington dan kota lainnya pada Sabtu (19/4/2025), untuk menentang kebijakan Presiden Donald Trump tentang deportasi, pemecatan pejabat pemerintah, dan perang di Gaza dan Ukraina.
Di luar Gedung Putih, para pengunjuk rasa membawa spanduk bertuliskan "Pekerja harus memiliki kekuasaan," "Tidak ada kerajaan," "Hentikan mempersenjatai Israel" dan "Proses hukum”, dikutip dari Channel News Asia.
1. Soroti pemecatan pegawai pemerintah
Beberapa demonstran meneriakkan dukungan bagi para migran yang telah dideportasi atau sedang berupaya dideportasi oleh pemerintahan Trump, sambil menyatakan solidaritas terhadap orang-orang yang dipecat oleh pemerintah federal dan dengan universitas-universitas yang pendanaannya terancam.
"Ketika Trump dan pemerintahannya memobilisasi penggunaan mesin deportasi AS, kami akan mengorganisasi jaringan dan sistem perlawanan untuk membela tetangga kami," kata seorang pengunjuk rasa dalam sebuah demonstrasi di Lafayette Square dekat Gedung Putih.
Sebagai informasi, Trump mengancam akan membekukan dana federal senilai 2,3 miliar dolar AS (sekitar Rp38 triliun) untuk Universitas Harvard karena institusi pendidikan tersebut menolak serangkaian tuntutan pemerintah, dikutip dari CNN.
2. Dukungan untuk Palestina dan Ukraina
Demonstran lainnya mengibarkan bendera Palestina sambil mengenakan syal keffiyeh, meneriakkan "bebaskan Palestina" dan mengekspresikan solidaritas dengan warga Palestina yang tewas dalam perang Israel di Gaza.
Beberapa demonstran membawa simbol yang menyatakan dukungan untuk Ukraina dan mendesak Washington untuk lebih tegas dalam menentang perang Presiden Rusia Vladimir Putin di Ukraina.
Terkait Rusia-Ukraina, Washington mengecam kedua negara yang tampak tidak serius untuk mewujudkan perdamaian. AS pun mengancam akan mundur dari negosiasi damai jika putaran perdamaian tidak menghasilkan perkembangan yang signifikan.
3. Kritik juga diarahkan kepada Elon Musk
Sejak dilantik untuk periode kedua, Trump dan sekutu miliardernya, Elon Musk, telah menghancurkan pemerintah federal, memecat lebih dari 200 ribu pekerja dan berupaya membubarkan berbagai lembaga.
Pemerintah juga telah menahan sejumlah mahasiswa asing dan mengancam akan menghentikan pendanaan federal untuk universitas atas program keberagaman, kesetaraan dan inklusi, inisiatif iklim dan protes pro-Palestina. Kelompok hak asasi manusia telah mengutuk kebijakan tersebut.
Di dekat Monumen Washington, spanduk dari para demonstran bertuliskan: "kebencian tidak pernah membuat negara mana pun hebat" dan "hak yang sama untuk semua tidak berarti hak yang lebih sedikit untuk Anda."
