Ribuan Warga Turki Protes Pemenjaraan Wali Kota Istanbul
Jakarta, IDN Times - Ribuan warga Turki turun ke jalan memprotes putusan pengadilan yang memenjarakan Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu pada Minggu (23/3/2025). Demonstrasi ini tercatat sebagai protes terbesar dalam satu dekade terakhir di Turki.
Imamoglu, rival politik utama Presiden Recep Tayyip Erdogan, ditahan atas tuduhan korupsi. Kementerian Dalam Negeri Turki juga secara resmi memberhentikan Imamoglu dari jabatannya sebagai wali kota, bersamaan dengan dua wali kota distrik lainnya.
Sebelum dipenjarakan, Imamoglu mengajak seluruh warga Turki untuk bergabung dalam protes.
"Kami akan merobek kudeta ini, noda hitam pada demokrasi kita, semuanya bersama-sama," katanya, dilansir CNA.
1. Tuduhan hukum dan penahanan Imamoglu
Pengadilan Turki memenjarakan Imamoglu bersama sekitar 20 orang lainnya dalam penyelidikan korupsi yang dibuka pekan lalu. Pengadilan menyatakan Imamoglu ditahan karena tuduhan mendirikan dan memimpin organisasi kriminal, menerima suap, penggelapan, pencatatan data pribadi secara tidak sah, dan memanipulasi tender publik.
Setelah keputusan pengadilan, Imamoglu dibawa ke penjara Silivri dalam konvoi polisi. Partai Rakyat Republik (CHP) tempat Imamoglu bernaung menyatakan akan mengajukan banding atas keputusan tersebut. Mereka juga telah memilih pejabat sementara untuk mengisi posisi wali kota.
Kasus hukum terhadap Imamoglu semakin rumit setelah Universitas Istanbul pada Selasa (18/3/2025) mencabut gelar akademisnya. Dilansir BBC, pencabutan gelar ini berisiko menghalangi Imamoglu mencalonkan diri sebagai presiden. Konstitusi Turki mensyaratkan calon presiden harus menyelesaikan pendidikan tinggi.
Jaksa juga berniat mendakwa Imamoglu dengan tuduhan membantu organisasi teroris, namun pengadilan menunda itu untuk saat ini. Jika nantinya Imamoglu dipenjara atas tuduhan terorisme tersebut, pemerintah juga bisa menunjuk pengganti sementara untuk posisi wali kota Istanbul.
2. Lebih dari 1.000 orang ditahan akibat protes
Demonstrasi terjadi di lebih dari 55 provinsi dari total 81 provinsi di Turki. Protes ini merupakan yang terbesar sejak protes Gezi Park pada 2013 yang dimulai di Istanbul karena rencana pembongkaran taman lokal.
Massa berkumpul di dekat balai kota Istanbul setiap malam selama lima hari berturut-turut. Mereka melambaikan bendera Turki dan menyuarakan tuntutan di hadapan barisan polisi anti huru-hara. Aparat keamanan meresponnya dengan menembakkan meriam air dan menggunakan semprotan merica untuk membubarkan pengunjuk rasa.
Pihak berwenang telah menahan lebih dari 1.133 orang sejak protes dimulai. Meski pemerintah memperpanjang larangan nasional untuk berkumpul di jalan selama empat hari pada Sabtu (22/3/2025), demonstrasi tetap berlanjut di berbagai kota besar.
Dilek Kaya Imamoglu, istri Imamoglu, berbicara di depan kerumunan besar di luar balai kota Istanbul.
"Ketidakadilan yang dihadapi suami saya telah menyentuh hati nurani setiap orang," ujarnya saat menyapa pendukung yang berkumpul.
3. Erdogan salahkan oposisi atas pecahnya gelombang protes
Erdogan menyalahkan kubu oposisi atas pecahnya demonstrasi pada Senin (24/3/2025).
"Alih-alih menanggapi tuduhan, partai oposisi telah membuat pernyataan paling keji dan melanggar hukum dalam sejarah politik kami selama lima hari terakhir," kata Erdogan.
Partai CHP menjawab langkah hukum tersebut dengan mengadakan pemungutan suara simbolis pada Minggu (23/5/2025). Hampir 15 juta orang memberikan suara untuk Imamoglu sebagai calon presiden partai untuk pemilihan 2028. Dari jumlah tersebut, 1,6 juta berasal dari anggota partai dan sisanya merupakan non-anggota yang menunjukkan solidaritas.
Ketua CHP, Özgür Özel, menyebut banyaknya pemilih sebagai bentuk penolakan terhadap fasisme. Ia berencana mengunjungi Imamoglu di penjara dan menuntut agar pengadilan disiarkan langsung di televisi negara TRT.
Kasus Imamoglu dinilai vital untuk masa depan politik Turki. Erdogan yang sudah berkuasa 22 tahun tidak bisa mencalonkan diri lagi pada 2028 tanpa mengubah konstitusi. Jika Erdogan ingin mencalonkan lagi, parlemen Turki perlu menyetujui pemilihan lebih awal.
