Rumania Blokir Keikutsertaan Politikus Pro-Rusia dalam Pilpres
Jakarta, IDN Times - Mahkamah Konstitusi (MK) Rumania, pada Senin (7/10/2024), memblokir seorang anggota Parlemen Eropa, Diana Șoșoacă, untuk maju dalam pilpres pada 24 November. Keputusan dilatarbelakangi sikapnya yang pro-Rusia dan pernyataan kontroversialnya.
Pada Juli, koalisi pemerintahan Rumania memutuskan menunda pemilu hingga akhir November tahun ini. Sementara, Presiden Rumania Klaus Iohannis akan melanjutkan jabatannya hingga 22 Desember 2024 dan mundur dari kandidasi Sekretaris Jenderal NATO.
1. Sosoaca sebut hakim MK takut ia terpilih sebagai presiden
Sosoaca mengecam keputusan MK Rumania untuk memblokir kandidasinya dalam pilpres Rumania. Ia pun menyebut keputusan para hakim tersebut tidak beralasan dan dilatarbelakangi motif politik.
"Ini adalah institusi yang sudah dipolitisasi. Para hakim dipilih oleh sejumlah politikus di dalam Parlemen Rumania. Beberapa di antaranya bahkan dikenal sebagai mantan anggota partai-partai koalisi pemerintahan," tutur Sosoaca, dikutip Politico.
Anggota parlemen dari Partai S.O.S. Romania itu mengungkapkan bahwa hakim tersebut sengaja melarangnya ikut karena takut ia terpilih sebagai presiden.
"Pemblokiran ini karena saya memimpin survei perolehan suara dalam pilpres dan saya ingin memerdekakan Rumania," tambahnya.
2. Keputusan MK soal larangan kandidasi Sosoaca timbulkan kontroversi
Salah seorang anggota Parlemen Eropa dari Rumania, Eugen Tomac, mengamini bahwa Sosoaca memang dikenal sebagai sosok kontroversial.
"Dia merepresentasikan semua kejahatan dalam politik Rumania. Dia adalah politikus yang mendukung agenda Kremlin dan menggunakan bahasa agresif dan bernada xenofobia terhadap komunitas Yahudi di Rumania," terangnya.
Meski demikian, Tomac menolak keputusan dari sembilan hakim dalam MK Rumania yang memblokir kandidasinya tanpa alasan yang jelas.
"Namun, kecerobohan politikus ini seharusnya tidak dihentikan dengan metode yang sama seperti yang dilakukan Presiden Rusia Vladimir Putin di negaranya. Keputusan MK menimbulkan pertanyaan besar dan sulit dipahami. Prinsip dasar demokrasi seharusnya tidak boleh ditangguhkan dalam segala konteks," sambungnya.
3. AEP tolak talangi pengeluaran partai sayap kanan di Rumania
Otoritas Pemilihan Rumania (AEP) menolak mengalokasikan dana lebih dari 2 juta euro (Rp34,3 miliar) kepada Partai Alliance for the Union of Romanians (AUR) untuk menalangi pengeluaran selama kampanye Parlemen Eropa.
Melansir Balkan Insight, AEP mengungkapkan bahwa partai sayap kanan tersebut tidak memenuhi aturan hukum mengenai pendanaan partai politik di Rumania.
"Hutang kepada partai tersebut sudah melebihi maksimum jumlah yang diperbolehkan dalam hukum Rumania. Di kasus lain, uang partai tersebut diketahui datang dari satu sumber yang juga dilarang," ungkap AEP.
Pihaknya menyebut hutang kepada AUR yang tidak disetujui oleh AEP karena diperoleh dari orang-orang disekeliling pemilk Realitatea TV, Maricel Pacuraru.
