Separatis Yaman Selatan Umumkan Rencana Referendum Kemerdekaan
- STC mengumumkan konstitusi baru dan rencana referendum untuk memisahkan diri dari wilayah utara Yaman.
- Arab Saudi undang faksi selatan berdialog di Riyadh sebagai respons atas memanasnya situasi di Hadramaut.
- Keretakan koalisi anti-Houthi bentukan Saudi-UEA terlihat dari dukungan yang saling berlawanan terhadap kubu yang bertikai.
Jakarta, IDN Times - Dewan Transisi Selatan (STC) Yaman mengumumkan konstitusi baru dan rencana referendum untuk memisahkan diri dari wilayah utara pada Jumat (2/1/2026). Langkah ini menandai eskalasi politik yang signifikan di tengah konflik berkepanjangan di negara tersebut.
STC yang didukung oleh Uni Emirat Arab (UEA) menetapkan periode transisi selama dua tahun sebelum pemungutan suara kemerdekaan dilaksanakan. Pengumuman ini muncul bersamaan dengan meningkatnya ketegangan militer antara kelompok separatis dan pasukan pemerintah yang didukung Arab Saudi.
1. STC ingin mendirikan Negara Arab Selatan
Kepala STC, Aidarous al-Zoubeidi, merilis pernyataan video yang menegaskan pemberlakuan konstitusi baru untuk wilayah selatan. Konstitusi yang terdiri dari 30 pasal ini merujuk pada pembentukan "Negara Arab Selatan", mencakup wilayah yang sama dengan Republik Demokratik Rakyat Yaman sebelum penyatuan 1990.
Al-Zoubeidi menjelaskan, periode dua tahun akan digunakan untuk dialog mengenai mekanisme penentuan nasib sendiri. Namun, ia memperingatkan bahwa opsi militer tetap terbuka jika faksi lain menolak seruan tersebut.
"Kami mengumumkan dimulainya fase transisi yang berlangsung selama dua tahun dan Dewan menyerukan kepada komunitas internasional untuk mensponsori dialog antara pihak-pihak terkait di Selatan dan Utara," ujar Al-Zoubeidi, dilansir DW.
Al-Zoubeidi juga memperingatkan, pihaknya akan mendeklarasikan kemerdekaan lebih cepat jika serangan terhadap basis STC terus berlanjut. Langkah ini dinilai sebagai upaya paling terbuka dari kelompok separatis untuk memisahkan diri sejak perang saudara meletus.
2. Arab Saudi undang faksi selatan berdialog di Riyadh
Pengumuman ini dikeluarkan di tengah bentrokan sengit di provinsi Hadramaut yang kaya minyak. Pesawat tempur Arab Saudi dilaporkan membombardir kamp-kamp militer STC setelah pasukan separatis menolak menyerahkan kendali atas wilayah strategis tersebut.
Pejabat STC melaporkan tujuh orang tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan udara koalisi pimpinan Saudi. Gubernur Hadramaut yang didukung Saudi, Salem al-Khanbashi, menyebut operasi militer tersebut sebagai tindakan pencegahan untuk mengamankan fasilitas militer, bukan deklarasi perang.
Sebagai respons atas memanasnya situasi, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengundang faksi-faksi selatan untuk menghadiri dialog di Riyadh. Dilansir The Guardian, Arab Saudi berharap pihak yang bersengketa dapat mencari solusi adil melalui jalur diplomatik.
"Kerajaan telah mengupayakan segala usaha dengan STC selama berminggu-minggu untuk menghentikan eskalasi dan mendesak separatis meninggalkan Hadramaut. Namun, kami menghadapi ketidakpatuhan dan penolakan terus-menerus dari Aidarous al-Zoubeidi," ungkap Duta Besar Saudi untuk Yaman, Mohammed al-Jaber, dilansir Sky News.
3. Keretakan koalisi anti-Houthi bentukan Saudi-UEA
Ketegangan di lapangan memperlihatkan keretakan di dalam koalisi anti-Houthi, di mana Arab Saudi dan UEA kini mendukung kubu yang saling berlawanan. Saudi mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional, sementara UEA menjadi penyokong utama kekuatan militer STC di selatan.
Tak lama setelah deklarasi STC, UEA mengumumkan penarikan seluruh pasukannya dari Yaman. Langkah ini diambil setelah serangkaian insiden, termasuk tuduhan Saudi bahwa UEA mengirimkan pasokan senjata kepada separatis yang kemudian menjadi target serangan udara.
"UEA menangani situasi ini dengan menahan diri, koordinasi, dan komitmen yang matang terhadap deeskalasi. Kebijakan luar negeri kami secara konsisten memprioritaskan stabilitas regional daripada tindakan impulsif," tulis pernyataan Kementerian Luar Negeri UEA.
Konflik internal di kubu koalisi ini semakin memperumit upaya perdamaian di Yaman yang telah hancur akibat perang saudara satu dekade. Rakyat Yaman kini menghadapi ancaman fragmentasi wilayah di samping krisis kemanusiaan yang belum usai.
