Senegal Akan Tutup Pangkalan Militer Asing pada 2025
- PM Senegal akan menutup pangkalan militer Prancis di negaranya pada tahun depan
- Sonko mengumumkan rencana penutupan pangkalan militer Prancis dan pembatalan amnesti kepada mantan Presiden Macky Sall
- Sonko berjanji untuk bernegosiasi dengan sektor industri kunci, mengubah kebijakan visa, dan mencetuskan peningkatan pendanaan publik serta perubahan sistem perpajakan di Senegal
Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri (PM) Senegal, Ousmane Sonko, pada Jumat (27/12/2024), mengatakan akan menutup seluruh pangkalan militer asing di negaranya pada tahun depan. Sementara, maksud pernyataan Sonko adalah pangkalan militer Prancis di Senegal.
Sebelumnya, Presiden Senegal Bassirou Diomaye Faye menyerukan penutupan pangkalan militer Prancis di kawasan Afrika Barat. Pernyataan itu disampaikan menyusul pembatalan perjanjian pertahanan Prancis-Chad dan desakan penarikan ribuan tentara Prancis dari Chad.
1. Berencana menghapus hukum amnesti dari mantan Presiden Macky Sall
Tak hanya mengumumkan rencana penutupan pangkalan militer Prancis dari Senegal dalam waktu dekat, Sonko juga mengungkapkan rencana pembatalan amnesti kepada mantan Presiden Macky Sall.
"Saya dan anggota parlemen akan mengupatakan pembatasan hukum amnesti kepada mantan Presiden Macky Sall. Proyek pembatalan ini adalah inisiatif yang diusung dalam beberapa hari ke depan. Ini bukanlah balas dendam, tapi tentang keadilan. Tidak ada pilar yang dapat dibangun tanpa perdamaian sosial," tuturnya, dilansir Deutsche Welle.
Sebelumnya, Sall sudah meresmikan hukum amnesti di tengah demonstrasi besar-besaran di Senegal menyusul penundaan pilpres. Kebijakan tersebut berfungsi menurunkan tensi dan membebaskan tahanan politik dan demonstran di Senegal.
2. Akui kondisi ekonomi di Senegal masih carut marut
Sonko berjanji untuk bernegosiasi dengan sejumlah sektor industri kunci di Senegal, terutama di sektor energi. Ia menyatakan, akan mendorong perusahaan tersebut untuk memprioritaskan kepentingan nasional Senegal.
"Kami mengadvokasi sebuah penilaian ulang pemerintahan global. Kami juga menyerukan solidaritas kepada warga Palestina di Gaza dan mendesak organisir ulang institusi internasional," terangnya, dikutip RFI.
Ia pun mengakui kondisi ekonomi Senegal dalam beberapa tahun terakhir. Ia berjanji akan meningkatkan taraf hidup rakyat dengan menurunkan biaya administratif bagi warga dan mengefisiensi pengeluaran publik.
Di sisi lain, Sonko menyerukan pentingnya pemerintahan berbasis etikal dan mendesak pegawai negeri sipil untuk menjadi contoh dan mendorong integritas di dalam pemerintahan.
3. Berencana mengubah kebijakan visa di Senegal
Sonko mengungkapkan rencana untuk mengubah kebijakan visa dengan beberapa negara Eropa, termasuk Prancis. Ia pun meminta kepada Amerika Serikat (AS) untuk membebaskan visa bagi warganya atas dasar prinsip timbal balik.
Sejak 2015, Senegal sudah membebaskan visa dari berbagai negara di dunia untuk mendongkrak pariwisata.
Di sisi lain, Sonko juga mencetuskan peningkatan pendanaan publik dan perubahan sistem perpajakan di Senegal. Ia berencana merendahkan rata-rata pajak dan berniat menerapkan sistem pajak yang efektif dan adil.
Ia mengaku yakin mampu meningkatkan kondisi ekonomi di Senegal yang dimulai dengan eksploitasi sumber daya alam gas pada 2025. Ia pun berniat mendongkrak sektor industri di negaranya.
