RUU Transportasi Baru Inggris: Atur Skuter Listrik hingga Gaji Pelaut

Melansir BBC, di Inggris sekuter listrik banyak dijual, tapi tidak dapat dikendarai di jalanan umum atau di trotoar, karena adanya kekhawatiran keamanan. Untuk itu, pemerintah saat ini sedang mempertimbangkan merancang aturan yang membuat skuter listrik lebih aman dan juga mendukung inovasi.

Uji coba penyewaan skuter listrik untuk digunakan di ruang publik telah disiapkan di lebih dari 30 wilayah di seluruh Inggris, sebagai penilaian keamanan dan dampaknya terhadap ruang publik. Dalam uji coba ini, pemerintah membatasi kecepatan hingga 15,5 mil per jam dan skuter memuliki lampu otomatis sebagai fitur keselamatan.

Akhir tahun lalu, Transport for London melarang penggunaan skuter listrik dan sepeda roda satu listrik di jaringannya. Hal itu diterapkan setelah ada sejumlah kebakaran yang disebabkan oleh kendaraan tersebut.

Rencana untuk mengatur penggunaan skuter elektrik di jalanan umum, sebelumnya telah disampaikan oleh Menteri Transportasi Grant Shapps di parlemen, dengan catatan skuter harus memenuhi standar pemerintah.

Edmund King yang memimpin AA, sebuah perusahaan otomotif, menyampaikan bahwa mengatur keamanan kehadiran skuter listrik di jalanan umum merupakan hal yang masuk akal.

Lebih lanjut, King mengatakan jika ada infrastruktur yang sesuai, maka kehadiran kendaraan listrik dapat membantu memberikan perubahan positif dalam perjalanan lokal yang lebih ramah lingkungan.

Royal National Institute of Blind People(RNIB) mengingatkan bahwa laju skuter listrik yang tenang membuat kehadirannya sulit diketahui, sehingga menimbulkan risiko bagi mereka yang buta atau kesulitan melihat. Karena itu, RNIB meminta pemerintah mempertimbangkan risiko tersebut.

Melansir The Independent, RUU ini juga akan menyederhanakan jaringan kereta dan meningkatkan layanan penumpang, dengan membentuk badan baru, yang disebut Great British Railways (GBR), untuk mengawasi jaringan kereta api di Inggris.

Pembentukan badan baru ini akan menggantikan Network Rail milik negara dan mengambil fungsi yang selama ini dijalankan Departemen Transportasi.

GBR nantinya akan menerbitkan kontrak layanan penumpang kepada perusahaan swasta untuk menjalankan kereta api. Badan tersebut akan menjadi pemimpin tunggal dalam jaringan kereta api di Inggris dengan mandat, tujuan, dan anggaran yang jelas yang ditetapkan oleh pemerintah.

Andy Bagnall, direktur jenderal Rail Delivery Group, mengatakan pembentukan GBR akan menghadirkan kereta api yang lebih baik bagi pelanggan dan negara secara keseluruhan. Bagnall mengigatkan, agar perubahan ini berjalan lancar, perlu diimbangi dengan memberi operator swasta kebebasan kontraktual.

Rencana melakukan perubahan dalam jaringan kereta api ini didasarkan atas rekomendasi mantan kepala eksekutif British Airways Keith Williams, setelah terjadi pengenalan jadwal baru yang kacau pada Mei 2018.

Dalam program legislatif untuk sesi parlemen yang selanjutnya pemerintah Inggris akan membahas RUU Kereta Cepat, yang menghubungkan Crewe-Manchester.

Melansir The Guardian, tranportasi air juga akan diatur dalam RUU baru ini yang akan memastikan agar perusahaan kapal feri membayar pekerja sesuai dengan upah minimum nasional. Jika operator feri tidak membayar sesuai ketentuan, maka mereka akan dilarang berlabuh di pelabuhan Inggris. Penegakan lainnya mungkin termasuk biaya tambahan atau denda.

Agar pembayaran upah minimum ini bisa terlaksana, Inggris telah melakukan pembicaraan dengan negara-negara Uni Eropa, termasuk Prancis, Jerman, dan Irlandia.

Mengenai rencana aturan baru ini, pemerintah akan berkonsultasi dengan sektor pelabuhan dan maritim selama empat minggu ke depan, dengan kapal lain juga dapat diterapkan dalam aturan serupa.

Operator kapal pesiar diketahui membayar gaji lebih rendah dari upah minimum nasional kepada pelaut yang beroperasi di kapal yang berasal dari Southampton.

Aturan baru ini diperkenalkan setelah adanya perselisihan atas pemecatan 800 awak P&O Ferries, sebagian besar pekerja yang dipecat memiliki gaji jauh lebih besar dari upah minimum di Inggris, diperkirakan agar dapat menghemat pengeluaran dengan memperkerjakan karyawan berpenghasilan lebih rendah.

P&O Ferries akan menerapkan gaji lebih rendah dalam kontrak baru, yang pembayaran gaji tidak lagi termasuk waktu istirahat.

Asosiasi pelabuhan di Inggris mengatakan, pelabuhan tidak memiliki wewenang. Asosiasi itu juga menyampaikan jika aturan tersebut diterapkan, maka Inggris akan melanggar perjanjian internasional atau prinsip-prinsip saat ini yang mengatur sektor pelabuhan independen.